Oei Tjoe Tat Penyambung Lidah Bung Karno Yandhrie Arvian :  Redaktur Eksekutif di Tempo

TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Oei Tjoe Tat memilih jalan kebangsaan di tengah hiruk-pikuk politik pascakemerdekaan.   ·      Ia menempatkan perjuangan kelompok etnis Tionghoa dalam kerangka nasionalisme Indonesia.   ·      Tanpa proses pengadilan, Oei menjadi tahanan politik Orde Baru selama hampir 12 tahun.   PADA sosok Oei Tjoe Tat, kita melihat sebuah ironi dalam sejarah Indonesia modern setelah prahara 1965. Gigih memperjuangkan keberagaman dan kesamaan hak bagi peranakan Tionghoa di awal pembentukan Republik, Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora itu menjadi korban gagasan kebangsaan yang ia bela hanya karena dekat dengan Presiden Sukarno.   Sebagai petinggi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki, Oei Tjoe Tat, bersama Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hien, menentang konsep asimilasi sebagai solusi tunggal mengatasi permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia. Ia percaya pengakuan hak-hak sipil dan politik warga keturunan bisa diperjuangkan tanpa harus melepaskan identitas kultural mereka, sambil tetap menekankan loyalitas kepada Indonesia.   Oei memilih jalan kebangsaan ketika jalan lain yang jauh dari hiruk-pikuk politik lebih aman untuk ditempuh bagi kelompok minoritas. Bagi dia, integrasi dan pluralisme bukan sekadar diskursus, melainkan juga praktik politik yang bisa dijalankan seorang keturunan hingga ke pusat kekuasaan.   Posisinya sebagai menteri—satu-satunya orang Tionghoa yang mencapai posisi ini pada era Orde Lama—memberinya akses langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan status kewarganegaraan dan perlakuan terhadap kelompok minoritas. Oei menjadi jembatan antara komunitas Tionghoa dan pemerintah sembari memastikan aspirasi mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan.   Dibanding tokoh Tionghoa lain, Oei salah satu yang menonjol pada zamannya. Ia memiliki pendekatan yang lebih integral terhadap isu kewarganegaraan. Berbeda dengan sebagian aktivis Tionghoa yang cenderung memperjuangkan hak-hak khusus untuk komunitasnya saja, Oei menempatkan kelompok etnis Tionghoa dalam kerangka yang lebih luas terkait dengan keadilan sosial dan nasionalisme Indonesia.   Latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum dan profesi advokat memberinya keunggulan dalam memperjuangkan isu kewarganegaraan melalui jalur konstitusional dan legal formal. Strategi ini memang lebih elitis dan bergantung pada akses personal ke pusat kekuasaan. Ini membedakannya dengan aktivis lain yang cenderung mengandalkan mobilisasi massa.   Saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berlangsung, Oei menjalankan tugas diplomatik dan intelijen sekaligus menjadi penyambung lidah Bung Karno. Namun tak selamanya kedekatannya dengan pusat kekuasaan membawa keberuntungan. Loyalitasnya kepada presiden pertama itu justru menjadi bumerang. Saat sejarah berbalik arah, pembelaannya terhadap integrasi dan pluralisme berujung pada kriminalisasi dan penghapusan hak-hak sipil di bawah rezim Orde Baru.   Tanpa proses pengadilan, ia menjadi tahanan politik selama hampir 12 tahun (1966-1976) atas tuduhan terkait dengan gerakan komunis. Padahal loyalitas Oei lebih bersifat personal kepada Sukarno sebagai individu ketimbang komitmennya pada ideologi tertentu.   Setelah itu, namanya tenggelam, tak pernah tercatat di buku pelajaran sejarah.   Toh, kecintaan Oei pada gagasan pluralisme tak pernah luntur. Setelah keluar dari penjara, ia kerap mengumpulkan para tahanan politik hingga mantan pejabat untuk menggelar arisan sembari berdiskusi. Topiknya seputar isu politik yang sedang hangat. Diskusi-diskusi di rumah Oei menjadi ruang untuk mempertahankan memori kolektif sekaligus mengkritik kebijakan Orde Baru.   Di era Soeharto, konsolidasi masyarakat sipil dan oposan dilakukan secara sembunyi-sembunyi: di rumah-rumah pribadi, gereja, atau kampus. Diskusi di rumah Oei Tjoe Tat salah satu contohnya. Oei mesti berhati-hati. Sebagai mantan tahanan politik, ia menghadapi stigma dan diskriminasi. Intelijen mengawasi setiap gerak-gerik mantan tahanan politik dan aktivis oposisi.   Baca selengkapnya:   Di era Presiden Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto, demokrasi kembali mengalami kemunduran. Oposisi formal di parlemen nyaris tak punya gigi. Setelah Pemilihan Umum 2024, hampir semua partai politik bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Gejala otoritarianisme menguat.   Tapi itu semua tidak menyurutkan gerakan koalisi masyarakat sipil dan aliansi mahasiswa. Dalam edisi “Tokoh Tempo 2025”, kami memotret gerakan rimpang anak-anak muda. Mereka—mahasiswa, akademikus, lembaga swadaya masyarakat, dan seniman kritis—punya keresahan yang sama: tidak ingin pengalaman pahit selama Soeharto berkuasa muncul kembali.   Meminjam pandangan Robert D. Putnam, ilmuwan politik Amerika Serikat, arisan dan forum diskusi seperti di rumah Oei Tjoe Tat pada masa Orde Baru hingga Forum Cik Di Tiro di Yogyakarta pada era pemerintahan Prabowo adalah modal sosial untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Melalui jaringan keterikatan sipil, norma timbal balik, dan kepercayaan sosial, mereka berkolaborasi untuk tujuan bersama: menjaga api perjuangan untuk membangun kembali demokrasi.   Ketika kebebasan berekspresi dibungkam, kritik terhadap kebijakan negara direspons dengan intimidasi, dan ruang akademik ditekan oleh kepentingan politik jangka pendek, kita sesungguhnya sedang menyaksikan pengulangan pola lama: kesetiaan pada gagasan kebangsaan yang inklusif—seperti yang pernah Oei Tjoe Tat perjuangkan—tidak pernah cukup untuk melindungi seseorang atau kelompok dari represi kekuasaan yang memandang keberagaman sebagai ancaman. ●   Sumber :    https://www.tempo.co/prelude/oei-tjoe-tat-penyambung-lidah-sukarno-2282249