Merebut
Peluang Pasar Halal Global Tajuk Kompas ; Dewan Redaksi Kompas |
KOMPAS, 05 Juni 2021
Berbagai gebrakan
diluncurkan pemerintah untuk mewujudkan target ambisius menjadi negara produsen
produk halal terbesar dunia pada 2024. Dengan target ini, dalam
tiga tahun ke depan, Indonesia harus bisa membalikkan posisi, dari sekadar
sebagai pasar dan salah satu importir terbesar, menjadi produsen terbesar. Potensi pasar halal global
dan ketertinggalan kita—sebagai negara Muslim terbesar yang menyumbang 12,7
persen penduduk Muslim dunia—dalam persaingan produk halal global, sudah lama
disadari. Namun, nyaris tak ada gebrakan berarti. Baru pada 2018 kita punya
peta jalan industri halal nasional. Lebih baik terlambat
daripada tidak sama sekali. Dengan peta jalan ini dan komitmen kuat
pemerintah, bukan tak mungkin ketertinggalan diatasi. Salah satu penyebab
ketertinggalan kita selama ini adalah belum terbentuknya ekosistem halal yang
kuat di dalam negeri, di mana riset dan inovasi menjadi bagian penting di
dalamnya. Saat ini, pengembangan
industri halal, menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menjadi salah satu
prioritas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Target jangka pendeknya,
memenuhi kebutuhan domestik yang 87,2 persen masih belum terisi oleh produk
impor, dan dalam jangka panjang menjadi pemain global. Dengan perkiraan
penduduk Muslim mencapai 2,2 miliar pada 2030, konsumsi produk halal dunia
diprediksi meningkat, dari 2,2 triliun dollar AS (2018) menjadi 3,2 triliun
dollar AS (2024). Kita kalah cepat
dibandingkan negara lain. Malaysia sudah memiliki peta jalan industri halal
selama 30 tahun, bahkan mencanangkan menjadi pusat halal dunia. Thailand,
yang hanya memiliki 5 persen populasi Muslim, juga pemain besar di Asia
Tenggara. Dalam wisata halal, kita juga kalah cepat dari Jepang, China, yang
bukan mayoritas Muslim. Australia dan Selandia Baru menguasai pasar daging
halal dunia. Brasil dengan penduduk Muslim hanya 0,0002 persen menguasai
pasar ayam halal. Korsel menguasai pasar kosmetik halal. Beberapa langkah strategis
pemerintah memang sudah mulai terlihat, di antaranya pembentukan kawasan
industri halal dan zona halal di kawasan industri yang sudah ada. Dua kawasan,
yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang dan Safe n Lock Halal
Industrial Park di Sidoarjo, sudah ditetapkan sebagai kawasan industri halal
oleh Kemenperin. Tahun ini, pemerintah juga
menggeser fokus pengembangan industri kecil menengah (IKM) untuk menghasilkan
produk halal (Kompas, 6/4). Berbagai ekshibisi juga digelar. Persoalan pelik
terkait sertifikasi, yakni kurasi produk, juga terus dibenahi, dengan
mempermudah prosesnya. Menurut Profesor Bidang
Sains Halal International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, ada
lima komponen kunci dalam ekosistem halal: produksi, jasa, infrastruktur,
SDM, dan dukungan pemerintah. Selama ini, kita lemah hampir di kelima
komponen itu dan hanya fokus di sertifikasi. Tanpa itu, sulit mewujudkan
mimpi jadi pemain utama global. Di sertifikasi pun benang kusut masih
terjadi, berupa tarik ulur kepentingan dan rebutan kewenangan antarlembaga. Berbagai inisiatif
kebijakan pemerintah dan keterlibatan aktif Wapres yang ditunjuk Presiden
Jokowi dalam program ini diharapkan bisa mengatasi bottleneck di lapangan. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar