|
Tak Ada Gereja di
Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme Haris Prabowo : Jurnalis Tirto.id |
TIRTO.ID, 18 Juli 2022
|
Sudah lebih
dari 30 tahun, saban Minggu pagi pukul empat, Abina Simarmata harus segera
bangun dari tidur lelapnya dan mulai bergegas. Selepas mandi, perempuan 76
tahun itu harus naik ojek dari rumahnya di Desa Serdang, Kota Cilegon, untuk
ke jalan raya provinsi dan lanjut dengan bus menuju Kota Serang. Jika saja ia
telat bangun, telat dijemput ojek, atau telat naik bus, tentu Abina akan
terlambat untuk ikut jadwal ibadah pertama pukul enam di Gereja Huria Kristen
Batak Protestan (HKBP) Kota Serang—yang jaraknya 20 kilometer dari rumahnya,
atau nyaris satu jam perjalanan. Badannya
kecil, kulitnya keriput, bingkai kacamatanya besar, jalannya mulai ringkih.
Pedagang di salah satu pasar di Kota Cilegon itu mulai hidup sendiri sejak
suaminya—seorang tokoh yang ikut memperjuangkan pembangunan gereja di
Cilegon—meninggal delapan tahun lalu. Ia juga memilih menepi dari enam anak
dan sebelas cucunya. “Saya tak mau
merepotkan mereka,” katanya. Saban Minggu
pagi ke kota sebelah tentu bukan perkara mudah bagi Abina. Akan banyak
tenaga, waktu, dan biaya yang terkuras hanya untuk ibadah di masa tuanya. Keadaan serupa
juga dialami oleh Rini Penas Meyrita Simanjuntak, 41 tahun, bersama suami dan
ketiga anaknya. Sejak mulai merantau di Kota Cilegon 14 tahun lalu, mereka
harus ke kota sebelah jika ingin ibadah di hari Minggu. Empat tahun
pertama di Kota Cilegon, sepanjang 2008-2012, Rini dan keluarganya masih bisa
memanfaatkan bus dari perusahaan Krakatau Steel—perusahaan produksi baja
pelat merah yang menguasai Cilegon sejak 1962—untuk ke Kota Serang. Biasanya,
para jemaat perlu merogoh kocek sebesar lima ribu rupiah per orang untuk
pergi-pulang. Namun sejak
2012, bersamaan dengan anak-anak yang mulai tumbuh, Rini dan keluarga harus
ibadah ke Kota Serang dengan sepeda motor. Biayanya tentu tak sedikit, jika
tiap pekan harus menempuh perjalanan seperti itu. Apalagi, pendapatan suami
sebagai tukang tambal ban pun tak seberapa. “Terkadang
biaya perjalanan ke Kota Serang lebih mahal daripada uang kolekte,“ kata
Rini. Uang kolekte adalah sumbangan semampunya dari umat yang diberikan saat
ibadah. Belum lagi
sepanjang perjalanan dari Cilegon ke Serang, jalanan dipenuhi debu dan
batu-batu beterbangan—salah satu efek paling nyata wilayah industri. Rini
sangat khawatir terhadap kesehatan anak-anaknya yang rentan terkena infeksi
saluran pernapasan atas (ISPA). Ia tak berlebihan. Dinas Kesehatan Kota
Cilegon sendiri pernah menyebut sepanjang 2018-2020 muncul ratusan ribu kasus
ISPA di kota itu. “Tentu akan
lebih mudah ketika ada gereja di Cilegon,” katanya dengan wajah berharap. Sayangnya,
impian Abina dan Rini—serta mungkin juga ribuan umat Nasrani lainnya di Kota
Cilegon—untuk bisa mengakses tempat ibadah dengan mudah, bagai pungguk
merindukan bulan. Selamat datang
di Cilegon: kota tanpa gereja. *** Rencana aksi
penolakan pembangunan gereja berakhir antiklimaks, setelah Wali Kota Cilegon
Helldy Agustian bertemu dengan Masyarakat Banten Bersatu (MBB) satu hari
sebelum aksi berlangsung, 24 April 2022. Lewat akun
Facebook-nya usai pertemuan itu, Ketua Presidium MBB Rohmatulloh Romeo bilang
bahwa aksi tersebut batal karena rencana pembangunan gereja yang dimaksud
belum mendapat izin. Dalam keterangan yang sama, diketahui bahwa rencana
pembangunan gereja itu akan dilakukan oleh HKBP Maranatha Cilegon—Abina dan
Rini adalah salah dua jemaatnya. Enam hari
sebelum pertemuan itu, 18 April 2022, sejumlah orang membongkar paksa seng
yang digunakan untuk menutup lahan milik HKBP Maranatha Cilegon yang berada
di Desa Gerem, Kota Cilegon. Sejak saat itulah sejumlah orang berencana
menggelar aksi penolakan yang dipimpin oleh Romeo. Belakangan, 22
Juni lalu, Romeo—yang sebenarnya merupakan warga Cikeusal, Kabupaten
Serang—ditangkap oleh Polda Banten atas kasus ujaran kebencian yang
dilaporkan langsung MUI Banten. Penolakan
pembangunan gereja di Cilegon bukan barang baru. Sejak 2010, Setara Institute
sudah menemukan beberapa kasus sulitnya membangun rumah ibadah umat Nasrani
di Cilegon lewat laporannya berjudul Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2010. Penolakan kembali
terulang pada 2017. Sejumlah warga protes saat Gereja Baptis Indonesia
Cilegon mengadakan ibadah massal dan dituding berada di “gereja terselubung”.
Bahkan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sampai pernah
bilang sebaiknya tak ada gereja di Cilegon agar “masyarakat lebih
tenang". Dua tahun
lalu, giliran Paroki Santo Mikael milik jemaat Katolik yang diprotes saat
ingin mengadakan ritual Rabu Abu. Bahkan, mereka yang protes bukan lagi
bicara soal bangunan rumah ibadah, tapi mempermasalahkan kegiatan keagamaan
non-Muslim di Cilegon. Saat itu,
Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Umat (FMPU) Kota Cilegon, Muhammad Rifqi,
yang mewakili protes warga bilang bahwa tak adanya rumah ibadah Nasrani di
Cilegon tak lepas dari perjanjian pada tahun 1970-an antara Bupati Serang
Ronggo Waluyo dengan pihak Krakatau Steel yang isinya tidak memperboleh
kegiatan peribadatan non-Muslim di Cilegon—yang kala itu masih di bawah
wilayah Kabupaten Serang. Surat perjanjian itu ditunjukkan di depan wartawan. Saat
dikonfirmasi soal surat perjanjian itu, Rifqi mengaku tak memiliki wewenang
lagi. "Sudah saya serahkan sepenuhnya ke FKUB Cilegon," kata Rifqi,
yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU). Sementara itu Ketua FKUB Kota Cilegon, Abdul Karim Ismail, tak
merespons permintaan konfirmasi. Upaya
penyisiran laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemprov
Banten sepanjang tahun 1960 hingga 1990 tak membuahkan hasil. Di situ tak ada
satu pun aturan di level Kabupaten Serang—saat itu masih membawahi
Cilegon—soal tidak memperbolehkan kegiatan peribadatan non-Muslim, seperti
yang dikatakan Rifqi. Salah seorang
anggota FKUB Kota Cilegon periode 2007-2014 juga meragukan adanya aturan
semacam itu. “Secara fisik saya belum pernah melihat aturan semacam itu,”
katanya, pertengahan Juli lalu. Ia minta namanya tak disebut demi keamanan. Dua dosen
Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI, Rahayu Permana dan
Fahmi Hidayat, pernah menerbitkan artikel adanya perjanjian antara Krakatau
Steel dengan pondok Al-Khairiyah di Citangkil karena lahannya akan digusur
untuk perluasan korporasi. Perjanjian itu terjadi medio 1974-1978. Namun
dalam perjanjian itu tak ada satu pun klausul yang menyebut pelarangan
kegiatan ibadah maupun pendirian rumah ibadah non-Muslim di Cilegon. Jika melihat
ragam praktik diskriminatif selama puluhan tahun tersebut, sulit untuk tidak
mengatakan Cilegon adalah kota yang anomali. Cilegon tumbuh
dan besar berbarengan dengan korporasi pelat merah penghasil baja Krakatau
Steel, yang embrio pertamanya dicanangkan Sukarno lewat Proyek Baja Trikora
pada 1962. Setelah sempat mangkrak karena tragedi berdarah 1965, ia
bereinkarnasi dengan nama yang kita kenal saat ini—di bawah asuhan Ibnu
Sutowo—dan resmi beroperasi pada 1977. Jalannya
memang tak selalu mulus. Tahun-tahun awal produksinya, Krakatau Steel sempat
merugi hingga 250 miliar rupiah pada 1980. Namun, semua orang tahu hingga
saat ini Krakatau Steel tetap berdiri dan membangun banyak hal di Cilegon: perumahaan,
rumah sakit, pelabuhan, hingga bisnis air. Selain itu,
Cilegon tentu akan mudah dilupakan jika tak ada Pelabuhan Merak di sana:
pusat penyeberangan antara dua pulau besar di Indonesia. Laporan pada Mei
lalu menyebut lebih dari 13.000 kendaraan yang melintasi pelabuhan itu setiap
harinya. Roda perputaran ekonomi tentu membawa dampak besar, sampai
Kementerian Koperasi dan UKM ingin Pelabuhan Merak jadi tempat promosi UMKM. Di sektor
energi, Kota Cilegon punya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang
diklaim sebagai PLTU terbesar se-Asia Tenggara karena menyumbang 17 persen
dari kebutuhan listrik Jawa-Madura-Bali—kendati tak lepas dari kritik keras
warga sekitar karena praktik pembuangan limbah dan kasus ISPA. Maka tak
heran, jika tahun lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota itu mencapai 485
miliar rupiah—atau 85 persen dari targetnya sebesar 579 miliar rupiah. Dengan melihat
pembangunan skala besar dan arus multikultural berjalan dengan pesat di
Cilegon, semestinya kemajemukan dan pluralisme adalah keniscayaan. Namun,
nyatanya tak demikian. Data resmi
negara tahun 2019 mencatat ada 382 masjid dan 287 musholla di Cilegon, tanpa
ada satu pun gereja, pura, maupun vihara tercatat. Padahal, jumlah warga
non-Muslim di tahun yang sama bukannya sedikit: 6.740 warga Kristen, 1.743
warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Dan
mereka semua tentu butuh tempat ibadah. Kota Cilegon
selalu masuk deretan peringkat anjlok dalam riset Indeks Kota Toleran yang
dibikin oleh Setara Institute selama lima kali: nomor 15 dari bawah pada
2015, nomor empat dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor delapan dari bawah
pada 2020, dan nomor tiga dari bawah pada 2021 lalu. Riset tersebut digarap
berbasis kebijakan pemerintah dan ucapan pejabat setempat untuk menjadi tolok
ukur toleran atau tidaknya sebuah kota. Kepada saya,
peneliti utama riset itu, Halili, bilang bahwa salah satu masalah utamanya
adalah tak adanya keberpihakan Pemerintah Kota Cilegon terhadap minoritas
melalui regulasi yang ada. Semisal saat syarat tanda tangan masyarakat
sekitar desa/kelurahan tak terpenuhi, komposisinya bisa ditarik ke level
kecamatan, atau kabupaten/kota. “Prinsipnya
ada ruang untuk fasilitasi, instead of restriksi. Kami di dalam riset tidak
menemukan adanya spirit bahwa regulasi Pemerintah berpihak pada kelompok
minoritas,” katanya pertengahan Juli lalu. Setara
Institute juga mengambil satu kesimpulan umum dari lima edisi riset tersebut:
“Hal yang menarik dari sirkulasi 10 kota terendah pada lima kali penilaian
IKT adalah fakta bahwa kota-kota yang berhasil keluar dari jeratan
intoleransi adalah kota-kota dengan tingkat urbanisme dan metropolisme
tinggi.” Sesuatu yang
sepertinya tidak terjadi di Cilegon dengan semua pluralisme yang dibawa oleh
industri. Kota itu masih terjerat intoleransi, di saat pejabatnya justru
merayakan toleransi secara seremonial. Sebuah kota yang anomali. *** “Lihat para
tukang tambal ban di sepanjang Jalan Raya Merak ini,” kata Pendeta Hotman
Marbun, sembari menyetir mobil. “Mereka ini semua jemaat kami.” Pendeta
Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranatha Cilegon, menemani saya saat ingin
melihat sebidang tanah di daerah Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol,
Cilegon. Lokasinya ada di pinggir Jalan Raya Merak, tepat di belakang dua
kios tambal ban bercampur dengan warung dan rumah makan kecil. Jaraknya
sekitar 18 kilometer dari pusat kota. Justru lebih dekat ke Pelabuhan Merak. Tanah seluas
4.400 meter persegi itu rencananya akan menjadi lokasi gereja HKBP Maranatha
Cilegon. Tanah itu adalah hasil dari ruilslag antara pihak jemaat dengan PT.
Nusaraya Putra Mandiri pada 8 Oktober 2004 yang difasilitas oleh Pemerintah
Kota. Salah satu poin utama dalam surat kesepakatan yang diterbitkan Wali
Kota Cilegon saat itu itu, tanah pengganti tersebut bisa diperuntukkan untuk
rumah ibadah. “Kita punya
dokumennya,” kata Pendeta Hotman sembari menunjukkan dokumen itu. Dua tahun
setelahnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
dan 9—dikenal dengan SKB 2 Menteri—terbit. Salah satunya membahas soal
pendirian rumah ibadat. Beberapa syarat utama jika ingin mendirikan rumah
ibadah: 90 tanda tangan dari jemaat pengguna rumah ibadat, 60 tanda tangan
dari warga sekitar lokasi pembangunan, serta mendapat rekomendasi dari Kementerian
Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) dan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB). Namun, sejak
saat itu jemaat HKBP Maranatha sudah empat kali gagal saat ingin mengajukan
permohonan pendirian tempat ibadat: tahun 2006, 2009, 2011, dan 2017. Masalah
utamanya ada pada penolakan warga di tingkat RT, RW, hingga ormas. “Kita berusaha
untuk ikut sesuai dengan peraturan yang ada. Kita baru mau melangkah pertama,
sudah terhalang. Sudah ditolak seperti itu,” kata Pendeta Hotman. Agustus tahun
lalu, pihak jemaat kembali mencoba untuk mengajukan izin pendirian rumah
ibadat dan perkembangannya cukup signifikan. Kendati ada penolakan dari
segelintir warga, namun syarat-syarat utama sudah terpenuhi. “Tanda tangan
jemaat sudah, tanda tangan warga sekitar malah kita dapat 70 warga, lengkap
dengan pernyataan dukungan,” katanya. Hingga saat
ini, prosesnya masih berada di Lurah Gerem yang sedang memvalidasi seluruh
tanda tangan tersebut. Jika proses validasi selesai, pihak jemaat tinggal
meminta rekomendasi dari Kemenag Kanwil dan FKUB. Baru setelah Wali Kota
Cilegon bisa memberikan izin pendirian rumah ibadat. Perkembangan yang cukup
signifikan inilah yang menjadi salah satu pemicu pembongkaran seng dan aksi
penolakan pada April lalu. HKBP Maranatha
pertama diresmikan sebagai organisasi jemaat pada 1997. Itu artinya, sudah 25
tahun jemaat HKBP Maranatha Cilegon harus pergi ke gereja HKBP Kota Serang
jika ingin ibadah tiap hari Minggu. Per 2022,
jumlah jemaat mencapai 3.903 jiwa dari 856 KK. Pendeta Hotman mengaku, jemaatnya
didominasi oleh warga dengan ekonomi kelas bawah. “Hanya
segelintir saja orang yang berduit,” katanya. “Tentu mereka akan kesulitan
jika harus ke Kota Serang hanya untuk ibadah.” Apalagi
mengingat wilayah administratif Kota Cilegon yang cukup luas. Pendeta Hotman
bercerita, ada jemaatnya yang rumahnya berada di Desa Selira, perbatasan Kota
Cilegon dan Kabupaten Serang, dekat dengan PLTU Suralaya. Bagi mereka, untuk
mencapai Kota Serang harus menempuh 50 kilometer. “Itu sudah di
ujung Merak. Jemaat kita juga banyak yang perekonomiannya pas-pasan,” kata
dia. Kata Pendeta Hotman, jemaat juga ada di sepanjang Jalan Lingkar Selatan
(JLS), bahkan sampai ke Kecamatan Anyer. Untuk ke Kota Serang, mereka harus
menempuh 35 kilometer. Menurutnya,
dengan ribuan jemaat tersebut, akan lebih mudah jika seluruh kegiatan
peribadatan dilakukan di Cilegon. Biaya dan waktu perjalanan akan lebih
efisien, begitu juga memudahkan akses untuk jemaat yang sudah lanjut usia dan
disabilitas. “Susah banget harus mobilisasi 3000-an orang ke Kota Serang,”
tambahnya. Ia juga
mengingatkan bahwa gereja HKBP Kota Serang sudah terlalu padat untuk jadi
tempat ibadah karena bukan hanya HKBP Maranatha saja yang “menumpang” untuk
ibadah. Dua jemaat lainnya datang dari Gereja Kristen Protestan Simalungun
(GKPS) Serang dan HKBP Cikande. Total ada empat jemaat yang ibadah di gereja
itu tiap hari Minggu. Dalam satu
hari itu, ada sembilan kali ibadah dari pukul enam pagi sampai tujuh malam:
HKBP Serang empat kali, HKBP Cilegon tiga kali, HKBP Cikande satu kali, dan
GKPS Serang satu kali. “Berganti-ganti terus. Mungkin total ada 10.000 KK,”
kata Pendeta Hotman. Kesulitan
serupa juga dialami oleh jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cilegon. Niat
untuk membangun gereja sejak tahun 2000 sulit terealisasi hingga hari ini.
Masalah utamanya sama: penolakan dari masyarakat sekitar. Salah seorang
pimpinan GKI Cilegon, Pendeta Christian Sudono, bercerita bahwa jemaat awal
muncul di Cilegon sejak Proyek Baja Trikora mulai bangkit lagi dan berganti
nama menjadi Krakatau Steel pada 1970. Dengan itu, banyak karyawan perusahaan
yang merupakan pendatang beragama Kristen. “Saat itu
bentuknya masih persekutuan. Seperti biasa, di mana saja tempatnya, paling
malam hari. Antara Rabu atau Kamis,” katanya. “Untuk ibadah hari Minggu, ya,
ke Serang, sampai hari ini.” Hingga saat
ini, jumlah jemaat GKI Cilegon mencapai 1.306 jiwa dari 366 KK. Mereka datang
dari beragam etnis: Jawa, Batak, Manado, Makassar, hingga Tionghoa. Agak
berbeda dengan HKBP Maranatha, jemaat GKI Cilegon banyak berlatar belakang
karyawan kelas menengah. Ibadah sampai harus dibuat sesi pagi dan sore guna
memfasilitasi jemaat yang masih bekerja di hari Minggu. “Mereka
rata-rata sibuk. Sangat kelihatan ketika ada agenda non-ibadah banyak yang
aktif di malam hari, setelah pulang kerja,” katanya. Ia juga
bercerita, bahkan ada jemaatnya dari Kecamatan Anyer, yang berada di wilayah
Kabupaten Serang, karena secara geografis lebih dekat dengan Cilegon.
Apalagi, yang ibadah di gereja GKI Serang tak hanya jemaat dari GKI Cilegon,
tapi juga dari Cikande dan Pandeglang. Total yang
ibadah bisa lebih dari 2.000 orang dalam satu hari, dibagi menjadi tiga kali
waktu. Gereja yang didirikan sejak 1963 itu sudah kadung sesak. “Semestinya
di sini [Cilegon] punya gereja dong,” kata Pendeta Christian. Sejak SKB 2
Menteri soal pendirian rumah ibadat yang terbit tahun 2006, GKI Cilegon
memang belum pernah mengajukan perizinan secara formal. Langkah yang
dilakukan jemaat selama ini masih tahap sosialisasi kepada warga Kelurahan
Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Ia mengaku
jemaat GKI Cilegon selama ini tak punya konflik apa pun dengan warga sekitar.
Hampir setiap setahun, jemaatnya bikin agenda 17 Agustus-an dengan mengundang
masyarakat sekitar, berbagi sembako pada bulan Ramadan, hingga menyumbang
hewan kurban pada Idul Adha. Langkah persuasif macam itu dinilai penting
untuk membangun relasi kemanusiaan. “Walau kita
tahu, arah akhirnya akan minta tanda tangan sesuai SKB 2 Menteri, tapi
pendekatan terlebih dahulu itu penting,” katanya, walau hasilnya masih jauh
dari harapan. GKI Cilegon
punya sebidang tanah di Kelurahan Bendungan untuk lokasi pembangunan gereja.
Saat ini tanah itu masih kosong. Lokasi tanah itu berada di belakang gedung
serbaguna milik jemaat. Gedung itu biasa digunakan untuk agenda non-ibadah
seperti persekutuan pada Selasa atau Rabu, latihan nyanyi pada Jumat atau
Sabtu, kegiatan remaja pada Sabtu malam, hingga pendidikan agama Kristen
untuk anak-anak sekolah. Pada Januari
2020, jemaat mengadakan acara peringatan untuk merayakan satu dekade
berdirinya gedung serbaguna tersebut. Jemaat berupaya untuk mengundang warga
sekitar dan beberapa tokoh masyarakat. Ada sebagian yang hadir, ada juga yang
tidak. Namun, sebagian warga menolak acara tersebut karena salah satu
agendanya pembacaan doa. “Enggak boleh.
Pokoknya yang berbau-bau [doa] gitu enggak boleh,” kata Christian menirukan
argumen para warga. “Kalau pentas seni boleh.” “Padahal itu
kan sebenarnya doa aja, doa ucapan syukur,” tambah Christian. Acara
peringatan tersebut tetap berjalan dijaga oleh polisi setelah ada mediasi
oleh lurah setempat. Namun, sejak saat itu penolakan GKI Cilegon ingin
membangun gereja makin kencang terdengar. Sudah lebih
dari 30 tahun Christian mengabdi di GKI Cilegon, dan selama itu harapan untuk
jemaat memiliki gereja sendiri tak pernah padam. Selama apa yang dianut legal
di mata Pemerintah, selama tidak membuat onar, selama tidak bermaksud jahat,
selama itu pula seharusnya warga sekitar melihat jemaat sebagai sesama warga
negara yang punya hak yang sama. Ia minta
jemaat diterima sebagai entitas warga Cilegon yang sama dengan yang lain.
“Apalagi anak saya. Dia enggak bisa mengaku orang Jawa Barat atau Jawa
Tengah, karena lahir dan besar di sini. Dia ini orang Cilegon.” *** “Dilema memang
bagi kami,” kata Mahfudin, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kementerian
Agama Kota Cilegon, dalam sebuah musyawarah pada Agustus 2018, yang dikutip
media lokal. “Tapi kami berharap kearifan lokal, kultur Cilegon dari para
sesepuh dulu agar tetap terjaga dengan tidak ada gereja di Cilegon.” Saat itu
Pemerintah Kota Cilegon mengadakan musyawarah dengan mengundang Kementerian
Agama Kota Cilegon, anggota DPRD Kota Cilegon, dan warga yang menolak rencana
pembangunan gereja. Pimpinan
Gereja Baptis Indonesia Cilegon, Pendeta Paul Kristiyono tahu soal pertemuan
tersebut dan menyayangkan keputusan pemerintah. Padahal, saat itu Gereja
Baptis telah mengantongi 60 tanda tangan warga Kecamatan Citangkil—wilayah
yang rencananya akan dibangun gereja. “Jika merujuk
aturan SKB 2 Menteri, harusnya FKUB, Kementerian dan Pemkot fasilitasi kami
agar ada rumah ibadat di Kota Cilegon,” kata Pendeta Paul. Berbeda dengan
jemaat HKBP dan GKI, jemaat Gereja Baptis bisa melakukan ibadah di sebuah gedung
di Kecamatan Citangkil. Mereka menyebutnya dengan Rumah Doa Baptis. Awalnya, rumah
doa mereka berada di Kelurahan Gerem—wilayah yang sama dengan tanah milik
HKBP—pada 1993. Namun, sejak 1995 lokasinya pindah ke Kecamatan Citangkil.
Sejak saat itu, setidaknya Gereja Baptis mengalami sepuluh kali upaya
penutupan paksa dan penyegelan rumah doa tersebut. Di bawah pimpinan Pendeta
Hosea Sudirman empat kali, Pendeta Alfeus Mulyono lima kali, dan Pendeta Paul
satu kali pada 2017. “Sembilan kali
sebelum saya hanya di level RT, RW, dan Lurah, jemaat tetap nekat ibadah,”
katanya. “Ketika
periode saya, levelnya sudah Camat dan Wali Kota, jemaat tetap nekat ibadah.
Satu kali tapi paling besar, karena sudah memasuki era media sosial.” Karena
berbagai represi tersebut, Gereja Baptis sempat mengalami vakum sepanjang
2011-2012. Pada 2013, jemaat disarankan untuk mencari gereja masing-masing
sebagai tempat ibadah di Kota Serang. Lalu mulai berani kembali ibadah di
Cilegon sejak kepemimpinan ada di bawah Pendeta Paul. Tiga tahun
berjalan, represi kembali terjadi. Pada Agustus 2017, jemaat mendapat surat
dari Camat Citangkil dan Wali Kota Cilegon yang diteken satu bulan
sebelumnya. Isinya berupa pelarangan menggunakan rumah doa tersebut menjadi
tempat ibadah. Namun, jemaat memilih melawan dengan tetap beribadah di
lokasi. “Kalau yang
dilarang bangunannya, maka kami akan tetap ibadah di sini. Tidak menggunakan
bangunannya, tapi di halaman kami yang luas,” kata Paul. Satu bulan
setelah pelarangan itu, September 2017, Wali Kota Cilegon Tubagus Imam
Ariyadi ditetapkan tersangka menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah atas
dugaan penerbitan rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
pembangunan mal Transmart di Cilegon. Akhirnya, pada
2018 jemaat berusaha untuk mengajukan izin pendirian rumah ibadat sesuai
aturan. Gedung rumah doa itulah yang ingin diajukan izinnya oleh jemaat
menjadi rumah ibadat. Semua syarat terpenuhi, namun otoritas tetap kalah
dengan tekanan mayoritas. Belakangan,
jemaat bisa melakukan ibadah di gedung tersebut hanya berdasarkan “jaminan
pengakuan tidak tertulis” dari pihak kepolisian. Saat itu, secara de facto
pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada warga negara untuk
menjalankan ibadah. “Pengakuan
tidak tertulis,” kata dia. “Kadang pengakuan lebih kuat dari IMB.” “Kami akan
tetap beribadah di lokasi. Kalau bangunan atau gedung yang dilarang, saya
akan menggunakan halaman untuk beribadah,” tambahnya. Hingga saat ini, jemaat
Gereja Baptis jumlahnya mencapai 200 orang. “Bangunan gedung
gereja boleh dilarang, tapi “gereja” itu sendiri tidak bisa dilarang di Kota
Cilegon. Dalam iman Kristen, “gereja” itu artinya “orang percaya”, “umat”,
atau “jemaat”,” tambah Paul. Saya meminta
komentar dari Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon, Lukmanul Hakim, soal
sulitnya jemaat Nasrani yang ingin bangun rumah ibadah. Apalagi berkaca
dengan kasus Gereja Baptis dan HKBP Maranatha yang sudah memenuhi syarat
tanda tangan dukungan masyarakat sekitar. “Anda bisa
membuktikan [data] semuanya atau sekadar mendengar cerita? Maaf, kami belum
setahun tugas di Cilegon. Perlu validasi data dan fakta,” kata Lukmanul,
pertengahan Juli lalu. Ia juga tak
berkomentar banyak riset Setara Institute yang memasukkan Kota Cilegon
sebagai salah satu kota yang tingkat toleransinya rendah. “Ciri konkret kota
intoleran dan kota toleran itu seperti apa?” tanyanya. Sementara itu
Wali Kota Cilegon, politikus Partai Berkarya Helldy Agustian, tak merespons
upaya konfirmasi sampai naskah terbit. *** Di antara tiga
jemaat lainnya, mungkin jemaat Katolik Paroki Santo Mikael keadaannya lebih
baik. Sejak 2014, tiap Minggu mereka bisa beribadah di gedung serbaguna bekas
milik Yayasan Mardi Yuana—sebuah lembaga pendidikan Katolik yang berdiri
sejak 1960an, menggunakan izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah
ibadat sesuai dengan SKB 2 Menteri. Dalam aturan, izin tersebut harus
diperpanjang setiap dua tahun sekali. Dalam
sejarahnya, jemaat Katolik di Cilegon pernah memiliki sebuah gereja.
Informasi itu tercantum dalam salah satu dokumen sejarah HKBP Maranatha yang
sedikit menyinggung soal gereja Katolik. Namun, pada
1975 saat Cilegon masih berada di bawah administrasi Kabupaten Serang, gereja
itu ditutup oleh bupati saat itu, HS Ronggowaluyo, akibat protes dari warga
karena menjadikan lembaga pendidikan Mardi Yuana sebagai tempat ibadat. Sejak
saat itu, jemaat jika ingin ibadah harus ke Kota Serang. Pada 2013,
gedung serbaguna itu dibangun diperuntukkan kepentingan jemaat dan masyarakat
sekitar. Satu tahun setelahnya, kewilayahan jemaat Katolik Santo Mikael naik
statusnya menjadi stasi. Akhirnya, pada September tahun lalu, statusnya naik
lagi menjadi paroki. Sejak saat itulah pimpinan jemaat mengurus izin
sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadat. “Kami menjadi Paroki Santo Mikael pada
September tahun lalu. Karena Provinsi Banten enggak ada keuskupan, jadi kami
langsung ke Keuskupan Bogor,” kata Andrianus Nabu, Wakil Dewan Pastoral
Paroki Santo Mikael, kepada saya pertengahan Juni lalu. Hingga saat
ini, jemaatnya mencapai 3.200 jiwa. Di Provinsi Banten sendiri, setidaknya
saat ini ada total 16 paroki, namun hanya ada 15 gereja. “Kami ini paroki
tanpa gereja,” lanjut Andre—sapaan akrabnya. Andre bilang
bahwa jemaat ada keinginan untuk membangun gereja, namun masih target jangka
panjang. Mereka masih harus mencari tanah dan mengumpulkan modal terlebih
dahulu. Saat ini, mereka masih bergantung dengan izin tempat ibadat sementara
yang kudu diperpanjang dua tahun sekali. “Bagi kami,
gereja tak hanya berbentuk gedung, namun ada juga di hati kami,” katanya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar