Provokasi Bangkrut dari 'De Volkskrant' Ahmadie Thaha :  Kolumnis, Mantan wartawan Majalah TEMPO dan Koran Republika, Pendiri dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an.

CATATAN CAK AT, 03 Agustus 2026

 

                                                

 

Mengapa koran paling berpengaruh di Belanda mempertanyakan masa depan ekonomi Indonesia? Membaca narasi, bukan sekadar judul.   Namanya De Volkskrant — Koran Rakyat. Tapi pada Rabu, 29 Juli 2026, "koran rakyat" Belanda itu memilih sebuah judul yang membuat banyak rakyat Indonesia mengernyitkan dahi.   Judul analisis yang ditulis oleh Noël van Bemmel dalam Bahasa Belanda itu: Is Indonesië op weg naar bankroet? Apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan?   Pertanyaannya bukan hanya soal mengapa judul itu muncul. Tapi, mengapa kini Indonesia dipandang sedemikian mencemaskan oleh media yang terbit jauh di Amsterdam.   Bagi sebagian rakyat Indonesia, judul itu mungkin hanya terasa sebagai provokasi. Namun bagi kalangan investor, diplomat, akademisi, dan pelaku pasar internasional, judul seperti itu bukan sekadar analisis. Ia sinyal.   Di dunia keuangan modern, persepsi berlari seperti api yang ditiup angin, sementara fakta berjalan pelan seperti petugas pemadam yang baru berangkat dari markas bercat serba merah.   Sebuah analisis di media yang kredibel dapat memengaruhi cara pasar memandang suatu negara, meski tidak selalu menentukan kenyataannya.   De Volkskrant sendiri bukan surat kabar sembarangan. Didirikan kalangan agamawan pada 1919, ia termasuk tiga koran nasional paling berpengaruh di Belanda. Kini ia dimiliki DPG Media —konglomerasi media terbesar di kawasan Benelux— dengan Pieter Klok sebagai pemimpin redaksi.   Oplah cetaknya memang terus menurun sebagaimana dialami hampir semua koran dunia. Tapi, pelanggan berbayarnya mencapai lebih dari 320 ribu dan jangkauan pembacanya sekitar 600 ribu orang setiap hari melalui edisi cetak maupun digital.   Yang lebih penting lagi, ia dikenal sebagai quality newspaper: media yang menjadi rujukan kalangan pembuat kebijakan, pebisnis, akademisi, dan profesional.   Karena itu, ketika koran seperti ini mempertanyakan masa depan ekonomi Indonesia, potongan klipingnya segera tersebar di medsos dan grup WhatsApp.   Tentu kita tak perlu panik. Mengabaikannya sama kelirunya dengan menelannya bulat-bulat. Alarm bukan vonis, tapi juga bukan hiasan dinding.   -000-   Lalu apa sebenarnya yang ditulis Noël van Bemmel? Berbeda dari kesan yang ditimbulkan judulnya, ia tidak menyatakan Indonesia telah bangkrut.   Bemmel menyusun sebuah argumentasi bahwa Indonesia sedang menempuh jalan yang, menurut penilaiannya, dapat membawa pada krisis fiskal bila tidak dikoreksi.   Dengan kata lain, judulnya berupa pertanyaan, sementara isi artikelnya adalah upaya menjelaskan mengapa pertanyaan itu layak diajukan.   Van Bemmel memulai analisanya dengan menggambarkan munculnya kekhawatiran di kalangan ekonom Indonesia sendiri. Ia mengutip berbagai peringatan mengenai pelemahan nilai rupiah, melambatnya penciptaan lapangan kerja, meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara, dan menurunnya kepercayaan investor.   Ia juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menolak pandangan pesimistis tersebut. Bahkan Presiden menyindir para pengkritiknya sebagai "zwarte Hollanders" atau "Londo Ireng (Belanda Hitam)" — istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang dinilai selalu memandang Indonesia secara negatif.   Menurut Van Bemmel, persoalan utamanya bukan terletak pada satu kebijakan tertentu, melainkan pada keseluruhan arah pembangunan yang kini ditempuh pemerintah. Seluruhnya.   Ia menyebut strategi itu sebagai "Prabowonomics". Maksudnya, negara menggelontorkan dana besar untuk program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pengembangan Ibu Kota Nusantara, penguatan koperasi desa, hilirisasi industri.   Juga, berbagai proyek strategis nasional, serta pembentukan Danantara sebagai kendaraan investasi negara. Keseluruhan agenda tersebut dipandang sangat ambisius, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai sumber pembiayaannya.   Artikel itu kemudian mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen cukup untuk menopang seluruh agenda tersebut.   Penulis mengemukakan bahwa penerimaan negara belum bertumbuh secepat kebutuhan belanja, sementara investasi swasta belum menunjukkan gairah yang memadai.   Jika kondisi ini terus berlangsung, menurut analisanya, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit dan kepercayaan pasar berpotensi terus melemah.   Dari sinilah ia melontarkan pertanyaan yang dijadikan judul artikel: apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan?   -000-   Sampai di sini saya sengaja belum memberi komentar. Sebab kritik yang adil harus dimulai dengan memahami secara utuh apa yang sedang dikritik. Terlalu sering kita marah kepada sebuah tulisan hanya karena membaca judulnya, padahal belum memahami bangunan argumennya.   Namun setelah membaca keseluruhan artikel, saya melihat bahwa persoalan sesungguhnya bukan sekadar soal utang, APBN, atau rupiah.   Yang sedang diperdebatkan sebenarnya bukan sekadar angka-angka APBN. Yang sedang dipertarungkan adalah kompas pembangunan: negara menjadi nakhoda, atau cukup menjadi penjaga mercusuar.   Van Bemmel melihat Indonesia melalui kacamata ekonomi yang menempatkan kepercayaan pasar, disiplin fiskal, dan investasi swasta sebagai mesin utama pertumbuhan.   Dari sudut pandang itu, menurut Bemmel, semakin besar peran negara, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.   Di sinilah saya melihat adanya perbedaan cara membaca sejarah. Tidak sedikit negara yang justru tumbuh menjadi kekuatan ekonomi karena negara memainkan peran yang sangat aktif.   Jepang pascaperang, Korea Selatan pada era Park Chung-hee, Singapura di bawah Lee Kuan Yew, bahkan Tiongkok modern, menunjukkan bahwa negara dapat menjadi lokomotif industrialisasi ketika pasar belum cukup kuat menggerakkannya sendiri.   Tentu, semua contoh itu juga memperlihatkan bahwa peran negara hanya berhasil bila dibarengi tata kelola yang disiplin, birokrasi yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabilitas yang tinggi.   Karena itu, saya tidak melihat persoalannya sesederhana "Indonesia akan bangkrut" atau "Indonesia pasti berhasil". Yang lebih relevan adalah bertanya: apakah negara mampu mengelola ambisi besarnya dengan tata kelola yang sama besarnya?   Sebab, kegagalan bukan dikarenakan besarnya cita-cita, melainkan akibat lemahnya pelaksanaan.   Ada ironi lain yang menarik. Selama berabad-abad, Nusantara diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri Eropa. Kini Indonesia berusaha mengubah posisi itu melalui hilirisasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.   Langkah ini tentu tidak selalu sejalan dengan kepentingan sebagian pelaku ekonomi global yang selama ini menikmati rantai nilai lama. Perbedaan kepentingan semacam itu wajar terjadi.   Tetapi kita juga tidak boleh tergoda menyimpulkan bahwa setiap kritik dari media Eropa pasti merupakan bagian dari agenda politik. Kesimpulan seperti itu sama tergesa-gesanya dengan menyatakan Indonesia pasti menuju kebangkrutan.   Yang justru perlu dijawab adalah substansi kritiknya. Bila memang ada keraguan mengenai transparansi Danantara, perbaikilah tata kelolanya. Bila investor mengeluhkan kepastian hukum, benahilah regulasinya. Bila pembiayaan program-program besar membutuhkan disiplin fiskal yang lebih kuat, tunjukkan dengan angka, bukan sekadar pidato.   Sebaliknya, bila kebijakan hilirisasi, koperasi, dan industrialisasi memang menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, serta kesejahteraan yang nyata, maka waktu sendirilah yang akan membantah ramalan-ramalan pesimistis itu.   Pada akhirnya, saya justru berterima kasih kepada De Volkskrant. Bukan karena saya sepakat dengan seluruh analisanya, melainkan karena ia mengingatkan bahwa Indonesia kini sedang diperhatikan dunia.   Perhatian itu adalah konsekuensi ketika sebuah bangsa memilih jalan pembangunan yang berbeda. Jalan itu bisa berhasil, bisa pula gagal.   Tetapi keberhasilannya tidak akan ditentukan oleh sehalaman analisa atau tajuk utama sebuah koran di Amsterdam. Ia akan ditentukan oleh kemampuan kita sendiri membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar slogan politik, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat.   Sejarah memang punya selera humor yang ganjil. Dulu kapal-kapal Belanda berlayar berbulan-bulan menuju Nusantara karena yakin negeri ini terlalu kaya untuk dilewatkan.   Hari ini, dari negeri yang sama, sebuah koran bertanya apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan. Sejarah rupanya tak pernah berhenti menulis ironi; hanya tinta dan penulisnya yang berganti.   Semoga jawaban atas pertanyaan itu tidak diberikan oleh para politisi, bukan pula oleh para analis pasar, melainkan oleh kerja nyata yang membuat kesejahteraan rakyat terus bertumbuh.   Sebab pada akhirnya, ekonomi bukanlah soal memenangkan perdebatan, melainkan soal memperbaiki kehidupan manusia. ●   Sumber :   Tulisan Cak AT ini diterima langsung dari Ahmadie Taha