Kehadiran Negara di Tanah Papua   Neles Tebay  ;  Pengajar pada STF Fajar Timur; Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

                                                      KOMPAS, 30 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo mempunyai perhatian yang besar terhadap Papua. Hal ini diperlihatkan, sekali lagi, melalui pernyataannya bahwa kehadiran negara harus dirasakan masyarakat di tanah Papua melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, dan juga pembangunan pasar tetap, serta pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang amat diharapkan warga Papua. Untuk itu, presiden meminta para menterinya agar dalam tahun 2016 seluruh kementerian, termasuk TNI/Polri, dapat secara terintegrasi menjalankan programnya dan pola pembangunan ke depan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua (Kompas.com, 3/12). Kompleksitas masalah Pembangunan Papua menuntut adanya pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas permasalahan di Papua. Papua mempunyai masalah keterisolasian wilayah. Jokowi akan mengatasi masalah ini melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kawasan industri, dan lain-lain. Pembangunan perekonomian di tanah Papua pun berjalan lambat. Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan (20/9/2015) komitmen pemerintah mengatasi masalah ini melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Konon suatu badan atau lembaga baru akan—atau bahkan sudah—dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan di sektor ekonomi. Berbagai pertemuan, seperti seminar, diskusi grup fokus, lokakarya, konsultasi publik, pertemuan eksploratif tentang Papua yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2010 hingga kini memperlihatkan adanya kompleksitas permasalahan di tanah Papua. Masalah yang dihadapi rakyat Papua tidak hanya terbatas pada bidang infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga mencakup bidang lain. Pada sosial budaya, JDP dan LIPI menemukan masalah, antara lain, terabaikannya hak-hak dasar sosial budaya orang asli Papua, perusakan dan penghancuran tempat sakral, stigma dan diskriminasi terhadap orang Papua, kurangnya pengakuan pemerintah terhadap sistem dan struktur pemerintahan adat, dan perampasan tanah ulayat masyarakat adat secara sistematis atas nama pembangunan. Pada pendidikan ditemukan, antara lain, masalah keterbatasan dan tak meratanya tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, serta belum terakomodasinya nilai-nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan. Dalam kesehatan dijumpai masalah, antara lain, terbatasnya dan tak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, terbatasnya sarana prasarana kesehatan, rendahnya gizi masyarakat, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, tingginya angka pengidap HIV/AIDS, TB, dan malaria. Pada politik, hukum, dan keamanan, JDP dan LIPI merekam, antara lain, adanya konflik vertikal antara pemerintah dan orang Papua yang mengasosiasikan dirinya dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), stigma separatis terhadap orang Papua, stigma penjajah terhadap pemerintah, kekerasan yang dilakukan baik TNI dan Polri maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang merupakan sayap militer dari OPM, adanya kekerasan politik dalam pemilihan kepala daerah, korupsi, dan kebijakan keamanan yang masih berorientasi pada state security dan belum pada human security. Selain itu, Papua masih menyimpan masalah marjinalisasi orang asli Papua, masalah sosial, sejarah, keamanan, hukum, masalah HAM, lingkungan hidup, dan kependudukan. Solusi komprehensif Kompleksitas permasalahan Papua menuntut adanya suatu solusi komprehensif yang mencakup berbagai sektor kehidupan, seperti yang digambarkan di atas. Solusi tersebut mesti ditetapkan bersama oleh semua pemangku kepentingan. Solusi parsial/sektoral, tambah lagi tanpa adanya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga, tak akan berhasil mengatasi kompleksitas permasalahan Papua. Solusi komprehensif dapat ditemukan melalui dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dialog mesti dimulai dari kampung/desa untuk mengakomodasi aspirasi rakyat Papua tentang pembangunan dan perdamaian. Dalam suatu Dialog Internal Papua (DIP) yang diadakan di setiap kabupaten/kota, segala permasalahan, harapan, aspirasi yang telah diakomodasi dapat dibahas bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai aspirasi rakyat sekabupaten. Semua aspirasi kabupaten/kota selanjutnya dipresentasikan pada suatu Konferensi Perdamaian Rakyat Papua yang dihadiri wakil-wakil orang asli Papua dan paguyuban (non-Papua) yang hidup di tanah Papua. Setelah didalami melalui diskusi kelompok dan dibahas bersama melalui pleno, aspirasi semua kabupaten dipadukan menjadi aspirasi bersama rakyat Papua setanah Papua. Aspirasi ini mencakup masalah yang mesti diatasi, kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan harapan yang perlu dicapai lewat pembangunan berkelanjutan. Aspirasi rakyat Papua ini selanjutnya dibahas melalui dialog sektoral yang dihadiri wakil dari kementerian terkait, instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah yang bergerak di sektor terkait, dan para pakar. Dialog sektoral ini diakhiri melalui suatu pertemuan nasional yang diadakan untuk memadukan dan menyinergikan semua hasil dialog sektoral sehingga menghasilkan suatu kebijakan komprehensif. Melalui mekanisme yang inklusif ini, semua pihak akan merasa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan dan memiliki isinya sehingga terpanggil bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Dengan cara ini rakyat Papua akan merasakan manfaat kehadiran negara di Bumi Cenderawasih. ●