|
Kemiskinan
dan Pendidikan
Ahmad Baedowi ;
Direktur
Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
|
MEDIA
INDONESIA, 27 Februari 2017
|
SAAT ini secara global terlihat bahwa lebih dari 100 juta
anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin, masih belum memiliki
akses terhadap pendidikan (sekolah), dengan sekitar 60% dari jumlah tersebut
ialah anak-anak perempuan. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi
usaha pencapaian kualitas hidup masyarakat dunia karena dapat dipastikan
hilangnya kesempatan anak untuk berkembang sehingga menghilangkan juga
kesempatan suatu negara untuk bangkit dari kemiskinan.
Jika 20 tahun lalu 8 dari setiap 10 anak dapat memenuhi
pendidikan dasar mereka, saat ini hanya 9 dari 10 anak dapat mengakses
pendidikan dasar. Karena itu, usaha semua masyarakat dunia agar 10 dari 10
anak dapat bersekolah merupakan tantangan terbesar yang dihadapi
negara-negara berkembang dan miskin di dunia. Untuk Indonesia tantangannya
juga sangat serius. Di tengah kurang efisien dan efektifnya birokrasi yang
mengawal sistem pendidikan kita, komponen indeks pembangunan manusia (IPM)
juga masih lemah jika dilihat dari indikator rata-rata lama pendidikan setiap
anak di Indonesia.
Rata-rata lama pendidikan kita menunjukkan angka-angka
yang kurang membanggakan, terutama setelah merdeka lebih dari setengah abad.
Angka tertinggi dimiliki Jakarta (9,7 atau setara dengan lulus SLTP),
terutama Jakarta Selatan (10,0 atau setara dengan kelas I SMA), dan terendah
adalah Nusa Tenggara Barat (5,2 atau setara dengan kelas V SD) dan Kota
Sampang, Jawa Timur (2,5 atau tidak sampai kelas III SD). Angka-angka
tersebut juga ingin menunjukkan bahwa secara sistemis konsentrasi pembangunan
pendidikan kita lebih terpusat pada kota-kota besar, dengan kemudahan sarana
yang juga lebih baik.
Selain itu, kegagalan birokrasi dalam memberikan
kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjadi mitra yang bertanggung
jawab terhadap pendidikan justru dikebiri muatan-muatan politik yang tidak
perlu. Program Wajib Belajar yang dicanangkan pemerintah juga tampak belum
berhasil, terutama jika dilihat dari indikator angka putus sekolah (drop out)
yang masih tinggi, yaitu 7,1 tahun untuk perempuan dan 7,9 untuk laki-laki.
Program nondiskriminatif
Jared Bernstein dalam All Together Now: Common Sense for a
Fair Economy (2006) mengatakan menolong orang miskin untuk memperoleh
pendidikan yang baik dan layak merupakan jawaban maksimal untuk menurunkan
tingkat kemiskinan suatu negara. Apa pun bentuk pengetahuan dan keterampilan
yang akan diperoleh seseorang melalui pendidikan, ketika mereka akan memasuki
dunia kerja pasti akan berpenguruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.
Karena itu, lanjut Jared, memiliki program perlindungan terhadap masa depan
masyarakat miskin melalui pendidikan yang didasarkan peraturan dan
perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku akan mempersempit ruang kaum
borjuis yang serakah dan tamak untuk terus membiarkan kemiskinan menjadi
penyakit sosial yang tak berkesudahan.
Dengan modal UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kita sesungguhnya telah mampu
menetakkan landasan operasional yang jelas bagi sebuah sistem pelayanan
pendidikan yang terpadu dan komprehensif bagi semua kalangan masyarakat,
termasuk masyarakat miskin. Jika mengikuti logika Stephen P Heynemen (2002),
sistem pendidikan yang efektif dan terencana dengan baik paling tidak
memiliki beberapa ciri yang berorientasi ke arah perbaikan.
Ciri ke arah perbaikan sistem pendidikan itu ialah adanya
kesetaraan terhadap kesempatan pendidikan (equality of access to educational
opportunity); tercapainya keadilan dalam hal distribusi sarana pembelajaran
yang memadai terhadap seluruh sekolah (fairness in the distribution of
educational curricula and materials); adanya keadilan dalam unsur pelayanan,
termasuk ketiadaan proses diskriminasi dalam bentuk apa pun di sekolah; serta
tersedianya teachers code of conduct yang mengikat etika dan moral
keseluruhan penyelenggara pendidikan.
Ciri ini seperti hendak menyepakati bahwa di dalamnya
tentu saja harus mampu mengakomodasi masyarakat miskin dan kurang beruntung,
yang belum memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kita
bersyukur saat ini telah dirilis Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. Peran mengurangi angka kemiskinan itu tertuang
dalam Pasal 53A ayat satu yang menyatakan, 'Satuan pendidikan menengah dan
satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah
daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat
bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi
akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari
jumlah keseluruhan peserta didik baru'.
Penting digarisbawahi, kalimat 'memiliki potensi akademik
memadai dan kurang mampu secara ekonomi' sebagai titik tolak kritik kita,
akan seperti apa kira-kira pemaknaan dan implementasi dari kebijakan ini?
Sudah saatnya sistem pendidikan kita menciptakan sekolah yang lebih terbuka
dan nondiskriminatif. Kesetaraan pengakuan dan respek harus diciptakan bukan
hanya dengan membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan, melainkan
juga harus diekspresikan secara tertulis dalam skema pedagogis dan kurikulum
yang memadai.
Sementara itu, kesetaraan kekuasaan harus dilihat dalam
relasi guru-siswa yang semakin peduli dengan proses belajar-mengajar yang
demokratis sehingga implikasi dari pandangan ini akan membawa keterbukaan
pandangan untuk saling menghargai posisi dan peran masing-masing dalam proses
belajar. Dalam konteks ini, sebelum kesetaraan kondisi-kondisi tersebut
terwujud, penting bagi otoritas pendidikan kita untuk membuka ruang belajar
yang berkualitas bagi si papa, di mana pun mereka berada.
Ada banyak anak kurang beruntung dalam hal pendidikan.
Mereka gagal bukan hanya karena faktor sistem yang tidak menempatkan anak
sebagai pusat perhatian, melainkan banyak juga kegagalan dibentuk kelemahan
program yang tidak peduli terhadap kemiskinan. Karena itu, jelas sekali kita
memerlukan lebih banyak lagi program pendidikan yang pro pada kemiskinan dan
memegang teguh arti kesetaraan. Jika kesetaraan ialah fitrah yang secara
normatif merupakan kebutuhan manusia secara keseluruhan, benar adanya jika
UUD 1945 telah menyebutnya secara kasatmata. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar