Ahok dan Bangkitnya Politik Islam

Ahok dan Bangkitnya Politik Islam Anna Luthfie  ;  Ketua DPP Partai Perindo

                                                    KORAN SINDO, 05 Mei 2017

                                                           

Tidak banyak yang bisa menduga kemenangan besar pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam hitung cepat dan real count  KPU di putaran kedua Pilkada DKI. Meskipun kemenangannya sudah terbaca dari hasil riset sejumlah lembaga survei, selisih yang begitu besar hampir gagal ditangkap oleh para polsters  dan pengamat politik. Mengapa pasangan Anies-Sandi menang dan berhasil dengan selisih yang relatif di luar dugaan dari pasangan Ahok-Djarot? Penulis melihat ini tidak lepas dari kebangkitan politik Islam di tengah dinamika politik Pilkada DKI. Kali ini mestinya pasangan Anies-Sandi harus berterima kasih pada Ahok, Buni Yani, dan tentu Habib Rizieq. Ketiganya adalah tokoh yang turut menandai setiap fase dalam kontestasi yang cukup melelahkan dan menguras energi ini. Mengapa Ahok? Ya, kasus penodaan agama akibat pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu adalah fase awal dan pembuka wacana Islam masuk dalam konstelasi politik ini. Boleh jadi ucapan Ahok yang mengutip sembarangan Surah Al-Maidah merupakan ekspresi kejengkelannya terhadap pihak lawan yang selalu menyerang dirinya dengan sentimen agama. Sayangnya, ekspresi itu diungkapkan di depan publik dalam kapasitas dirinya men­jalankan tugas sebagai gubernur, bukan sebagai calon gubernur. Meskipun juga harus diakui tidak ada yang salah dengan ajakan para ulama untuk memilih pemimpin muslim, sebab ajaran yang diyakini umat muslim memang seperti itu. Kesalahan Ahok inilah yang menjadi blunder politik yang kemudian menjadi penolakan terhadap sosok Ahok. Lalu ada apa dengan Buni Yani Akademisi ini menjadi penanda kedua karena menjadi ”martir” atas viral konten terhadap pidato Ahok di Ke­pulau­an Seribu tersebut. Meskipun banyak yang melakukan sharing  terhadap konten video Ahok tersebut, share  yang dilakukan Buni Yani ”terpilih” atau ”di­pilih” oleh pihak kuasa hukum Ahok yang mengadukannya ke polisi. Akibatnya, Buni Yani pun harus menghadapi proses hukum. Tapi postingan Buni Yani yang sekaligus membagi konten video tersebut, diakui atau tidak, menjadi penanda kuat tersebarnya konten pidato Ahok yang kontroversial akibat menyinggung umat Islam tersebut. Kemudian Habib Rizieq Imam Besar Front Pembela Islam inilah yang men­transformasikan kegundahan, kemarahan, dan protes umat muslim atas pe­nyata­an Ahok terkait Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Gerakan 411 yang kemudian disusul dengan gerakan fenomenal 212 yang tercatat sebagai pe­ngerahan massa terbesar dalam sejarah, lebih besar dari arus gerakan maha­siswa 1998, tidak lepas dari peran Habib Rizieq. Gerakan inilah yang kemudian memaksa rezim tidak mampu menolak untuk kemudian mendesak aparat hukum memproses hukum Ahok. Sentimen Agama Gerakan 411, 212, dan gerakan susulan lainnya tidak bisa dimungkiri adalah peristiwa politik.  Aksi Bela Islam tersebut merupakan bentuk aspirasi namun bercampur unsur politik. Hal ini tidak lepas dari hal-hal berikut. Pertama, gerakan ini bersinggungan dengan momentum Pilkada DKI. Sebelum terjerat kasus penistaan agama, Ahok adalah calon gubernur dengan elektabilitas tertinggi. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, elektabilitasnya merosot. Tidak heran jika kemudian dua pasangan calon yang menjadi penantang Ahok di pilkada, Agus-Sylvi dan Anies-Sandi, relatif mendulang suara cukup signifikan di awal-awal dua pasangan ini resmi dideklarasikan. Jadi jelas, momentum gerakan Islam, meskipun porsinya lebih banyak digerakkan oleh panggilan akidah, hati, dan suara jiwa umat muslim, ter­bukti dengan banyaknya umat yang tergabung dalam gerakan ini, ter­masuk yang fenomenal umat muslim dari Ciamis yang berjalan kaki ke Jakarta, tidak lepas dari sebuah gerakan politik untuk memengaruhi publik, terutama pemilih Islam agar tidak memilih Ahok. Terbukti, gerakan ini efektif memengaruhi persepsi publik, bahkan berpengaruh pada pilihan politik. Hasil putaran pertama menyebutkan tidak ada pasangan calon pun yang berhasil meraih 50% lebih suara yang artinya pilkada DKI harus dilakukan dengan dua putaran. Hal ini merupakan pukulan telak bagi pasangan Ahok-Djarot yang yakin akan menang dengan satu putaran. Masuk di putaran kedua adalah ancaman serius bagi Ahok. Terbukti, di putaran final ini pasangan petahana keok dan harus mengakui keunggulan pasangan Anies-Sandi. Sentimen agamalah yang menyatukan pemilih Agus-Sylvi, yang gagal melaju di putaran kedua, dengan pemilih Anies-Sandi. Sejumlah hasil survei me­nyatakan profil pemilih Agus-Sylvi dan Anies-Sandi relatif sama. Mulai latar belakang ekonomi yang cenderung menengah ke bawah, sampai pada soal preferensi memilih.  Sebagian besar dari pemilih kedua pasangan calon ini menyebut alasan agama menjadi pertimbangan mereka tidak memilih Ahok. Hal ini semakin menguat ketika di putaran kedua pekan lalu, berdasarkan hasil exitpoll  sejumlah lembaga survei,  mayoritas (90% lebih) pemilih Agus-Sylvi beralih pilihan ke pasangan Anies-Sandi. Politik Islam Menguatnya sentimen agama di Pilkada DKI ini semestinya dipandang dari dua sisi. Sisi pertama adalah politik Islam selama ini ternyata ”masih ada” dengan gerakan besar dan mobilisasi yang masif di pilkada Ibu Kota ini. Sisi inilah yang semestinya menjadikan gerakan politik Islam ”berterima kasih” kepada Ahok. Jika tidak ada kasus Al-Maidah di Kepulauan Seribu, bukan tidak mungkin Ahok akan menang di putaran pertama. Isu pemimpin non­muslim rasanya tidak terlalu kencang dan akan memengaruhi pilihan orang tanpa ada kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. Sisi lainnya, Pilkada DKI juga membuat peta politik Islam ber­geser, dari sebelumnya termanifestasikan pada eksistensi partai politik Islam, beralih ke sebuah gerakan massa. Tentu publik masih ingat bagaimana sebuah partai politik berbasis massa Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa malah mendukung Ahok di putaran kedua. Ahok yang dinilai menista agama Islam didukung partai politik Islam. Opini ini yang memengaruhi persepsi banyak pihak memandang politik Islam yang cenderung pragmatis. Tak pelak, keberadaan partai politik berbasis massa Islam, seperti PPP dan PKB di atas,  tidak menjadi simbol dari kekuatan politik Islam itu sendiri, termasuk juga Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi pendukung Anies-Sandi sejak awal. Simbol itu bergeser pada gerakan-gerakan umat di grassroot  dan lapangan. Gerakan massa menjadi kuasa. Itulah potret politik Islam saat ini yang kemudian melahirkan sentimen-sentimen antitesisnya dengan mengatakan tudingan intoleransi, antikebinekaan, dan radikal. Tuduhan-tuduhan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kekuatan Islam untuk mem­bukti­kan bahwa politik Islam tidak semata-mata urusan politik kekuasaan. Politik Islam era baru ini adalah gerakan politik moral, perlawanan kekuatan hak untuk menghancurkan kebatilan. Politik Islam juga harus menguatkan persatuan dan per­saudaraan di tengah kehidupan kebangsaan yang plural sebagai suatu fitrah kehidupan. Pilkada DKI, mau tidak mau, harus diterima sebagai titik balik bangkitnya politik Islam. Kebangkitan ini harus ditandai sebagai lahirnya kekuatan moral dan nilai Islam yang universal dalam keketakutan dan kekhawatiran pada publik. Wallahu alam. ●