Tahun Bahasa Nasional

Tahun Bahasa Nasional Liliana Muliastuti  ;   Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta

                                                         KOMPAS, 16 April 2018

                                                           

Pengarusutamaan bahasa-bahasa di Indonesia menemukan momentumnya tahun ini. Saya berharap publik tergelitik mewacanakan tahun 2018 bukan hanya sebagai tahun politik, juga tahun bahasa nasional. Mengapa demikian? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang diberkati. Kenyataan itulah yang coba digaungkan kembali melalui peristiwa penting di bidang kebahasaan tahun ini.  Kongres Bahasa Indonesia XI—forum besar lima tahunan—akan digelar di Jakarta, 28 Oktober-1 November 2018. Mengusung tema ”Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”, kongres ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kongres Bahasa  I di Solo, 25-28 Juni 1938, dan 90 tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedua peristiwa ini menjadi penanda penting sejarah bahasa nasional. Bahkan, sebelum Proklamasi Kemerdekaan, bahasa Indonesia sudah dipilih sebagai bahasa pembentuk hati dan pikiran keindonesiaan. Bahasa Indonesia adalah wujud kehendak untuk bersatu (le dÉsir d’Être ensemble  dalam ungkapan Ernest Renan yang dulu sering dikutip Bung Karno)  sebagai syarat adanya bangsa. Elemen bahasa—bukan agama dan/atau ras—dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat (www.badanbahasa. kemdikbud.co.id). Berasal dari bahasa pergaulan Melayu (Melayu Pasar) di tengah masyarakat, bahasa nasional ini berkembang secara alamiah, damai, dan menakjubkan di tengah masyarakat multietnis dan multilingual. Pada beberapa negara lain, penetapan bahasa nasional bisa menjadi bahan konflik berkepanjangan. Kita beruntung tak mengalami hal itu. Padahal, ada 700-an bahasa di Indonesia.  Bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek) di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Dengan fakta ini, adalah sebuah anugerah bahwa kita begitu mudah menentukan bahasa nasional kita. Dalam prosesnya kemudian, alih bentuk dari bahasa pergaulan sederhana menjadi bahasa nasional sekaligus modern inilah yang membuat pakar sosiolinguistik, Joshua Fisherman, takjub pada perkembangan bahasa Indonesia. Dengan semua keberuntungan itu, lalu mengapa kita masih harus mewacanakan tahun 2018 sebagai tahun bahasa nasional? Secara umum kita tahu jawabannya.  Sebagian kita masih meremehkan bahasa Indonesia. Akibatnya, sejumlah ancaman terhadap eksistensi bahasa nasional, termasuk bahasa daerah, masih menghadang kita. Masih banyak pelanggaran aturan perundang-undangan yang terkait bahasa nasional (UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan). Pelanggaran itu mulai dari penggunaan bahasa asing dalam papan reklame dan iklan di ruang publik, sampai pada kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum resmi kenegaraan yang bersifat internasional. Pelemahan Pemerintah ikut andil dalam pelemahan aturan berkaitan eksistensi bahasa Indonesia. Sebagai contoh, UU No 24/2009 mengamanahkan ikhtiar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun, lewat peraturan di bawah UU, pemerintah malah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Penghapusan persyaratan itu tercantum dalam Permenaker No 16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Permenaker ini merevisi Permenakertrans No 12/2013 yang masih mencantumkan persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA. Jika pemerintah terkesan belum satu suara dalam memuliakan bahasa Indonesia, apa lagi warganya. Kondisi ideal kebahasaan kita, sebagaimana digariskan UU No 24/2009, seharusnya mengikhtiarkan terjadinya keseimbangan antara kebutuhan ”mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing”. Sayangnya, nalar ekonomi sering kali jadi satu-satunya penentu keputusan di tengah iklim globalisasi dan kapitalisme global seperti sekarang. Sewajarnya memang kita mempelajari dan menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk kepentingan kita sendiri—mulai dari kepentingan praktis yang memberi manfaat ekonomi, sampai kepentingan yang lebih strategis, seperti mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pergaulan global. Namun, menjadi tidak wajar ketika kebutuhan menguasai bahasa asing itu disikapi berlebihan dengan meminggirkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Peminggiran bahasa Indonesia dan bahasa daerah jadi paradoksal dengan Nawacita pemerintahan Joko Widodo yang bersumber dari prinsip Trisakti Bung Karno. Ketiga prinsip Trisakti, yakni ”berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” adalah cita-cita ideal Indonesia yang maju, kuat, mandiri, dan kokoh dengan kebudayaan nasionalnya. Sejumlah bangsa lain menjadikan bahasa nasionalnya sebagai ciri utama kepribadian bangsa. Orang Perancis sangat bangga dengan bahasa Perancis. Begitu pula dengan orang Jepang sangat bangga dengan bahasa Jepang. Mereka memahami bahasa berkaitan erat dengan nalar dan  perkembangan peradaban bangsa mereka. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, terekam nalar dan pola pikir khas bangsa kita. Perkembangan peradaban bangsa kita juga tercermin dari keseriusan kita menjaga eksistensi bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki perangkat lebih dari cukup untuk mewadahi pikiran dan perasaan kita, sebagaimana tercermin dari kesusastraan modern Indonesia. Semua itu butuh keteladanan. Jika kita tidak memberikan teladan yang baik dalam berbahasa Indonesia kepada generasi muda, jangan salahkan mereka. Kebanyakan kita abai menunjukkan kekuatan bahasa Indonesia kepada generasi yang lebih muda. Kegagapan kita menghadapi arus deras media sosial, melimpahnya hoaks, dan kebanalan di media sosial, jadi penanda kegagalan tersebut. Mari berbenah bersama untuk memuliakan kembali bahasa nasional. Sebelum segalanya menjadi terlambat. ●