Keberlanjutan Objek Vital Nasional

Keberlanjutan Objek Vital Nasional Bahruddin  ;  Mahasiswa S3 University of Melbourne; Staf Pengajar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol, UGM

                                                          KOMPAS, 02 Mei 2018

                                                           

Ekosistem abiotik dan biotik di Teluk Balikpapan, tengah berjuang menghadapi pencemaran minyak mentah Pertamina Refinery V Balikpapan, objek vital nasional yang berproduksi untuk kepentingan nasional. Proses hukum kasus pencemaran seluas 12.987 hektar di sekitar Teluk Balikpapan, berlangsung sejak Kamis (26/4/2018). Polda Kaltim telah menetapkan ZD, nahkoda kapal MV Ever Judger, sebagai tersangka atas kelalaiannya yang memicu kebocoran. Pencemaran lingkungan di objek vital nasional migas karena kelalaian atau kesengajaan pihak ketiga bukanlah hal baru. Dalam skala kecil, kegiatan illegal tapping atau penggesekan pipa minyak oleh masyarakat atau kelompok bisnis tertentu, merupakan contoh gangguan faktor eksternal dalam menjaga keberlanjutan objek vital nasional. Sudahkah pemerintah mengadopsi paradigma “safety and sustainability” dalam regulasi tata kelola objek vital nasional? Salah satu prinsip utamanya adalah kejelasan peran dan partisipasi berbagai aktor baik dalam tahap pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan. Kaji ulang regulasi  Sambil menunggu proses hukum, kita juga dapat melihat peristiwa ini sebagai sebuah bentuk krisis regulasi (regulatory crisis). Krisis regulasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan urgensi pembaharuan regulasi, karena regulasi yang ada tidak mampu atau tidak relevan untuk mencapai tujuan regulasi (Hutter dan Bostock, 2017). Dalam konteks relasi politik regulator dan publik, krisis regulasi dapat mengancam kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap regulator. Publik melihat regulator tidak mampu menjalankan fungsi utama untuk mengantisipasi dan mengelola risiko objek vital nasional. Saat ini, regulasi pengamanan objek vital nasional merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Keppres ini memberi amanah kepada Polri sebagai partner pengelola objek vital nasional untuk pengamanan. Dalam kondisi tertentu, Polri dapat meminta bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengamanan bersama. Mekanisme dan prosedur pengamanan objek vital nasional oleh Polri tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional tertentu. Keamanan keselamatan Regulasi pengamanan objek vital nasional masih melihat keamanan dan keselamatan (safety) sebagai domain pengelola dan aparatur keamanan. Realitas menunjukkan, keamanan dan keselamatan objek vital nasional merupakan areal persinggungan antara internal pengelola dan kondisi eksternal seperti sosial ekonomi masyarakat, situasi politik dan aktivitas pelaku bisnis. Standar internal keamanan perlu kondisi eksternal yang mendukung (enabling factor) untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan objek vital nasional. Keberlanjutan adalah konsep penting dalam tata kelola keamanan fasilitas berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sejak 2006, DNV.GL, lembaga sertifikasi keselamatan (safety), menggeser paradigma dari “safety and security”  menjadi “safety and sustainabiliy” (www.dnvgl.com). Pada standar Internasional Sustainability Rating System (ISRS) edisi kedelapan yang diperkenalkan tahun 2009, DNV.GL membangun sistem tata kelola khusus untuk keberlanjutan instalasi yang memiliki risiko tinggi adanya kebakaran, meledak, dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), seperti Refinery V Balikpapan. Memastikan keberlanjutan objek vital nasional berisiko tinggi tidak lagi menjadi domain internal pengelola, melainkan juga partisipasi publik. Kekosongan partisipasi publik inilah yang perlu ditekankan dalam pembaruan regulasi objek vital nasional. Publik dan juga pelaku bisnis di lingkungan objek vital nasional diwajibkan mengetahui risiko dan tata perilaku saat berada di kawasan objek vital nasional. Misalnya, awak kapal-kapal yang melintasi kawasan objek vital nasional berisiko tinggi perlu mendapatkan safety induction dan menandatangani surat kesediaan (consent form) untuk mematuhi seluruh petunjuk keselamatan dan keberlanjutan objek vital. Siapa pihak yang bertanggungjawab mengedukasi dan memastikan aktivitas publik mematuhi (comply) prosedur tata kelola objek vital nasional? Jawabannya adalah berbagi peran antara regulator dan pengelola objek vital nasional. Pengelola wajib mengedukasi publik dan membangun petunjuk perilaku keselamatan. Sedangkan regulator (pemerintah daerah atau otoritas tertentu) berkewajiban memastikan publik patuh terhadap prosedur keselamatan yang ada. Pemerintah pusat memiliki otoritas untuk memonitor apakah pengelola dan pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya. Momentum bersama Rehabilitasi lingkungan dan sosial menjadi agenda penting pasca pencemaran. Dalam perspektif positif, bencana ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk berkomitmen terhadap keberlanjutan ekosistem biotik dan abiotik di lingkungan objek vital nasional. Pertamina Refinery V Balikpapan dapat belajar dari saudara kandungnya Pertamina Refinery VI Balongan yang mengalami hal sama 2008. Seperti halnya Teluk Balikpapan, pecahnya pipa laut Pertamina Refinery VI Balongan juga memicu pencemaran laut di kawasan Indramayu dan sekitarnya. Wilayah Pantai Karangsong merupakan salah satu daerah paling terdampak. Pencemaran ini menghancurkan ekosistem pantai dan memutus rantai ekonomi masyarakat. Saat ini, jejak pencemaran dan kesengsaraan masyarakat di Pantai Karangsong tidak tampak lagi. Pantai berganti jadi hutan mangrove yang hijau dan menyejahterakan masyarakat. Menurut data Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2016, pengembangan wisata hutan Mangrove oleh Pertamina Refinery VI Balongan berdampak baik pada lingkungan dan masyarakat. Hutan mangrove ini mampu menyerap CO2 sebesar 68,67 ton per hektar dan menjadi rumah 37 spesies burung, salah satunya termasuk kategori kritis. Dari sisi masyarakat, pengembangan wisata mangrove ini mampu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat pengelola hingga Rp1,1 miliar tahun 2016. Pengembangan wisata hutan mangrove merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Refinery VI Balongan. Keberhasilan Pertamina Refinery VI Balongan ini tidak terlepas dari dukungan KLHK melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Proper adalah salah satu kebijakan voluntary lingkungan yang diakui dunia (Asfah, 1996; Blackman et al.,2004; Garcia et al.,2007) dan menjadi pendekatan efektif untuk memantau komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Berbagi peran dan kerja sama antar pihak ini urgen untuk memperbarui regulasi objek vital nasional. Tanpa kejelasan peran dan kerja sama antar-pihak, proses rehabilitasi lingkungan dan sosial sulit diwujudkan. ●