Mudik
dengan Aman, Nyaman, dan Tepat Waktu
Jachrizal ; Peneliti Transportasi
Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
Direktur Centre for
Sustainable Infrastructure Development FTUI
|
MEDIA
INDONESIA, 19 Juni 2017
TIDAK terasa tiga hari ke depan kita akan
mendapat kesempatan libur dalam rangka Idul Fitri 1348 H. Momen yang
ditunggu-tunggu karena keistimewaan dan kebahagiaan pada hari Lebaran. Kesempatan
untuk pulang kampung dan kembali menjalin hubungan silaturahim. Mengistirahatkan
kembali kepenatan fisik dan mental setelah setahun menghabiskan waktu bekerja
keras di kota.
Masyarakat Indonesia yang merantau berupaya
untuk pulang kampung atau mudik di kala Lebaran, tak peduli kepenatan
mengantre tiket kereta atau pesawat, berdesak-desakkan di kereta, berjubel di
bus, atau menjalani kemacetan panjang di perjalanan. Terlebih lagi bagi
pengendara sepeda motor merupakan fenomena di Indonesia karena sepeda motor
dianggap lebih murah, lebih fleksibel menerobos kemacetan dan lebih tepat
waktu daripada menggunakan angkutan umum. Menurut data Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) dari 2.979 kecelakaan saat mudik Lebaran 2016, 70%
kecelakaan dialami oleh sepeda motor sehingga Kemenhub menginisiasi program
mudik gratis bagi para pemilik sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan,
upaya ini terbukti dapat mengurangi 6,5% dari jumlah kecelakaan pada 2015.
Mudik Lebaran telah mengakar dalam
masyarakat, mulai Kamis (22/6) malam besok masyarakat akan mulai memadati
jalan dengan kendaraan beroda dua dan beroda empat. Infrastruktur
transportasi beserta pendukungnya akan terhantam arus mudik yang melonjak
begitu dahsyat.
Jalan raya antarkota akan dipenuhi aliran
kendaraan, pelabuhan penyeberangan dipenuhi kendaraan. Kondisi jalan yang
terkadang masih sempit dan belum sempurna bahkan sedang direnovasi atau
dibenahi serta adanya pasar-pasar tumpah di tepi jalan menambah semakin sulit
untuk dilewati. Stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan akan dipadati
calon penumpang.
Semua itu dalam rangka merayakan Lebaran di
kampung halaman, sekaligus untuk silaturahim bersama keluarga dan teman.
Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah
penumpang angkutan tahun ini naik 4,85% jika dibanding dengan 2016, dari
sekitar 18 juta menjadi 19 juta. Jumlah mobil pribadi mengalami kenaikan
18,18% dengan jumlah mendekati 3 juta unit, dan sepeda motor mencapai 13,92%
dan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan udara diperkirakan naik sekitar
9,75% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Perjalanan mudik dengan
menggunakan pesawat udara banyak diminati karena dinilai lebih praktis, tak
perlu macet dan cukup menghemat waktu walaupun perlu mengeluarkan biaya
lebih.
Kesiapan
prasarana dan sarana
Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas
jumlah moda angkutan untuk mengatasi lonjakan jumlah pemudik, Kemenhub
melakukan pembenahan dan persiapan terkait arus mudik Lebaran 2017 dengan
menyiapkan 48.790 bus, yang terdiri atas AKAP, AKDP, dan pariwisata.
Jumlah tersebut naik sebesar 2.312 bus dari
tahun sebelumnya dan menyiapkan transportasi perkeretaapian 1.694 rangkaian
kereta, yakni 1.565 kereta siap operasi dan 129 kereta cadangan.
Adapun untuk prasarana, terdapat 48
terminal yang tersebar di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.
Untuk moda penyeberangan ditambah 5 kapal
roro, menjadi 200 kapal roro dari 195 kapal tahun lalu, di sisi angkutan
udara pemerintah mempersiapkan 532 pesawat dari 14 maskapai dan 35 bandara
untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara.
Untuk angkutan moda laut, Kemenhub
mempersiapkan 1.278 kapal yang terdiri atas kapal perintis, Pelni, swasta,
dan swasta jarak dekat.
Jumlah itu meningkat sebanyak 5 kapal dari
sebanyak 1.273 kapal pada 2016.
Selain dengan meningkatkan jumlah moda
transportasi, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan sarana dan
prasarana transportasi.
Salah satunya, pemerintah menambah ruas tol
baru yang bisa digunakan untuk jalur mudik.
Seperti Tol Brebes Timur-Weleri, yang dapat
mengurai kepadatan jalur utara dan selatan Jawa, juga berbagai tol fungsional
yang siap dibuka untuk mudik 2017 ini.
Selain tol, jembatan layang (overpass) dan
underpass untuk mengurangi konflik pun menjadi solusi pengurai kemacetan.
Rencananya, semua tol akan terhubung tidak
saja menjadi satu Tol Trans-Jawa yang ditargetkan Presiden Jokowi untuk
rampung pada 2018.
Tol ini rencananya akan menghubungkan dua
kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui tol sepanjang 1.000
kilometer, tetapi juga tol yang menghubungkan kota di Sumatra mulai dari
Banda Aceh sampai Lampung.
Hal ini sejalan dengan program Nawacita
Presiden Jokowi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berbagai prasarana dan sarana mudik memang
tidak sepenuhnya disediakan oleh Kemenhub.
Namun, Kemenhub memiliki peran strategis
untuk berkoordinasi dengan instansi lain demi kelancaran mudik.
Koordinasi yang dilakukan antara lain
dengan Polri (Korlantas) untuk menyiapkan kesiapan infrastruktur jalur lalu
lintas, terutama analisis lalu lintas titik kemacetan, termasuk melakukan
operasional Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) untuk mempersiapkan infrastruktur
jalan, sosialisasi dan antisipasi daerah rawan longsor, dan analisis dampak
lalu lintas di samping juga melakukan MRLL terutama di tol, Kemeterian Dalam
Negeri (Kemendagri) berkoordinasi untuk mengantisipasi pasar tumpah dan
bencana, termasuk antisipasi jalur wisata.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kemenkes
dari sektor kesehatan, baik pemudik maupun masyarakat, dan Kementerian ESDM
menjamin ketersediaan BBM termasuk BBM portable.
Di samping itu, tercatat ada 7 perusahaan
swasta dan 22 perusahaan BUMN yang menjadi mitra mudik gratis untuk membantu
menyediakan angkutan umum dalam mengantisipasi lonjakan pemudik.
Mempersiapkan
infrastruktur transportasi
Persoalan mudik yang menjadi tradisi
masyarakat Indonesia sejauh ini tak pernah ditemukan solusinya.
Persoalan itu, bagaimana mengurai
kemacetan, jalanan yang rusak dan harus diperbaiki, persoalan kekurangan
armada angkutan Lebaran, persoalan kehabisan tiket, dan biaya yang
dikeluarkan lebih mahal.
Hingga saat ini persoalan itu masih tetap
ada dan harus dijalani pemudik.
Walaupun pemudik mengantisipasi dengan
memilih hari dan jam tertentu untuk menghindari kemacetan, pemudik tetap tak
mampu menghindar kemacetan yang terjadi dan dengan 'terpaksa' menikmati
semerawutnya fenomena mudik lebaran.
Mudik Lebaran merupakan momen yang sulit
diatasi, permasalahannya ialah karena tak berimbangnya sarana dan prasarana
mudik dengan jumlah pemudik yang mencapai jutaan.
Namun, perbaikan layanan transportasi yang
lebih aman, nyaman, dan mudah serta jaminan memperoleh tiket, transparansi
tiket, serta perbaikan ruas jalan menjelang mudik Lebaran, dapat membangun
kepercayaan masyarakat untuk memilih mudik Lebaran menggunakan angkutan umum.
Mudik ialah kejadian luar biasa yang juga
harus ditangani secara luar biasa oleh pemerintah sebagai regulator
transportasi, terutama mempertimbangkan beberapa aspek.
Keselamatan transportasi merupakan hal
utama yang tidak dapat dikurangi dengan alasan dan dalam kondisi apa pun.
Namun, di sisi lain, saat mudik selalu
mendepankan paradigma kapasitas angkutan, mengurangi aspek keselamatan,
penggunaan kendaraan bak terbuka, perahu dengan kelebihan muatan, merupakan
hal yang ditoleransi, khususnya angkutan penyeberangan (ASDP), terutama
angkutan perintis, yang biasa terjadi karena minimnya jumlah armada.
Namun, permintaan meningkat sehingga
mengabaikan aspek keselamatan.
Untuk itu diperlukan pengawasan keselamatan
dari regulator dan penegak hukum (polisi) dan tidak menoleransi pelanggaran
demi alasan apa pun.
Petugas yang minim tidak boleh menjadi
alasan untuk menurunkan pengawasan termasuk di penerbangan sehingga tidak
terjadi lagi kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak layak atau
kondisi pengemudi yang kurang sehat.
Masalah kelebihan kapasitas penumpang harus
diterapkan melalui standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. SPM ini harus dilaksanakan dan diawasi.
Semua moda transportasi, termasuk
infrastruktur pendukungnya (bandara, pelabuhan, stasiun bus dan kereta) wajib
mengimplementasikan SPM guna memberikan kenyamanan pada pemudik saat
bertransportasi.
Di samping itu, SPM jalan terutama tol
dapat mengurangi waktu antrean di gerbang tol.
Potensi pelanggaran tarif batas atas sering
terjadi pada periode mudik, tidak saja dilakukan oleh bus umum, tetapi juga
pada tarif pesawat.
Kondisi yang sangat rasional dari sisi
ekonomi karena operator transportasi umum dapat menerapkan tarif batas atas
pada saat meningkatnya permintaan, tetapi berpotensi terjadinya pelanggaran
tarif batas sehingga diperlukan pengawasan pada ketaatan berlakunya tarif
batas.
Kualitas ruas jalan utama yang sudah cukup
prima, tetapi juga diperlukan jalan alternatif yang didukung infrastruktur
yang baik, seperti SPBU dan lampu penerangan jalan umum untuk memberikan
kesempatan dan kenyamanan yang sama bagi pengendara kendaraan.
Namun, praktik yang terjadi hanya
memindahkan kemacetan belaka, apalagi jika tidak dibarengi dengan manajemen
rekayasa lalu lintas yang cerdas.
Perhatian kepada pemudik yang masih
mengandalkan sepeda motor sebagai moda transportasi karena pertimbangan
ekonomis, perlu sosialisasi bahwa sepeda motor bukan moda untuk perjalanan
jarak jauh, apalagi dengan muatan yang berlebihan dan membahayakan.
Jumlah korban laka lantas dengan korban
jiwa pengendara maupun penumpang sepeda motor masih sangat signifikan.
Pemerintah bertanggung jawab untuk
menyediakan angkutan umum, yang aman dan nyaman bagi pemudik, untuk menekan
jumlah pengguna motor dan berpindah ke angkutan umum.
Fenomena angkutan mudik gratis seolah
merupakan kabar gembira bagi pemudik.
Mereka dapat menggunakan angkutan secara
nyaman, aman, dan dimanjakan oleh penyelenggara. Namun, harap diingat, mudik
gratis bukan tanpa persoalan.
Bagi operator angkutan umum reguler, mudik
gratis ialah praktik ampuh untuk menggerus penumpang umum bus reguler yang
menyebabkan menurunnya penumpang dan pendapatan pengelola bus reguler karena
penumpang berpindah menggunakan sepeda motor dan menggunakan fasilitas mudik
gratis.
Untuk itu, pemerintah harus mengatur
keberadaan penyelenggaraan mudik gratis.
Solusi
angkutan umum
Kemacetan dan kesemerawutan yang menjadi
fenomena pada saat mudik mencerminkan adanya kesenjangan antara supply dan
demand dalam transportasi.
Infrastruktur jalan sepintas menjadi
jawaban atas kebutuhan akan transportasi.
Namun, panjang jalan bukan menjadi solusi
tunggal kemacetan.
Perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu
lintas agar kemacetan dapat teratasi.
Jika dilihat dari infrastruktur jalan,
panjang jalan di Indonesia memang masih belum memenuhi kebutuhan.
Panjang jalan nasional di Indonesia dalam
kurun sepuluh tahun terakhir hanya bertambah sebesar 4.400 km, yaitu sekitar
34.000 km pada 2004 menjadi 38.400 km pada 2014, sedangkan tol yang
beroperasi pada 2015 baru sepanjang 948 km dan bertambah 567 km sampai 2017.
Bandingkan dengan tol di negeri jiran
Malaysia yang mencapai 3.000 km, Korea Selatan sepanjang 2.623 km, dan
Tiongkok yang mencapai 65.065 km.
Namun, kemacetan tidak hanya dipengaruhi
oleh faktor kurangnya panjang dan kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan
laju peningkatan kendaraan.
Kemacetan juga dipengaruhi oleh
ketidakseimbangan pengelolaan supply
dan demand layanan transportasi
yang mencakup unsur-unsur langsung dan tidak langsung, seperti murahnya harga
dan kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi, faktor sosial yang masih
memandang suatu keharusan mengendarai mobil atau motor untuk mudik ke kampung
halaman guna menunjukkan tanda kesuksesan setelah merantau di kota terbukti
dengan naiknya jumlah penjualan kendaraan menjelang Lebaran.
Faktor lainnya ialah faktor keamanan dan
kenyamanan yang belum diperhatikan oleh penyedia dan pengelola angkutan umum.
Angkutan umum yang memadai dapat menjadi solusi atas persoalan kemacetan yang
terjadi. Peningkatan kualitas layanan angkutan umum (aman, nyaman, tepat
waktu), dibarengi dengan tarif yang kompetitif dapat menjadi daya tarik
pemudik untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Layanan
moda angkutan umum yang sesuai dengan SPM harus menjadi prioritas ditambah
konektivitas dengan moda transportasi lainnya harus dijadikan prioritas untuk
diselesaikan.
Akhirnya mudik Lebaran bukanlah hanya
tradisi, tapi sudah melekat menjadi budaya sosial kultural terbesar yang
melekat bagi bangsa Indonesia. Secara keseluruhan dengan adanya mudik Lebaran
ini membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi
pemerataan ekonomi daerah. Permasalahan yang muncul, baik dalam hal mudik
termasuk kesemerawutan transportasi maupun kemacetan, merupakan hal yang
wajar, tetapi perlu disiasati pemerintah agar dapat diminimalisasi. Selamat
mudik bareng guyub rukun. Sampai jumpa lagi di kota. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar