Pembelajaran Politik dari Perubahan di Dunia Bisnis Harris Turino  ;  Doctor in Strategic Management

                                                       KOMPAS, 18 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Fenomena unik menghiasi dunia bisnis saat ini. Uber yang sama sekali tidak memiliki aset berupa taksi adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Bahkan, nilai perusahaan yang baru berdiri kurang dari delapan tahun ini sebesar 68,6 miliar dollar AS, lebih besar dibandingkan nilai perusahaan dari raksasa otomotif Amerika, yaitu Ford, General Motors, dan Chrysler. AirBnB saat ini sudah menjadi perusahaan penyedia akomodasi terbesar di dunia walaupun tidak memiliki aset berupa hotel dan properti. Alibaba yang didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999 saat ini adalah toko ritel terbesar di dunia walaupun juga tidak memiliki aset berupa toko. Kapitalisasi pasarnya sudah melebihi toko buku online terbesar di dunia, Amazon, yang juga tidak punya aset fisik berupa toko buku. Di ranah nasional fenomena serupa juga terjadi. Go-Jek sudah bukan lagi hanya perusahaan "ojek" terbesar di Indonesia, melainkan sudah merambah ke jasa logistik (GoBox), pengiriman makanan (GoFood) bahkan sampai ke jasa pijat (GoMassage). Padahal, mereka juga tidak memiliki aset berupa kendaraan. Traveloka adalah perusahaan penyedia layanan tiket pesawat dan hotel terbesar di Indonesia, mengalahkan para pemain tradisional travel agent seperti seperti Anta Group, Panorama, dan Bayu Buana. Bukalapak yang sama sekali tidak punya lapak adalah pasar daring (online marketspace) terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen. Perubahan yang dramatis ini tentu menggoyang kemapanan para pemain tradisional di industri masing-masing. Sumber keunggulan bersaing (competitive advantage) tradisional kelihatan menjadi usang dengan munculnya pemain-pemain baru yang berbasis tehnologi. Disruptive innovation ini mengubah tatanan bisnis (business landscape) dan bahkan menjadikan bisnis semakin sulit dan rumit untuk diramalkan. Yang bakal memenangkan persaingan ke depannya adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan "dunia baru" yang semakin abstrak. Dalam sejarahnya, perusahaan-perusahaan raksasa tradisional memang cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nokia dan Kodak adalah contoh raksasa yang tumbang oleh perubahan. Apakah fenomena dalam dunia bisnis ini akan menular ke dunia politik? Kalau dalam bisnis para pelaku memperebutkan sumber keunggulan bersaing (competitive advantage), dalam politik yang diperebutkan adalah sumber keunggulan politik (political advantage). Secara tradisional, satu-satunya sumber keunggulan politik adalah melalui partai politik. Fenomena Teman Ahok Fenomena Teman Ahok bisa menjadi contoh yang menarik sebagai sumber keunggulan politik yang baru. Di satu sisi pemilihan kata "Teman" menunjukkan egaliterisme dan kesetaraan, bukan kata sukarelawan atau pendukung. Sampai saat ini, Teman Ahok sudah mampu mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP dukungan untuk Ahok walaupun secara organisasi Teman Ahok jelas bukan partai politik yang memiliki massa tradisional dan modal politik yang jelas. Dukungan inilah yang membuat Ahok memilih untuk mengajukan diri sebagai calon Gubernur DKI pada tahun 2017 melalui jalur perseorangan. Yang menarik untuk dicermati adalah reaksi dari partai politik yang tentu saja sangat berkepentingan dengan pemilihan Gubernur DKI. Kesuksesan dalam pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 bisa menjadi barometer dan modal dasar menghadapi pemilu nasional tahun 2019. Sebagai partai kecil yang hanya memiliki 4 kursi di DPRD DKI, Nasdem melakukan strategic response yang sangat jitu, yaitu memutuskan untuk bergabung dan mendukung pencalonan Ahok melalui jalur perseorangan. Nasdem bahkan mendirikan Muda Mudi Ahok untuk mengamankan pengumpulan dukungan langsung dari masyarakat untuk mencapai target 1 juta KTP. Dengan mendukung Ahok, secara otomatis citra "bersih" dan "bekerja untuk rakyat" yang selama ini melekat pada diri Ahok langsung dimiliki oleh Partai Nasdem. Sebagai partai kecil, Nasdem menyadari bahwa tidak memiliki peluang untuk mengusung calon sendiri. Dari ranah manajemen stratejik, langkah Partai Nasdem ini sangat cerdik. Ibaratnya dengan kekuatan kecil yang dimiliki, Partai Nasdem mampu "mengeksploitasi peluang" yang tersedia. Menang atau kalah tidak menjadi persoalan bagi Partai Nasdem, tetapi citra positif sudah dikantongi di awal. Ini adalah modal dasar yang luar biasa dalam mengamankan posisi partai di 2019. Reaksi strategis yang berbeda dijalankan oleh PDI Perjuangan. Dari sisi sumber daya, PDI Perjuangan memang memiliki posisi yang lebih strategis dibandingkan dengan Partai Nasdem. Dengan jumlah kursi 28 buah, PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendiri. Di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri ada mekanisme partai yang mesti dijalani sebelum memutuskan untuk mendukung Ahok. PDI Perjuangan tentu tidak bersedia "disetir" Ahok untuk hanya mendukung, tetapi mereka lebih memilih untuk mengusung pasangan Ahok dan Djarot. Keterdesakan dan ketidakpastian yang menjadi ciri khas perubahan kelihatannya menjadikan Ahok lebih memilih jalur perseorangan dibandingkan menunggu untuk menjadi "petugas partai" yang ditempatkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga belum pasti. Di sisi lain, Partai Gerindra juga menghadapi dilema yang cukup besar. Partai Gerindra sudah merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh Ahok. Tentu tidak elok kalau Partai Gerindra kemudian memutuskan untuk mendukung Ahok. Sebaliknya secara kalkulasi politik, peluang Ahok untuk memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 sangat besar. Calon-calon yang selama ini digadang-gadang oleh Partai Gerindra tidak ada yang mampu bersaing melawan Ahok dari sisi elektabilitas. Kondisi yang serupa dihadapi oleh partai-partai Islam, seperti PPP, PAN, dan PKS. Gembar-gembor mereka bahwa sebaiknya DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia dipimpin oleh seorang muslim menyulitkan mereka untuk mendukung Ahok. Persoalannya adalah mereka juga tidak memiliki calon yang mampu bersaing melawan Ahok. Partai Golkar dan Demokrat yang belum menunjukkan sikap yang jelas. Kelihatannya konflik internal Partai Golkar masih lebih menyita perhatian dan energi mereka. Sementara Demokrat memang terkenal lambat dalam mengambil keputusan. Ibaratnya apa pun keputusannya, mereka sudah ketinggalan kereta. Di sisi lain fenomena sukarelawan dalam sejarah perkembangan politik Indonesia adalah fenomena yang menarik. Sebelum era Joko Widodo, sukarelawan identik dengan mahasiswa. Contoh tumbangnya Orde Lama dan Orde Baru juga dimotori oleh sukarelawan yang notabene adalah gerakan mahasiswa. Relawan ini seolah-olah hanya muncul dalam peristiwa-peristiwa besar sejarah republik ini. Pasca reformasi gerakan sukarelawan tidak hanya didominasi oleh mahasiswa, tetapi oleh kaum muda yang secara karakteristik memang memiliki kecenderungan suka untuk mendobrak kemapanan. Salah satu kiprah awal yang teramati tentang fenomena sukarelawan pasca reformasi adalah terbentuknya satgas yang mendukung ketika posisi politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terancam. Saat itu peranan sukarelawan langsung kempis ketika Gus Dur benar-benar lengser. Peranan sukarelawan yang paling fenomenal adalah ketika pemilihan presiden tahun 2014. Walaupun sangat berperan dalam memenangkan Jokowi melalui "Salam Dua Jari", saat itu gerakan sukarelawan masih didominasi oleh gerakan moral. Yang mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tetap partai politik. Fenomena Teman Ahok adalah fenomena yang berbeda. Dalam hal ini peran Teman Ahok bahkan seolah-olah "bersaing" langsung dengan partai politik dalam mengusung calon Gubernur DKI 2017. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah fenomena dalam bisnis yang menular ke dunia politis itu sebuah bubble atau memang dunia sudah berubah. Sejarah yang akan menjawabnya. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 bisa dilihat sebagai ajang pembuktian hipotesis atas meningkatnya peran sukarelawan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Jika ternyata sukses, ini bisa menjadi ancaman besar sekaligus peluang bagi partai politik dan calon perseorangan. Pelajaran lanjutan dari dunia bisnis yang perlu dicermati oleh Ahok ataupun partai-partai politik dalam mengambil respons strategis menghadapi fenomena ini. Dua pelajaran Pelajaran pertama, salah satu pemegang saham terbesar dari Alibaba adalah Yahoo. Sementara pemegang saham Uber di antaranya Baidu dari Tiongkok dan Google Venture. Investasi para raksasa inilah yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang memang haus modal. Dalam ranah politik kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ahok perlu tetap menjalin komunikasi yang erat dan harmonis dengan partai politik. Ini bukan hanya semata untuk mengamankan posisinya dalam pemilu, melainkan untuk memperlancar kerja sama dengan parlemen ketika terpilih nantinya. Pemerintahan daerah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dari parlemen. Pelajaran kedua adalah perusahaan seperti Google dan Microsoft tidak hanyut dan tenggelam dengan muncul pemain-pemain baru yang fenomenal. Mereka bahkan aktif mendanai dan mengakuisisi para inovator yang diyakini memiliki prospek bisnis yang luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa mereka akan cepat menjadi usang apabila mereka tidak peduli dengan kemunculan para pendobrak kemapanan ini. Fenomena ini perlu dicermati oleh PDI Perjuangan sebagai "raksasa" di Jakarta. Pilihan strategis bagi PDI Perjuangan adalah mendukung Ahok apabila mereka memang tidak memiliki calon lain yang sepadan untuk disaingkan dan memiliki peluang untuk menang. Memang PDI Perjuangan memiliki pengalaman yang mirip ketika menghadapi pilkada DKI tahun 2012. Tawaran kursi wakil Gubernur DKI sudah ditangan apabila PDI Perjuangan bersedia mendukung Fauzi Bowo (Foke) sebagai Gubernur. Saat itu tingkat elektabilitas Foke mencapai 45 persen dan jauh di atas tingkat elektabilitas awal Jokowi ketika baru pertama kali memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur, yaitu hanya 7 persen. Sejarah membuktikan bahwa "langkah kuda" PDI Perjuangan dengan menggandeng Gerindra dalam mengusung pasangan Jokowi-Ahok mampu mengalahkan Foke yang didukung oleh semua partai lainnya. Bahkan, hanya dalam dua tahun kemudian, Jokowi berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2014. Tetapi perlu dicatat bahwa peta persaingan sudah berubah drastis. Pilihan strategis yang sama belum tentu membawa hasil yang serupa. Memang tahun ini adalah tahun monyet yang melambangkan kegesitan. Yang akan menikmati kemenangan adalah yang gesit dan cerdas. Tetapi perlu diingat bahwa pilkada akan berlangsung di tahun 2017 ketika tahun monyet sudah berganti menjadi tahun ayam. Pembelajaran dari dunia bisnis perlu dicermati para aktor politik. Jangan sampai warga Jakarta kehilangan pemimpin yang hebat hanya gara-gara egoisme dan salah dalam mengambil langkah. ●