Pemulihan Garuda
Indonesia Setelah Gagal Bangkrut Khairul Anam : Jurnalis Majalah Tempo |
MAJALAH TEMPO, 9
Juli
2022
UNGGAHAN Menteri Badan
Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Jumat, 1 Juli lalu, mengungkapkan upaya
terbaru untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Melalui akun
Instagram, Erick mengunggah foto pertemuannya dengan Mohammed Ali Al Shorafa,
Chairman Etihad, maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab. “Tak ada niat
baik yang berakhir sia-sia. Usaha kami dalam merestrukturisasi Garuda
Indonesia mendapat apresiasi luar biasa dari beberapa pihak, termasuk dari
Etihad,” demikian Erick menulis. Dua hari sebelumnya, Erick
memasang foto pertemuan dengan Chairman Emirates Syekh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum. Teks yang menyertai foto itu menggambarkan upaya Erick bersama
manajemen Garuda Indonesia melobi Emirates untuk menjalin kerja sama
strategis. “Kami berharap kerja sama ini juga menciptakan ekosistem
pariwisata yang makin baik,” katanya saat itu. Dua foto ini membuat
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra sedikit kelimpungan. Sebab,
Irfan, yang dalam foto pertemuan tampak hadir bersama Erick Thohir, dikejar
awak media yang meminta penjelasan. Dia pun kemudian mendapat pesan dari
Erick untuk memberi jawaban. “Saya dengar semua hal di pertemuan itu. Tapi
kan tak pantas kalau saya yang ngomong,” tutur Irfan saat ditemui Tempo pada
Jumat, 8 Juli lalu. Pertemuan dengan petinggi
maskapai penerbangan asing itu berlangsung setelah Garuda Indonesia lolos
dari jerat kepailitan. Pada Senin, 27 Juni lalu, Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat mengabulkan proposal perdamaian atau homologasi antara Garuda dan para
kreditornya dalam skema penundaan kewajiban pembayaran utang. Melalui voting, sebanyak
95,07 persen kreditor menyetujui proposal perdamaian utang Garuda. Mereka
adalah kreditor yang mewakili 97,46 persen klaim. Dengan putusan homologasi
ini, Garuda bisa memulai upaya pemulihan bisnis. Kini, Irfan menjelaskan, dia
berupaya menyelesaikan utang kepada sejumlah kreditor. Perjanjian
penyelesaian utang akan mengacu pada proposal perdamaian yang disepakati di
pengadilan. Langkah Garuda kian enteng
setelah pada Senin, 4 Juli lalu, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usul
Kementerian BUMN mengenai penanaman modal negara sebesar Rp 7,5 triliun bagi
Garuda. Pencairan dana itu bakal menjadi amunisi bagi pemerintah dan
manajemen Garuda untuk bernegosiasi dengan calon investor, termasuk Emirates
dan Etihad. ••• PUTUSAN penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) Garuda Indonesia dan penyertaan modal negara (PMN)
memberi maskapai ini nyawa untuk terbang kembali. Sudah lama maskapai flag
carrier ini terlilit utang besar akibat beban operasi yang tinggi dan biaya
pengadaan pesawat yang mahal di masa lalu. Di masa pandemi Covid-19, Garuda
sekarat seiring dengan hancurnya bisnis penerbangan. Pendapatannya anjlok
hingga 70 persen, sementara beban operasi seperti biaya bahan bakar, gaji
karyawan, dan sewa pesawat tak bisa dikurangi. Saat gugatan PKPU diajukan
pada akhir 2021 yang kemudian diverifikasi oleh tim kurator, utang Garuda
mencapai US$ 10,1 miliar atau Rp 138 triliun. Yang terbesar adalah utang
kepada lessor atau perusahaan yang membiayai pembelian atau penyewaan pesawat
Garuda. Nilainya mencapai US$ 6,019 miliar. Direktur Utama Garuda
Irfan Setiaputra mengatakan negosiasi utang dengan lessor adalah yang paling
alot dibandingkan dengan kreditor lain, seperti bank, perusahaan katering,
dan perusahaan bahan bakar. Kepada para lessor, Irfan mengajukan dua opsi.
Yang pertama adalah perpanjangan dan perubahan kontrak sewa, termasuk tarif
dan metode pembayarannya. Opsi kedua adalah pemutusan kontrak dan Garuda
membayar utang kepada lessor dengan obligasi dan konversi saham. Dalam opsi perpanjangan
kontrak, Irfan menyelipkan skema power-by-the-hour, yaitu sewa berdasarkan
jam terbang pesawat. Skema ini, kata dia, memakai asumsi pandemi Covid-19
belum selesai dan operasi pesawat serta upaya menggaet penumpang belum
maksimal karena pembatasan mobilitas. “Saat kami ajukan skema itu, mereka
marah-marah,” ujar Irfan. Setelah melalui negosiasi
alot, Garuda akhirnya mencapai sejumlah kesepakatan. Lessor mau menjalankan
skema tersebut untuk pesawat berbadan ramping (narrow body) sampai Desember
2022. Sedangkan untuk pesawat besar atau wide body, skema ini bisa berlangsung
pada 9 Desember 2022-30 Juni 2023. Dengan skema tersebut,
biaya sewa bakal turun. Sewa pesawat besar seperti Airbus A330-300 bisa turun
65 persen dari US$ 1,1 juta menjadi US$ 388 ribu per bulan. Tarif sewa Boeing
B777-300 pun berkurang 69 persen dari rata-rata US$ 1,570 juta menjadi US$
484 ribu per bulan. Sedangkan biaya pesawat
narrow body seperti Airbus A320-200 yang selama ini dipakai Citilink, anak
usaha Garuda, turun 35 persen dari US$ 330 ribu menjadi US$ 214 ribu per
bulan. “Ada pihak independen yang memberikan penilaian soal berapa biaya sewa
yang wajar. Dari hitung-hitungan konsultan itu, kami bernegosiasi lagi sampai
turun sekian persen,” tutur Irfan. Garuda dan lessor juga
berupaya mencari jalan tengah. Irfan memberi contoh, dalam negosiasi sewa
pesawat wide body Airbus, lessor ogah menurunkan harga yang relatif tinggi
dibanding yang diterapkan ke maskapai lain. Namun dari lessor yang sama
Garuda bisa mendapatkan biaya sewa yang lebih murah untuk pesawat Boeing seri
737. “Kalau tidak menerima proposal itu, pesawat ia tarik. Padahal kami yang
butuh,” ucapnya. Dengan negosiasi setelah
PKPU, Irfan mengklaim Garuda sanggup memangkas utang hingga separuhnya atau
tersisa US$ 5 miliar. Utang kepada lessor, misalnya, turun dari US$ 6 miliar
menjadi US$ 2,584 miliar. Garuda tak mesti membayar semua utang itu secara
tunai karena ada opsi konversi menjadi surat utang dan saham. “Ini upaya
terbaik yang bisa kami lakukan,” ujar Irfan. Utang besar juga harus
dibayar Garuda kepada sesama BUMN. Nilainya US$ 1,784 miliar. Irfan
mengatakan penyelesaian utang jenis ini memakai opsi pinjaman dan utang usaha
jangka panjang (long-term loan and long-term payable). Pos ini kemudian
digabung dengan utang kepada bank BUMN dan swasta. Hasilnya adalah
kesepakatan utang bertenor 22 tahun dengan tingkat bunga 0,1 persen per tahun
plus bullet payment atau tanpa angsuran. Garuda bakal membayar utang pokok
dan bunga saat jatuh tempo 22 tahun mendatang. Agar utang ini bisa
dibayar, Garuda menyiapkan sinking fund atau tabungan yang diambil dari hasil
penyisihan laba. Formulanya, kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Garuda Prasetio, mengurangi sisa kas setelah operasi dengan biaya tetap.
Nantinya Garuda membayar utang pajak, tunggakan gaji dan tunjangan karyawan,
serta utang kepada vendor atau penyedia barang dan jasa senilai maksimal Rp
255 juta. Skema ini bisa memberi Garuda ruang untuk bernapas sembari
mengumpulkan uang akan dipakai buat melunasi utang di masa depan. ••• RENCANA pemulihan bisnis
menjadi modal bagi manajemen Garuda saat bernegosiasi mengajukan permintaan
keringanan utang kepada setiap kreditor. Direktur Utama Garuda Irfan
Setiaputra mengatakan hal yang selalu dipaparkan kepada kreditor adalah
rencana pengurangan penerbangan ke rute-rute tertentu yang merugi. Garuda
juga mengupayakan efisiensi di sektor armada hingga karyawan. Irfan mengaku
sempat dianggap hanya memaparkan rencana pemulihan bisnis yang sederhana.
“Saya bisa saja membuat rencana yang agresif. Tapi itu omong kosong. Tidak
ada yang percaya.” Garuda memang tak lagi
bakal terbang ke mana saja. Maskapai berlogo burung biru itu hanya mengarungi
rute domestik yang menguntungkan. Dengan cara ini, Irfan menerangkan, jumlah
pesawat Garuda bakal menyusut dari 210 menjadi 120 saja. Garuda juga hanya melayani
penerbangan full service ke kota besar, sementara layanan low-cost carrier
alias penerbangan murah ke kota-kota kecil dijalankan Citilink. Dengan
strategi itu, Garuda mengalihkan 13 pesawat ATR 72-600 yang selama ini
melayani penerbangan ke bandara-bandara kecil ke Citilink. Dalam sejumlah
kesempatan, beberapa petinggi Garuda menyatakan pesawat-pesawat kecil ini
sedianya akan dikembalikan kepada lessor karena cuma membikin rugi. Apalagi
pengadaannya diduga sarat korupsi, seperti yang saat ini sedang diusut
Kejaksaan Agung. Dengan strategi baru ini,
Irfan mengaku siap jika pangsa pasar grup Garuda di penerbangan domestik
bakal anjlok. “Market share 80 persen apa artinya kalau rugi? Lebih baik 20
persen tapi untung,” ucapnya. Irfan juga membuang jauh-jauh definisi sukses
yang mensyaratkan Garuda bisa terbang ke mana saja. Sebaliknya, dengan
efisiensi rute dan armada, kata Irfan, Garuda dapat menuai laba dalam dua
atau tiga tahun ke depan. Opsi lain penyelamatan
Garuda adalah menjalankan kembali puluhan pesawat yang sedang grounded di
hanggar. Untuk upaya ini, Garuda membutuhkan tambahan modal segar. Irfan
mengatakan, meski arus kas Garuda mulai membaik dengan pendapatan bulanan US$
120 juta sejak April lalu, tetap saja diperlukan modal baru. Aspek operasi
Garuda selama ini tertolong pemotongan gaji karyawan. Garuda pun menanti
terwujudnya janji pemerintah untuk menambah modal Rp 7,5 triliun. Menurut
Irfan, pencairan penyertaan modal negara tinggal menunggu rapat umum pemegang
saham yang bakal digelar pada 12 Agustus mendatang. Rapat ini akan mengesahkan
pengucuran PMN lewat skema rights issue atau penerbitan saham baru sekaligus
konversi utang lessor menjadi saham. Ada pula konversi obligasi Rp 1 triliun
dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang sudah cair dan potensi tambahan
modal dari pemegang saham lain, seperti PT Trans Airways milik pengusaha
Chairul Tanjung. Pada Januari lalu, Chairul
telah berkomitmen akan ikut menyuntikkan tambahan modal buat Garuda.
Syaratnya sama dengan yang diajukan pemerintah, yaitu Garuda selamat dari
gugatan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam keterbukaan
informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 6 Juli lalu, ada sejumlah
proyeksi komposisi pemegang saham Garuda seusai rights issue, termasuk
tambahan modal dari Trans Airways. Jika rencana PMN dan tambahan modal Trans
Airways terwujud, saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65,88
persen, sementara saham Trans Airways meningkat dari 28,27 persen menjadi
30,76 persen. Sebaliknya, saham publik terdelusi atau turun dari 11,19 persen
menjadi 3,36 persen. Proyeksi ini belum selesai
karena masih ada konversi obligasi SMI dan konversi utang lessor menjadi
saham. Setelah konversi ini terwujud, saham pemerintah bakal turun menjadi 52,23
persen, saham Trans Airways tersisa 21,76 persen, dan saham publik hanya 2,83
persen. Sebaliknya, saham kreditor konversi mencapai 23,64 persen. Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko Garuda Prasetio mengatakan proyeksi ini bergantung pada
harga saham pada rights issue. “Harga saham mengacu pada subject to appraisal
penilai independen, yang akan disepakati oleh Komite Privatisasi,” ujarnya. Setelah putaran pertama
tambahan modal dan konversi saham ini selesai, Garuda masuk ke tahap
pemulihan fase kedua. Di sini, Garuda membuka peluang masuknya investor baru
seperti Etihad dan Emirates. Selain itu, Kementerian BUMN membuka pintu bagi
perusahaan finansial asing yang hendak menyuntikkan dana segar. Analis penerbangan dari
Jaringan Penerbangan Indonesia, Gerry Soejatman, mengatakan upaya pemulihan
bisnis Garuda tidak hanya dilakukan lewat restrukturisasi utang dan
penambahan modal, tapi juga melalui perbaikan semua aspek di perusahaan.
Penyusunan ulang rute penerbangan dan fokus layanan pun menjadi pilihan
satu-satunya agar Garuda tak terlilit biaya tinggi dan kembali merugi. “Yang
tak kalah penting, harus ada corporate
culture yang baru.” ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar