APBN untuk Kemakmuran Rakyat

APBN untuk Kemakmuran Rakyat Nufransa Wira Sakti  ;   Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI

                                           MEDIA INDONESIA, 14 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

APBN ialah salah satu produk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, APBN sebagai alat kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang terjadi di dunia. Pada 2016, perekonomian global sedikit melemah karena adanya beberapa faktor utama antara lain adanya penurunan harga komoditas global sebagai akibat melemahnya perekonomian di Tiongkok serta terjadinya penurunan arus modal karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan kenaikan Fed Fund Rate (FRR) oleh Federal Reserve. Dengan berbagai guncangan tersebut, perekonomian Indonesia harus bisa bertahan sekaligus menjadi daya dorong agar tidak terpuruk. Berbagai paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, telah diterbitkan beberapa peraturan baru untuk mendorong atau meningkatkan investasi, daya saing industri, dan ease of doing business. Di sektor kepabeanan, bea cukai mengambil peran dalam memfasilitasi perdagangan seperti penurunan dwelling time di beberapa pelabuhan utama. Misalnya di Pelabuhan Belawan dari 6,30 hari menjadi 3,13 hari dengan customs clearance hanya 0,14 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perak dari 6,44 hari menjadi 3,87 hari dengan customs clearance hanya 0,36 hari. Perbaikan signifikan bea cukai yang diakui dalam indikator trading across border (TAB) ialah service improvement dan pelayanan dokumen kepabeanan melalui implementasi Indonesia National Single Window (INSW). Dalam melakukan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat, diberlakukan peraturan yang langsung menyentuh masyarakat, antara lain perluasan industri yang berhak mendapatkan fasilitas tax allowance, pengenaan bea masuk 0% untuk 21 pos terkait dengan suku cadang dan komponen pemeliharaan pesawat terbang, penurunan tarif PPh untuk pengalihan tanah dan/atau bangunan dan pembebasan PPh pengalihan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, Kementerian Keuangan telah terlibat aktif dalam melaksanakan program prioritas untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengguliran kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema pemberian subsidi bunga. Di 2016, sebanyak Rp86 triliun telah disalurkan oleh 27 penyalur terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) kepada lebih dari 4 juta debitur KUR di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan fiskal tersebut bersifat akomodatif dan digunakan untuk menjaga stabilitas. Dalam mewujudkan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel dan berkesinambungan juga telah dilakukan berbagai penghematan di 2016. Yang utama ialah penghematan subsidi energi dalam APBN yang kemudian dialihkan menjadi anggaran untuk kebutuhan belanja yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan wujud upaya pemerintah untuk merealokasi anggaran yang kurang produktif menjadi anggaran yang lebih produktif yang antara lain digunakan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan mengurangi kesenjangan antardaerah, juga meningkatkan iklim investasi. Pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian pemerintah dengan membangun jaringan irigasi, waduk, dan embung. Pada 2017, ketidakpastian perekonomian global masih berlanjut. Kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan masih akan mewarnai perekonomian Indonesia yang akan datang. Bukan hanya pertumbuhan tinggi yang sulit untuk direalisasikan, melainkan juga potensi terjadinya ketidakpastian yang semakin terbuka. Karena itu, Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang konservatif, yaitu pada level 5,1% pada 2017. Untuk menjaga kredibilitas, asumsi-asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN pun ditetapkan dengan angka-angka yang lebih realistis, dengan tetap mempertahankan fungsi APBN sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan program prioritas pembangunan. APBN tetap bersifat countercyclical yang ekspansif yang mana sisi pembelanjaan masih lebih besar daripada sisi penerimaan, tetapi tetap dalam prinsip kehati-hatian. APBN 2017 dirancang dengan tiga strategi utama, yaitu menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri dengan daya tahan yang kuat untuk dapat menjadi penahan guncangan dari kondisi perekonomian global sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran negara pada sisi pembelanjaan digunakan pada peningkatan produktivitas belanja utama untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta penyediaan dana sebagai mitigasi terjadinya bencana alam. Untuk memberikan stimulus fiskal, kualitas belanja akan terus ditingkatkan. Sebagai contoh, untuk belanja negara yang sifatnya sosial seperti subsidi gas, listrik, dan solar bagi masyarakat miskin, secara nominal tidak bertambah banyak tetapi pelaksanaannya akan terus-menerus ditingkatkan dan dievaluasi sehingga tepat sasaran dan diterima mereka yang benar-benar masuk kategori miskin. Dari sisi penerimaan negara, target pertumbuhan penerimaan perpajakan dipatok sebesar 14,3% dari realisasi sementara APBN 2016. Arah kebijakan perpajakan di 2017, antara lain, optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menjaga iklim investasi, redisitribusi pendapatan untuk pemerataan dan keadilan, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional dan mengendalikan negative externality. Dengan adanya reformasi struktural di bidang organisasi, sumber daya manusia dan proses bisnis perpajakan dan kepabeanan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diharapkan juga semakin meningkat terutama dari sektor layanan kementerian/lembaga, meningkatnya lifting migas dan laba BUMN. Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakannya akan dilakukan secara efisien dan optimal dengan menggunakan peran negara secara maksimal tetapi tetap berprinsip hati-hati melalui pengendalian rasio utang terhadap PDB dan keseimbangan primer menuju positif. Kesinambungan perekonomian Indonesia di 2017 juga akan terus dijaga dengan cara mengendalikan defisit dalam batas aman sesuai dengan amanat undang-undang. APBN merupakan wujud dari kompromi nasional antara negara yang diwakili pemerintah dan rakyat yang diwakili DPR dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu sumber biaya ini berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Dengan membayar pajak, rakyat sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Pemerintah sudah sepatutnya menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji republik untuk melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Seluruh elemen pemerintah patut bekerja dengan penuh integritas dan akuntabilitas yang tinggi agar rakyat percaya bahwa kontribusinya tidak diselewengkan satu rupiah pun. Pemerintah berkewajiban merawat republik ini agar tiada ingkar janji pada rakyat. ●