|
Kapal Besar yang Menolak Tenggelam Merayakan Resiliensi Indonesia di
Tengah Badai Geopolitik Satrio Arismunandar: Praktisi media, pakar SCSC (South China Sea Council). |
ORBIT INDONESIA, 18 Juni 2026
|
Indonesia sering kali
diibaratkan seperti sebuah kapal besar yang terus-menerus dihantam badai.
Sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 hingga hari
ini di tahun 2026, negara kepulauan ini tidak pernah sepi dari prediksi maut. Para pengamat
internasional, lembaga pemikir barat, hingga jurnalis asing bergantian
meramal bahwa negara ini akan pecah, runtuh, atau berakhir tragis sebagai
failed state (negara gagal). Namun, sejarah memiliki
caranya sendiri untuk mematahkan teori-teori di atas kertas. Setiap kali
Indonesia berada di ambang kehancuran, entah bagaimana, bangsa ini selalu
berhasil lolos dari lubang jarum. Sumbu Pendek dan Tikaman
di Masa Belia Ujian pertama datang
justru saat Indonesia masih berupa "bayi baru lahir" pada periode
1945–1949. Dunia luar enggan mengakui kedaulatan negara baru ini,
menganggapnya hanya akan berumur seumur jagung karena modal politik dan
ekonomi yang praktis berada di angka nol. Belanda datang membawa
Agresi Militer I dan II, mencoba menerapkan taktik federalisme dengan
mendirikan negara-negara boneka—seperti Negara Pasundan dan Negara Indonesia
Timur—di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS). Tujuannya jelas: melakukan
Balkanisasi agar Indonesia runtuh dari dalam. Ketegangan eksternal
belum usai, Indonesia justru ditikam dari dalam oleh pergolakan ideologi,
mulai dari Pemberontakan PKI Madiun 1948 hingga deklarasi Darul Islam
(DI/TII) oleh Kartosuwiryo. Di atas kertas, kombinasi serbuan asing dan
perang saudara ini seharusnya sudah cukup untuk menyudahi riwayat NKRI. Namun, fondasi bangsa ini
terbukti lebih liat. Melalui mufakat para tokoh bangsa dan Mosi Integral
Natsir pada tahun 1950, konsep RIS dilebur kembali. Indonesia menolak pecah
dan memilih pulang ke rumah kesatuan. Tak berhenti di situ,
akhir tahun 1950-an kembali menguji ketahanan domestik lewat badai pergolakan
daerah. Ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran dan ketimpangan ekonomi
antara pusat dan daerah memicu lahirnya pemerintahan tandingan: PRRI di
Sumatra dan Permesta di Sulawesi. Gerakan ini bukan sekadar
protes biasa; mereka memiliki kekuatan militer solid dan disokong secara
rahasia oleh intelijen asing (CIA) yang khawatir Indonesia condong ke blok
komunis. Saat itu, pengamat barat sudah sangat yakin bahwa Indonesia akan
terpecah menjadi negara-negara kepulauan yang kecil dan terisolasi. Titik Nadir 1965 dan
Hantu "Balkanisasi" Reformasi Jika tahun 1950-an
menguji keutuhan wilayah, maka tahun 1965 menjadi lembaran paling kelam bagi
stabilitas politik dan ekonomi. Tragedi G30S/PKI memicu konflik horizontal
dan pembersihan massal yang membelah korps militer serta masyarakat hingga ke
akar-akarnya. Secara bersamaan, ekonomi
Indonesia hancur lebur dihantam hiperinflasi yang mencapai 600 persen.
Kelaparan merajalela, barang kebutuhan pokok menjadi barang mewah yang
langka, dan Indonesia mengisolasi diri dari PBB. Dunia melihat Indonesia
sebagai raksasa yang tinggal menunggu waktu untuk jatuh ke dalam perang
saudara yang tak berkesudahan. Krisis serupa, namun
dengan skala yang jauh lebih masif, berulang pada periode 1998–2002. Jatuhnya
rupiah dari Rp2.500 menjadi belasan ribu rupiah per dolar AS memicu Kerusuhan
Mei 1998, memaksa Soeharto mundur, dan seketika meruntuhkan stabilitas Orde Baru
yang telah mencengkeram selama 32 tahun. Ketika provinsi Timor Timur lepas
melalui referendum pada tahun 1999, spekulasi internasional langsung menyala:
wilayah lain akan segera menyusul. Konflik berdarah berbasis
etnis dan agama pecah di Ambon, Poso, dan Sampit. Di saat yang sama, Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) mendominasi wilayah barat, sementara Organisasi Papua
Merdeka (OPM) terus bergejolak di timur. Ketika Teori Barat Patah
di Tanah Nusantara Pada masa-masa kegelapan
Reformasi itulah, narasi ke hancuran Indonesia mencapai puncaknya di panggung
dunia. Lembaga intelijen swasta AS seperti Stratfor gencar memprediksi
disintegrasi total Indonesia. Lembaga pemikir RAND
Corporation melalui analis seperti Angel Rabasa dan John Haseman membedah
kerapuhan militer kita, sementara akademisi pertahanan Australia seperti
Prof. Paul Dibb merilis makalah provokatif bertanya, "Is Indonesia
Balkanising?" Buku-buku dan kolom opini
internasional saat itu berbondong-bondong menggunakan istilah bernada kiamat
seperti "The Untamed Archipelago" atau "Indonesia: The
Endangered Republic". Mereka meramal Indonesia
akan pecah menjadi 5 hingga 7 negara baru: Republik Aceh, Papua Barat, Negara
Kalimantan, Negara Sulawesi, Negara Kepulauan Maluku, dan menyisakan Negara
Jawa yang terisolasi dari sumber daya alam. Inti dari pandangan
pengamat asing saat itu: "Indonesia adalah
sebuah kekaisaran modern yang dipaksakan bersatu. Tanpa diktator yang kuat di
Jakarta, hukum alam geopolitik akan mengembalikan kepulauan ini pada
fitrahnya: terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil berdasarkan wilayah
geografis dan etnisitas." Mengapa ramalan ilmiah
para pakar dunia itu keliru? Jawabannya sederhana: mereka mengukur Indonesia
hanya dari indikator matematis dan teori politik barat, tetapi gagal memahami
psikologi kolektif manusia Indonesia. Para analis asing
meremehkan kekuatan Bahasa Indonesia yang berhasil melebur ego ribuan suku
tanpa segregasi. Mereka mengabaikan doktrin Pancasila yang telah lama
mengakar sebagai kalimatun sawa—titik temu di tengah perbedaan agama dan ras. Mereka juga tidak
memprediksi bahwa pada tahun 2001, Indonesia akan mengambil langkah politik
yang sangat jenius: Otonomi Daerah (Desentralisasi). Dengan membagikan
anggaran dan wewenang langsung ke kabupaten/kota, Jakarta berhasil mematikan
motif utama daerah untuk memisahkan diri. Selain itu, bangsa ini
memiliki modal sosial yang tak dimiliki bangsa lain: Resiliensi Akar Rumput
melalui Gotong Royong. Ketika elite politik di atas bertikai atau korup,
masyarakat di bawah menyalakan survival mode mereka sendiri. Ekonomi informal
dan ikatan sosial tingkat RT/RW menjadi jaring pengaman yang menjaga
peradaban ini dari kelaparan total. Ditambah lagi dengan kedewasaan diplomasi
internal kita, seperti yang dibuktikan dalam resolusi damai Perjanjian
Helsinki 2005 untuk Aceh. Menatap Dinamika Global:
Jangan Apatis, Jangan Menyerah Kini, di tahun 2026, kita
menyaksikan bahwa semua buku dan analisis bernada kiamat tersebut akhirnya
berakhir di rak perpustakaan sebagai pengingat sejarah. Di atas kertas kita
diprediksi hancur, namun di dunia nyata, kepulauan ini tetap berdiri tegak
dalam satu nama: Indonesia. Tentu saja, kita tidak
boleh menutup mata. Indonesia hari ini masih jauh dari sempurna. Kapal besar
ini masih sering pincang dan terluka oleh ulah bangsanya sendiri; kita masih
bergelut dengan gurita korupsi, ketimpangan kemakmuran yang nyata, tantangan kemiskinan,
hingga carut-marut penegakan hukum. Dinamika global saat
ini—mulai dari perang siber, kompetisi ekonomi hijau, hingga ketegangan
geopolitik baru—terus mencoba menguji ketahanan nasional kita. Namun, berkaca dari
sejarah panjang di atas, sikap terbaik kita sebagai warga negara bukanlah
tenggelam dalam sinisme, apatisme, atau keputusasaan. Menjadi sinis hanya
akan membuat kita menjadi penonton yang mencela rumahnya sendiri yang sedang
bocor, sementara melarikan diri ke negara lain bukanlah sebuah jawaban. Sejarah telah membuktikan
bahwa kekuatan bangsa ini untuk bertahan, berbagi, dan memperbaiki diri
selalu jauh lebih besar daripada tarikan untuk membubarkan diri. Tugas kita
sekarang adalah merawat optimisme itu. Kita harus tetap positif,
ikut berpartisipasi sekecil apa pun kapasitas kita, dan terus berkontribusi
untuk membenahi retakan-retakan yang ada. Kita tidak boleh menyerah pada
keadaan, karena Indonesia adalah sebuah proses yang terus berjalan, dan masa
depannya berada di tangan kita yang memilih untuk tetap bertahan dan peduli. ● Biodata Dr. Ir. Satrio Arismunandar,
M.Si., MBA adalah penulis buku dan wartawan senior. Saat ini menjabat
Pemimpin Redaksi media online OrbitIndonesia.com dan majalah
pertahanan/geopolitik/hubungan internasional ARMORY REBORN. Ia saat ini menjadi Dewan Pakar
SCSC (South China Sea Council) dan Staf Ahli di Biro Pemberitaan Parlemen,
Sekretariat Jenderal DPR RI. Juga, Sekjen Perkumpulan Penulis Indonesia
SATUPENA (sejak Agustus 2021). Ia pernah menjadi jurnalis di
Harian Pelita (1986-1988), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R
(1997-2000), Harian Media Indonesia (2000-2001), Executive Producer di Trans
TV (2002-2012), dan beberapa media lain. Mantan aktivis mahasiswa 1980-an
ini pernah menjadi salah satu pimpinan DPP SBSI (Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia) di era Orde Baru pada 1990-an. Ia ikut mendirikan dan lalu menjadi
Sekjen AJI (Aliansi Jurnalis Independen) 1995-1997. Ia lulus S1 dari Jurusan Elektro
Fakultas Teknik UI (1989), S2 Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI
(2000), S2 Executive MBA dari Asian Institute of Management (AIM), Filipina
(2009), dan S3 Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI (2014).
Disertasinya tentang perilaku korupsi elite politik di Indonesia dalam
perspektif strategi kebudayaan. Buku yang pernah ditulisnya,
antara lain: Perilaku Korupsi Elite Politik di Indonesia: Perspektif
Strategi Kebudayaan (2021); Lahirnya Angkatan Puisi Esai (2018); Hari-hari
Rawan di Irak (2016); Mereka yang Takluk di Hadapan Korupsi (kumpulan puisi
esai, 2015); Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam Penggulingan Rezim Soeharto
(2005); Megawati, Usaha Taklukkan Badai (co-writer, 1999); Di Bawah Langit
Jerusalem (1995); Catatan Harian dari Baghdad (1991); Antologi 50 Opini Puisi
Esai Indonesia (Antologi bersama, 2018); Kapan Nobel Sastra Mampir ke
Indonesia? (2022); Direktori Penulis Indonesia 2023 (2023). Pernah mengajar sebagai dosen tak
tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama), IISIP, President University, Universitas Bakrie, Sampoerna
University, Kwik Kian Gie School of Business, dan lain-lain. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar