|
Hasil Survei Libang Kompas Menunjukkan Perbaikan Multidimensi
Reformasi Polri Bergerak Secara Simultan R. Haidar Alwi : Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina
Ikatan Alumni ITB). |
ORBIT INDONESIA, 27 Juni 2026
|
Hasil survei terbaru
Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat keyakinan publik sebesar 82,4 persen
terhadap masa depan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memberikan modal kepercayaan yang sangat
besar bagi institusi kepolisian untuk terus berbenah. Lonjakan signifikan
sebesar 6,2 poin dari angka 76,2 persen pada Oktober 2025 dalam survei
ber-margin of error 2,83 persen ini merefleksikan optimisme yang kuat dari
1.200 responden di 38 provinsi bahwa institusi Bhayangkara berada di jalur
pembenahan yang tepat. Lompatan angka ini
merupakan buah dari konsistensi Polri dalam meningkatkan kualitas
pelayanannya di berbagai lini kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan
terlihat jelas dari pola kenaikan menyeluruh pada berbagai lapisan penilaian
operasional, di mana citra positif Polri merangkak naik dari 64,4 persen
menjadi 71,5 persen, diiringi peningkatan kepuasan layanan dari 65,1 persen
menuju 67,6 persen. Lebih dari itu,
masyarakat yang berurusan langsung dengan kepolisian memberikan penilaian
performa profesionalitas pelayanan yang meningkat dari skor 7,76 menjadi
8,37, yang juga diperkuat oleh pengakuan 80 persen responden mengenai
fasilitas kantor polisi yang kini dirasakan semakin nyaman dan manusiawi. Realitas ini mematahkan
anggapan sinis bahwa publik menilai kepolisian hanya berdasarkan kasus-kasus
viral atau tindakan indisipliner segelintir oknum. Sebab, data membuktikan
masyarakat sangat mampu melihat serta mengapresiasi perubahan nyata pada
sistem pelayanannya, mulai dari pengurusan dokumen yang kian adil hingga
respon petugas yang lebih bersahabat. Bahkan, sebanyak 80,6
persen masyarakat secara tegas mengonfirmasi bahwa kinerja Polri saat ini
jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebuah pencapaian
substantif yang lahir langsung dari rasa aman di tengah lingkungan serta
kemudahan akses layanan, bukan sekadar popularitas semu dari slogan semata. Salah satu pilar utama
penopang kepercayaan ini adalah ketegasan institusi dalam melakukan
pembersihan internal tanpa kompromi. Publik secara luas mengonfirmasi dan
mengapresiasi langkah kepemimpinan kepolisian yang berani menjatuhkan sanksi
berat atas pelanggaran anggotanya. Mulai dari penindakan
penembakan tanpa prosedur sebesar 94,3 persen, penindakan kekerasan sebesar
88,6 persen, tindakan perselingkuhan 80,8 persen, hingga komitmen penegakan
hukum terhadap penyelundupan narkoba sebesar 80,3 persen. Keberanian menghukum
personel yang bermasalah ini membuktikan bahwa wibawa institusi tidak
dibangun dengan cara menutup-nutupi kesalahan atau atas dasar solidaritas
kelompok yang keliru, melainkan dengan membuktikan bahwa seragam kepolisian
bukanlah tameng mutlak yang kebal terhadap hukum dan kode etik. Kendati demikian,
tingginya angka keyakinan 82,4 persen ini harus disikapi secara bijak sebagai
modal optimisme serta mandat langsung dari rakyat untuk mempercepat
pembenahan, bukan sebuah sertifikat kelulusan bahwa semua tantangan telah
selesai diatasi. Jarak sebesar 14,8 poin
antara keyakinan publik akan masa depan yang lebih baik dengan angka kepuasan
layanan saat ini yang berada pada 67,6 persen merupakan ruang kerja serta
tantangan nyata bagi Kapolri beserta seluruh jajaran dari tingkat Polda,
Polres, hingga ke Polsek untuk terus mengoptimalkan kehadirannya di lapangan
saat warga membutuhkan keadilan, perlindungan, maupun pelayanan
administratif. Apalagi, survei ini
dengan jujur menangkap bahwa masih ada 23 persen responden yang mengeluhkan
arogansi oknum serta 19,5 persen masyarakat yang menyoroti praktik pungutan
liar. Seluruh temuan evaluatif
ini dapat menjadi dasar evaluasi strategis untuk memperkeras operasi
bersih-bersih internal melalui transparansi penanganan pengaduan masyarakat,
publikasi putusan sidang etik, standardisasi mutu pelayanan hingga unit
terkecil, serta evaluasi kepemimpinan wilayah berbasis indeks kepuasan warga
demi melunasi utang kinerja kepada seluruh rakyat Indonesia. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar