|
Saiful Mujani: Sumber
Masalahnya Adalah Prabowo Friski Riana : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 02
Agustus 2026
|
· Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih
disukai ketimbang Presiden Prabowo Subianto. · Gerindra bisa ikut terperosok jika
tingkat elektabilitas Prabowo terus turun. Partai lain diuntungkan. · Masih ada kesempatan bagi calon lain
untuk mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden 2029. BANGUNAN
dua lantai berkelir putih di Jalan Teuku Cik Ditiro II, Menteng, Jakarta
Pusat, menjadi kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak
2019. Suara kereta rel listrik atau bel sepeda abang-abang
starling—”starbucks” keliling—terdengar hingga ke dalam rumah. Pemilik griya,
Saiful Mujani, mengaku telah terbiasa dengan suasana itu. Pada
pertengahan April 2026, kantor itu digeruduk massa selama tiga hari. Perkara
itu bermula dari pernyataan Saiful dalam acara di Komunitas Utan Kayu,
Jakarta Timur. Ia mengatakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dapat
menyelamatkan Indonesia. “Sekarang sudah enggak didemo. Mungkin mereka
bosan,” kata Saiful pada Kamis, 30 Juli 2026. Tiga
bulan setelah pengepungan itu, SMRC merilis hasil survei yang menunjukkan
tingkat kepuasan atau approval rating terhadap pemerintahan Prabowo
hanya 51,1 persen, turun dari November 2025 yang sebesar 81,5 persen. Tingkat
elektabilitasnya pun merosot tinggal 14,5 persen, jauh tertinggal dibanding
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebesar 35 persen. Guru
besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu
menyatakan Prabowo kemungkinan besar tak akan menang jika vis-à-vis dengan
Dedi. Pun calon lain seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ataupun
eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga berpeluang mengalahkan petahana. Selama
hampir tiga jam, Saiful menjelaskan hasil survei SMRC kepada jurnalis Tempo,
Yosea Arga, Friski Riana, dan Stefanus Pramono. Saiful menjelaskan alasan
utama penurunan approval rating dan tingkat elektabilitas inkumben, yaitu
Prabowo himself. Namun, menurut Saiful, Prabowo bukan berarti tak bisa
menang. Apalagi jika pemilihan presiden berjalan curang. Mengapa
Anda membuat survei kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo? Kami kan
mengadakan survei juga sebelumnya. Niat awal saya mau ngetes karena merasa
keadaan saat ini berbeda dengan enam-delapan bulan lalu. Apa iya dengan
suasana seperti hari-hari ini kepuasan publik terhadap Prabowo masih 80
persen seperti saat satu tahun pemerintahannya? Rasanya tidak. Karena itu,
kami membuat survei sendiri alias pro bono, enggak ada sponsornya. Sejak
kapan Anda merasa sentimen publik terhadap Prabowo menurun? Momentum
itu terjadi sejak pecahnya perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel.
Banyak orang marah karena harga bahan bakar minyak naik, rupiah anjlok, saham
rontok. Banyak orang juga marah terhadap program pemerintah seperti makan
bergizi gratis, koperasi desa merah putih, juga peran tentara yang meluas ke
wilayah sipil. Kami membuat survei ini karena keadaan sudah genting. Sebagai
orang yang ingin Prabowo lengser, Anda gembira atas hasil survei itu? Sebagai
manusia, saya punya dua dimensi. Pertama, ilmuwan yang bisa
mempertanggungjawabkan penelitian secara ilmiah. Dimensi kedua sebagai
aktivis. Kalau itu, iya, menggembirakan. Artinya, kemarahan kolektif itu
benar-benar terjadi. Apa yang kami temukan mengkonfirmasi perjuangan
teman-teman aktivis dan mahasiswa. Hasil survei ini sudah mewakili kemarahan
rakyat. Anda
berseberangan dengan Prabowo. Bagaimana mencegah adanya bias dalam survei? Sebagai
warga negara, tentu saya punya nilai-nilai tertentu. Apalagi saya aktivis era
Orde Baru. Bias itu tidak bisa hilang. Subyektivitas saya sejak awal, orang
seperti Prabowo enggak layak menjadi presiden. Apakah ini mempengaruhi kerja
ilmiah saya? Tentu tidak. Kami bekerja menurut kaidah keilmuan. Kami harus
obyektif dan tunduk pada fakta. Dengan
749 responden saja, apakah survei ini valid? Karena
ini pro bono, kami harus irit. Tapi kami sudah punya metode yang teruji.
Hasilnya mirip dengan survei serupa yang jumlah respondennya ribuan orang. Ada
lembaga survei yang tak merilis hasil sigi yang menyebut approval rating
Prabowo turun drastis. Mengapa SMRC merilisnya? Biasanya
ada keterikatan dengan klien sehingga lembaga survei tidak bisa mengumumkan
hasil risetnya. Tapi bisa saja ada yang membocorkan hasilnya. Informasi
publik tidak boleh dimonopoli penguasa. Bagi saya, sangat penting merilis
hasil survei supaya publik juga mengetahui kondisi sebenarnya. Kita juga
membutuhkan masukan untuk elite lewat survei ini. Seberapa
penting survei kepuasan publik ini untuk perbaikan demokrasi? Salah
satu komponen penting demokrasi adalah terkanalisasinya aspirasi atau suara
masyarakat. Hari-hari ini, media sosial menjadi saluran aspirasi, tapi
suara-suara di dalamnya bersifat sporadis. Kita tak bisa menyimpulkan suara
itu mewakili sentimen kolektif masyarakat secara nasional. Dengan survei,
kita bisa memediasi pikiran, opini, atau perasaan masyarakat tentang berbagai
situasi saat ini. Dalam
survei SMRC, ada tiga aspek yang berkaitan dengan kepuasan publik, yakni
kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Mana yang paling berpengaruh? Paling
negatif soal politik. Kedua, ekonomi. Ketiga, penegakan hukum. Dari situ saya
makin yakin menurunnya approval rating terhadap Prabowo valid secara
konseptual. Hubungannya sangat logis. Ada yang mengatakan kondisi ekonomi
buruk. Ada juga yang menilai kondisi politik dan penegakan hukum buruk.
Artinya, kinerja Prabowo tidak memuaskan. Apa
penyebabnya? Penurunan
ini tidak terjadi mendadak. Saya melihat sumber masalahnya adalah Prabowo
sendiri lewat keputusan politik, kebijakan, dan komunikasinya. Prabowo punya
kelemahan. Hanya, ia tak berhasil menutup kelemahan itu. Walhasil, ada dampak
buruk terhadap penilaian publik. Contohnya? Dibandingkan
dengan presiden-presiden sebelumnya, mungkin hanya Prabowo yang berpidato di
depan publik dengan gaya ngenyek orang. Lalu dia selalu mengklaim mewakili
rakyat. Dalam halalbihalal aktivis di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, saya
bilang presiden ini tidak presidensial. Meski tak setuju dengan
pengkritiknya, dia seharusnya enggak menanggapi seperti itu. Selain
gaya komunikasi, kebijakannya berpengaruh? Kebijakan-kebijakan
yang dibuat Prabowo bertentangan dengan amanat Reformasi. Prabowo sering
membuat kebijakan tanpa ada undang-undang lebih dulu. Terutama yang
berhubungan dengan masuknya tentara ke wilayah sipil. Juga bagaimana Prabowo
menyikapi konflik antara kepolisian dan kejaksaan. Seharusnya ia punya sikap.
Tingkat elektabilitas
Prabowo juga merosot jauh. Padahal ia belum dua tahun menjabat.... Tidak
pernah ada inkumben yang tingkat elektabilitasnya nyungsep pada tahun kedua
setelah pemilihan. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono enggak jelek seperti ini.
Tingkat elektabilitasnya baik-baik saja jika dihubungkan dengan tingkat
kepuasan. Sedangkan Joko Widodo malah naik. Tingkat elektabilitasnya pada
tahun kedua bagus, enggak ada yang bisa ngelewatin dia. Kalau pada tahun
kedua sudah begini, sangat berat mengangkat lagi tingkat elektabilitasnya. Gubernur
Jawa Barat Dedi Mulyadi malah melewati Prabowo.... Ada
banyak nama yang kami ajukan dalam pertanyaan semiterbuka soal sosok yang
akan dipilih, seperti Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Anies
Baswedan, hingga Ganjar Pranowo (mantan calon presiden). Responden
memunculkan nama Dedi Mulyadi. Dedi sangat kuat dan bisa melewati Prabowo
sebagai petahana. Itu istimewa. Kenapa
tingkat elektabilitas Dedi bisa hampir 2,5 kali Prabowo? Dari
sisi awareness publik, Dedi sosok yang seimbang dengan Prabowo. Hampir 90
persen orang sudah tahu Dedi Mulyadi. Bukan hanya di Jawa Barat, melainkan
nasional. Popularitas dia sudah oke dan lebih disukai dibandingkan dengan
Prabowo. Dia seperti Jokowi. Gue aja ketipu sama Jokowi, ha-ha-ha.... Dedi
kuat karena kencang tampil di media sosial? Iya.
Tapi pribadinya memang begitu. Ia dekat dan setara dengan rakyat, tidak
dibuat-buat. Dia punya bakat begitu, walaupun secara policy tidak begitu.
Masyarakat enggak mengerti apa kebijakannya, yang penting sosoknya. Ia
kontras dengan Prabowo. Bukankah
Dedi Mulyadi juga seperti Prabowo, mengeluarkan kebijakan populis? Dia juga
membawa militerisme, seperti menempatkan anak nakal di barak militer.... Ada
nuansa itu, tapi publik belum menangkap. Jangan lupa, masyarakat kita juga
menyukai tentara. Yang paling mudah mereka tangkap dari sosok Dedi adalah
empatinya. Kita tentu butuh pemimpin yang bisa membuat policy yang benar dan
punya integritas. Saya belum tahu integritas Dedi seperti apa. Yang jelas,
kalau head-to-head dengan Prabowo hari ini, dia hampir pasti menang. Nama
lain yang muncul dalam survei adalah Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka,
dan Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa peluang mereka? Anies,
Gibran, Agus itu sebenarnya imbang dengan Prabowo yang tingkat
elektabilitasnya terus menurun. Kalau pemilihan umum digelar sekarang,
peluang mereka cukup terbuka untuk melawan Prabowo. Demikian juga Ganjar
Pranowo dan Mahfud Md. Kita belum tahu siapa yang akan menang. Jadi masih
ada kesempatan mengalahkan Prabowo dalam pilpres 2029? Betul.
Ada peluang untuk tokoh lain. Pilihan masyarakat pun menjadi lebih terbuka,
tidak dimonopoli atau dihadapkan pada dua pasang calon saja. Karena itu,
putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial harus
dieksekusi Dewan Perwakilan Rakyat. Tingkat
elektabilitas Prabowo turun, tapi Partai Gerindra tetap di peringkat
pertama…. Itu
logis, tapi berbahaya. Dalam rilis, kami menyebutkan bahwa Gerindra terancam
tidak menjadi nomor satu. Di tren survei kami sebelumnya, tingkat
elektabilitas Gerindra pernah sampai 30 persen. Itu normal. Pada tahun
pertama, biasanya tingkat elektabilitas partai pendukung presiden itu tinggi.
Itu terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat, dan Golkar.
Nah, pada Gerindra juga terjadi. Tapi, karena Prabowo begitu, tingkat
elektabilitas partai enggak bisa dijaga. Tingkat
elektabilitas Gerindra sangat bergantung pada Prabowo? Tergantung
Prabowo. Kalau Prabowo terus melakukan blunder dengan kebijakan dan
ucapan-ucapannya, tingkat elektabilitas dia akan terus nyungsep. Partainya
juga nyungsep. Partai
lain akan menikmati peralihan pemilih Gerindra? Kalau
ada yang nyungsep, pasti ada yang muncul atau kelihatan naik. Pemilih
Gerindra ini impitannya cukup dekat dengan pemilih Demokrat, Golkar, NasDem. Mengapa
tingkat elektabilitas PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan
tak melejit? Saya
anggap PDIP stabil. Kalau posisi PDIP jadi nomor dua itu karena memang peta politiknya
berubah. Kan, Gerindra punya presiden. Kalau Gerindra nyungsep-nya ekstrem
banget, PDIP akan kembali naik karena lebih beda dibanding partai lain. Dalam
survei SMRC, tingkat elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia bisa sampai 4
persen. Ada faktor efek Jokowi? Itu
belum dielaborasi. Tapi sebagai hipotesis, menurut saya, peran Jokowi dengan
logistiknya penting meski baru 4 persen. Bukan hanya sosoknya, melainkan juga
karena dia bekerja, sudah mobilisasi. Tidak ada partai lain yang ketua dan tokoh
besarnya turun secara terbuka. Mungkin ketua yang lain juga turun, tapi tidak
seterbuka itu. Partai-partai koalisi di sekitar Prabowo mungkin tidak enak
mendahului. Tapi kalau Pak Jokowi kan mungkin niatnya mau pisah dengan
Prabowo. Apa yang
harus dilakukan Prabowo agar bisa menaikkan tingkat elektabilitasnya? Harus
ada perubahan radikal, misalnya terhadap program makan bergizi gratis. Ia
harus merujuk pada ilmu, ikut pada teknokrasi. Serahkan saja kepada ahlinya.
Kalau ia mau bekerja atas pertimbangan teknokratis, mungkin elektabilitasnya
bisa pulih. Kalau
tingkat elektabilitasnya rendah, bukan berarti dia tidak bisa memenangi
pemilu, kan? Bisa
menang, tapi dengan pemilu yang curang. Apakah dia bisa melakukan sesuatu di
luar koridor? Sangat mungkin. Yang potensial punya sumber daya untuk curang
itu kan negara. Kalau sudah enggak mungkin menang, bisa saja dia menghapus
pemilu. Wong nyuruh menculik orang aja bisa. (Prabowo pernah mengaku hanya
menjalankan tugas dalam penculikan aktivis prodemokrasi pada masa Orde Baru.
Ia pun menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.) ● Sumber :
https://www.tempo.co/wawancara/survei-kepuasan-publik-kebijakan-prabowo-smrc-2279726 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar