Tantangan Anies-Sandi Pasca 'El Clasico' Pilgub DKI

Tantangan Anies-Sandi Pasca 'El Clasico' Pilgub DKI Otjih Sewandarijatun ;  Alumnus Universitas Udayana, Bali;  Peneliti di Center of Risk Strategic Intelligence Assessment (Cersia) Jakarta

                                                     DETIKNEWS, 28 April 2017

                                                           

Hajatan panjang yang melelahkan telah kita tunaikan sebagai warga negara yang baik dengan melaksanakan rangkaian Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 daerah dengan perincian 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Termasuk, Pilgub DKI Jakarta yang menampilkan duel "el-clasico" antara Ahok-Djarot vs Anies-Sandi telah berakhir, dan menurut versi quick count dimenangkan oleh Anies-Sandiaga di kisaran 55,18%. Banyak kalangan memprediksi bahwa putaran kedua el-clasico akan berjalan alot, bahkan kemenangan pun akan diraih dengan split-decision. Namun, faktanya kemenangan Anies-Sandi diraih dengan unimous-decision atau kemenangan mutlak, setidaknya menurut versi beberapa lembaga survei ternama dan kredibel. Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan pasangan Anies-Sandi mendapatkan 55,41%, sedangkan Ahok-Djarot 44,59%. Polmark melalui exit poll-nya menyebutkan paslon Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra dan PKS serta didukung Perindo mendapatkan 56,33%, mengalahkan Ahok-Djarot yang diusung PDIP, Nasdem, Partai Golkar, PPP baik kubu Jan Faridz maupun Rommahurmuziy serta PKB dengan 43,67%. Banyak kalangan juga menilai Pilgub DKI Jakarta putaran kedua akan diwarnai kerusuhan dengan mengacu pada informasi yang tersebar di berbagai media sosial. Termasuk, adanya mobilisasi massa dari kalangan parpol yaitu PDIP dan Gerindra, ataupun mobilisasi massa dari kalangan ormas seperti Banser dan GP Ansor yang mem-back up Ahok-Djarot, dan Laskar Pembela Islam-FPI, GNPF-MUI, Aliansi Pergerakan Islam (API) dan lain-lain yang berada di belakang Anies-Sandi. Namun, alhamdullilah ternyata pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua berlangsung dengan aman dan lancar, sehingga kembali warga Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mendapatkan deviden politik yaitu pujian internasional terkait semakin matangnya perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini juga karena ada 25 KPU dari berbagai negara turut memantau pelaksanaan hajatan demokrasi di Jakarta tersebut. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jakarta khususnya juga disuguhkan dengan positive news frame lainnya, antara lain Anies-Sandi tidak jumawa dengan kemenangan mereka bahkan mengaku akan merangkul Ahok-Djarot. Di sisi lain, Ahok-Djarot juga langsung menggelar jumpa pers mengakui kekalahan mereka dengan jiwa ksatria. Bahkan, Ahok memberikan personal guarantee bahwa pendukungnya tidak akan berbuat chaos. Ahok pun sudah bertemu dengan Anies di Balai Kota (20/4). Fenomena atau fakta indah tersebut jelas akan menjadi bunga rampai yang menjadi catatan sejarah dan pembelajaran demokrasi bagi generasi muda kita, sehingga alangkah konyolnya jika dirusak dengan beredarnya sejumlah informasi hoax yang bertebaran di medsos. Tantangan Anies-Sandi Diakui atau tidak, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang menghasilkan head to head Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi sempat memanaskan situasi dan kondisi tidak hanya di level daerah, namun juga di level nasional. Bahkan ironisnya "percekcokan" karena perbedaan pilihan politik di Pilgub DKI Jakarta konon sempat merambah ke ranah privat yaitu keluarga atau rumah tangga. Pertarungan yang seru di Pilgub DKI Jakarta juga "dipanaskan" dengan adanya serangkaian sidang penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga memicu terjadinya aksi unjuk rasa 4 November 2016, 2 Desember 2016, 31 Maret 2017 termasuk "unju rasa rutin setiap Selasa" yang dilakukan oleh kelompok massa pro dan anti Ahok. Rangkaian tersebut juga dinilai berbagai kalangan telah menimbulkan segregrasi sosial atau keretakan dan ketegangan di antara masyarakat. Atau, ekstremnya telah terjadi pengkotak-kotakan dalam masyarakat alias muncul kubu Ahok dan kubu anti Ahok, yang sempat mencemaskan apakah kerusuhan SARA akan mewarnai Pilgub DKI Jakarta. Untunglah, ternyata semua kekhawatiran itu tidaklah terbukti. Masyarakat kita jelas semakin dewasa dalam membaca arah dan aras perkembangan politik. Masyarakat kita juga tidak terpengaruh dengan provokasi kelompok intoleran ataupun kelompok pembuat onar. Masyarakat juga cerdik dalam menyikapi maraknya money politics, dan akhirnya masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungannya selama Pilkada serentak 2017. Inilah deviden politik yang tidak terkira harganya dan menjadi bukti kesuksesan dan kelancaran Pilkada serentak 2017. Tantangan bagi Anies-Sandi adalah melakukan rekonsiliasi untuk mengeratkan kembali jalinan kasih di antara masyarakat Jakarta agar kembali harmonis. Setelah itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana Anies-Sandi bisa menggunakan kekuasaannya untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta, terutama mereka yang masih terbelakang. Tugas itu tidak ringan sebab kenyataan historis menunjukkan kebenaran premis Montesquieu yang menyatakan, kekuasaan itu mengandung keserakahan. Setiap penguasa cenderung untuk senantiasa memperbesar kekuasaan sampai pada kekuasaan tanpa batas. Dan, kekuasaan tanpa batas akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Anies-Sandi tetap menjaga marwah demokrasi berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan liberal apalagi berdasarkan sistem khilafah yang saat ini sedang diperjuangkan secara taqiyah atau rahasia oleh ideologi bermahzab transnasional di Indonesia. Anies-Sandi harus menjauhkan pemerintahannya dari praktik-praktik demokrasi liberal, sebab mengacu pada Susan Mendus (2007) dalam Impartiality in Moral and Political Philosophy, demokrasi liberal hanya menjadi cara sekelompok politik dominan mendapatkan kekuasaan negara melalui pemilu. Selanjutnya kekuasaan dioperasikan berdasar pada kepentingan para elit tanpa pelibatan rakyat. Kekuasan yang berasal dari rakyat tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk keadilan hukum, perlindungan keamanan, dan keterlibatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Last but not least, Anies-Sandi tidak boleh menisbikan pentingnya pengawasan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan, sebab pengawasan dan kritik merupakan keharusan dalam tatanan demokrasi sebagai wujud akuntabilitas publik. Tidak ada demokrasi tanpa akuntabilitas, dan tidak ada akuntabilitas tanpa pengawasan dan kritik. ●