Melawan Pelambatan

ANALISIS EKONOMI

Melawan Pelambatan

Oleh :  A PRASETYANTOKO

KOMPAS, 3 Desember 2019

Dalam pidato pelantikannya pada 1 Oktober 2019, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva menyatakan dengan lugas perekonomian global tengah mengalami pelambatan secara sinkron. Artinya, fakta pelambatan begitu nyata, sementara imbasnya akan menjalar ke seluruh dunia. Penyebabnya, perdagangan global nyaris macet total, sedangkan mata rantai produksi tercerai-berai.

Efek pelambatan global sudah mulai berimbas pada perekonomian RI. Pertumbuhan triwulan III-2019 hanya 5,02 persen atau pertumbuhan terendah sejak triwulan III-2017. Diperkirakan, pertumbuhan sepanjang 2019 hanya akan 5,04 persen. Menghadapi fakta tersebut, berbagai skenario kebijakan dirancang guna merelaksasi perekonomian agar pelambatan tidak berlanjut, bahkan diupayakan kembali naik.

Bagaimana disrupsi teknologi bisa menjadi faktor penentu upaya menghindari siklus pelambatan ekonomi? Secara konseptual, teknologi bersama tenaga kerja dan modal merupakan faktor produksi yang apabila dikelola secara efisien akan meningkatkan produktivitas. Adopsi teknologi bisa maksimal jika kualitas sumber daya manusia (SDM) memadai. Sementara, penguatan SDM melalui sistem pendidikan formal bersifat jangka panjang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019), memperkirakan, jika semua pihak berpartisipasi, dampak perbaikan pendidikan baru akan dirasakan 15 tahun kemudian. Oleh karena itu, perlu terobosan dalam jangka pendek ini.

Soal teknologi, Roy Amara, futuris Amerika Serikat, pernah mengatakan, kita cenderung terlalu optimistis melihat efek teknologi dalam jangka pendek, namun meremehkan efek jangka panjangnya. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai Hukum Amara. Para pengambil kebijakan punya tantangan merancang kebijakan sebagai kontra-siklus menghadapi pelambatan dalam jangka pendek, namun tetap harus menyadari tranformasi ekonomi bersifat jangka panjang.

Sementara itu, pelaku usaha harus menemukan peluang baru di tengah stagnasi dari segala penjuru ini. Di setiap tantangan pasti ada peluang tersembunyi. Teknologi sering menjadi faktor kunci pemanfaatan peluang bisnis, seperti terjadi pada Tokopedia, Go-Jek, Traveloka, Bukalapak, dan usaha rintisan lainnya.

Relaksasi Kebijakan

Dalam kerangka siklus bisnis, kebijakan pemerintah berfungsi menjadi penyeimbang, harus melakukan relaksasi ketika terjadi pelambatan. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Kompas100 CEO Forum, pemerintah menyiapkan revisi paket perundangan yang berorientasi mempermudah investasi dan meningkatkan dinamika perekonomian domestik. Revisi mencakup 74 undang-undang dan akan disatukan dalam satu paket melalui omnibus law.

Akhir tahun ini, omnibus law di bidang perpajakan ditargetkan sudah bisa disetujui DPR. Sementara, pada awal 2020 di bidang penciptaan lapangan kerja. Keduanya berorientasi melonggarkan aturan agar investor, dunia usaha, dan masyarakat lebih bergairah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di bidang perpajakan, revisi akan meliputi berbagai aspek, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan undang-undang mengenai kepabeanan. Terkait PPh, pemerintah akan mengurangi PPh badan yang saat ini 25 persen menjadi 20 persen secara bertahap, menjadi 22 persen pada 2021 dan 20 persen pada 2023. Selain itu, pemerintah juga akan memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa sebesar 3 persen untuk 5 tahun. Bagi perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi ke luar negeri akan dibebaskan pajak dividennya. Sementara, terkait pajak perdagangan elektronik, pajak akan dikenakan bukan berdasar Badan Usaha Tetap (BUT) atau kantor cabang, melainkan berbasis aktivitas ekonomi.

Di bidang penciptaan lapangan kerja, targetnya menciptakan ekosistem investasi serta kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang meliputi 11 kluster bidang usaha. RUU ini juga mencakup inovasi melalui riset, pendirian unit usaha perseroan terbatas, pengadaan tanah, serta pembebasan lahan serta kemudahan perizinan serta pembentukan kawasan ekonomi khusus.

Bagaimana teknologi bisa berperan? Teknologi merupakan penunjang. Faktor lain yang penting adalah SDM. Dari total jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada Agustus 2019 yang sebanyak 126,51 juta jiwa, sekitar 57,54 persen di antaranya berlatar belakang pendidikan SD dan SMP. Sebesar 18,33 persen berlatar berpendidikan SMA, Sekolah Menengah Kejuruan 11,73 persen, Diploma I-III sebesar 2,7 persen dan Universitas 9,7 persen.

Terkait tantangan tenaga kerja dan peluang teknologi, ada dua hal yang bisa menjadi fokus. Pertama, mengadopsi teknologi yang sifatnya sederhana, tepat guna, namun bisa mendongkrak produktivitas secara nyata. Adopsi teknologi di sektor mikro dan menengah bisa menjadi salah satu terobosan penting agar terjadi peningkatan kinerja sektor yang merupakan 97 persen entitas dunia usaha di Indonesia.

Kedua, meningkatkan kapasitas melalui program pelatihan di bidang teknologi. Kartu Indonesia Kerja salah satunya diarahkan untuk reskilling atau upskilling pekerja. Kerja sama dengan institusi profesional penyedia keterampilan menjadi salah satu kunci keberhasilan, selain merevitalisasi balai latihan kerja yang sudah ada. Selain itu, bisa juga mendorong dunia usaha agar memberi fasilitas pelatihan karyawan untuk menguasai ketrampilan baru berbasis digital.

Mengenai transformasi ekonomi, nasihat JM Keynes berikut ini sangat relevan; persoalannya bukan bagaimana menemukan ide baru, melainkan bagaimana meloloskan diri dari cengkeraman ide lama. Ancaman pelambatan di depan mata, maka perlu upaya nyata menemukan cara baru merevitalisasi perekonomian kita.

A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta