Jokowi dan Pelambatan Ekonomi Herdi Sahrasad  ;  Peneliti Senior PSIK Universitas Paramadina; Pengajar Paramadina Graduate School

                                                     KOMPAS, 03 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo menyatakan, penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini lebih dominan faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi global (Kompas, 26/8/2015). Benarkah demikian? Saat ini posisi utang luar negeri Indonesia terus melonjak. Tercatat hingga April 2015 posisi utang luar negeri 302,292 miliar dollar AS. Angka itu didominasi utang swasta (termasuk BUMN) hingga 56 persen atau 168,740 miliar dollar AS. Terus meningkatnya utang jelas akan memperberat perekonomian nasional. Apalagi kinerja ekspor Juli 2015 menurun 15,53 persen dibandingkan Juni 2015, yaitu dari 13,5 miliar dollar AS (Rp 186 triliun) menjadi 11,41 miliar dollar AS (Rp 157 triliun). Dibandingkan Juli 2014, kinerja ekspor menurun 19,23 persen, yaitu 14,12 miliar dollar AS (Rp 195 triliun). Penurunan ekspor Juli 2015 akibat menurunnya ekspor migas 1,26 persen, dari 14,38 miliar dollar AS (Rp 198 triliun) menjadi 14,21 miliar (Rp 196 triliun). Demikian juga ekspor nonmigas turun 17,23 persen, yaitu dari 12,06 miliar dollar AS (Rp 166 triliun) menjadi 9,9 miliar dollar AS (Rp 136 triliun). Ini sungguh memberatkan perekonomian kita. Terkait utang swasta yang biasanya bertenor jangka pendek, pemerintah perlu membuka nama-nama konglomerat yang memiliki utang luar negeri dengan jumlah besar. Hal ini penting karena rakyat yang menanggung bebannya jika terjadi krisis moneter lagi. Setidaknya publik tahu siapa yang bertanggung jawab. Utang swasta Belakangan ini, depresiasi rupiah dan pelambatan ekonomi kerap dihubungkan dengan peningkatan ekonomi Amerika (AS) dan pemberlakuan kebijakan bank sentral AS (The Fed) untuk menaikkan suku bunga acuan sehingga berdampak pada berbaliknya aliran dana ke Washington dan keluar dari Indonesia. Di sisi lain, menghadapi kuatnya mata uang dollar AS beberapa negara cenderung mendepresiasi mata uangnya agar ekspor produknya bersaing. Perang nilai tukar, kecenderungan deflasi (penurunan harga jangka panjang), penurunan harga minyak, juga melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia termasuk RRC (Tiongkok) yang mengarah pada pertumbuhan normal 7 persen, adalah gejala-gejala awal krisis ekonomi, yang juga memukul ekonomi Indonesia. Padahal, bagi Indonesia, hemat penulis, sesungguhnya faktor eksternal tidaklah dominan. Justru yang paling dominan adalah faktor domestik di mana posisi utang swasta terus menekan rupiah secara luar biasa. Beban utang swasta adalah masalah pokok dan mendasar. Ada kenaikan persentase jumlah pertumbuhan utang per tahun sejak 2012 hingga 2014, masing-masing 19 persen, 13 persen, 13 persen. Apalagi, pada 2013 dan 2014 terjadi peningkatan utang untuk refinancing masing-masing 51 persen dan 60 persen. Indikasi ini mengarah pada kinerja pengutang yang tidak berhasil memenuhi kewajiban secara penuh sehingga perlu refinancing. Kondisi demikian juga mengarah pada kegagalan dalam pemanfaatan utang karena untuk kegiatan non-produktif bahkan menjurus spekulatif (asset bubbling) dan hal ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan debt-default dengan berbagai implikasi ekonomi-politiknya. Tahun ini, kebutuhan untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri rerata per bulan lebih dari 4 miliar dollar AS dan surplus perdagangan kurang dari 1 miliar dollar AS. Situasi ini bakal terus menekan rupiah. Kekurangan akan kebutuhan mata uang dollar AS terpaksa ditutup dengan tambahan utang atau refinancing. Kondisi ini memicu efek spiral yang membawa tekanan finansial (financial depression) semakin besar dan mengarah pada debt-default, kebangkrutan. Harus dicatat, utang swasta rentan terutama terhadap risiko nilai tukar (currency risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang yang berlebihan (overleverage risk). Spekulatif Apalagi, sebagian penggunaan utang untuk hal yang tidak produktif dan menuju pada tindakan spekulatif. Ini berdampak pada penggelembungan aset secara tidak wajar (asset bubble) dan pada saatnya terjadi ”ledakan’’ (asset bursting) diikuti krisis keuangan yang bisa memicu anarki sosial dan gejolak politik. Pada triwulan pertama tahun ini, sekadar ilustrasi, dengan masa jatuh tempo kurang atau sama dengan satu tahun, posisi utang swasta yang jatuh tempo 48.693,45 juta dollar AS. Maka, kebutuhan dollar AS per triwulan 12.173 juta atau per bulan 4.058 juta dollar AS atau per hari 185 juta dollar AS, dengan asumsi hari-usaha per bulan 22 hari. Bandingkan dengan surplus perdagangan Januari dan Februari 2015 masing-masing 710 juta dollar AS dan 740 juta dollar AS atau secara keseluruhan 1.450 juta dollar AS. Jelaslah bahwa ketersediaan dollar AS masih sangat kurang dari kebutuhan. Dengan mencermati realitas depresiasi mata uang, beban dan tekanan utang luar negeri, serta penurunan ekspor dan kondisi global, pemerintah harus bersiap mengantisipasi kondisi depresiasi nilai tukar rupiah yang hampir pasti berlangsung lama dan berkelanjutan. Hari-hari ini, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah menembus Rp 14.000 dan menyebarkan kepanikan. Pernyataan Presiden Jokowi di atas tidak sepenuhnya benar karena sebagian besar akibat beban utang swasta yang amat memberatkan perekonomian. Hal ini bisa menimbulkan ”gejala” krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-JK. Maka, tantangan ke depan bagi pemerintahan Jokowi-JK adalah bagaimana membalikkan gejala muram yang sudah kita bahas menjadi asa bercahaya di ujung terowongan. Penting bagi pengelola pemerintahan agar tidak menunjukkan sinyal ”inkompetensi” kepada publik dengan pernyataan yang tidak tepat atau menyesatkan karena hanya akan mengikis kepercayaan. ●