FIFA, Gangster, dan Korupsi Djoko Susilo  ;  Dubes RI di Bern 2010–2014

JAWA POS, 30 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

TIDAK diragukan lagi, Swiss adalah negara yang terkenal sangat bersih, baik dalam arti kebersihan yang riil maupun sistem birokrasi yang bersih dari korupsi. Karena itulah, banyak perusahaan Eropa, Jepang, Korea, Timur Tengah, dan Amerika Serikat yang menempatkan kantor perwakilan di Swiss. Orang asing pun lebih senang mendirikan bisnis dengan berbasis di Swiss. Selain pajak di negeri itu lebih miring daripada negara Eropa lainnya, mereka merasa aman dan nyaman serta ada kepastian perlindungan hukum. Walhasil, kondisi itu menjadikan negara kecil di Pegunungan Alpen tersebut sebagai sebuah negara yang supermakmur serta sangat aman dan nyaman untuk tinggal. Jaminan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha menjadi menarik bukan saja bagi para pengusaha, tetapi juga organisasi internasional kelas dunia, untuk bermarkas di Swiss. Salah satu di antaranya adalah FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Bertahun-tahun organisasi itu menikmati berbagai macam kemudahan sehingga seolah-olah punya kekebalan hukum di Swiss. Namun, sudah lama para pemimpin Swiss gelisah dengan makin banyaknya organisasi yang berbasis di Swiss yang seolah-olah merasa kebal hukum. Itulah sebabnya, sekitar dua atau tiga tahun lalu Bundesrat atau DPR Swiss mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa semua organisasi internasional yang bermarkas di Swiss harus patuh dan tunduk terhadap hukum Swiss dengan sedikit pengecualian. Organisasi yang dikecualikan adalah yang dibentuk berdasar perjanjian internasional antarnegara, di mana pejabat dan staf internasionalnya menikmati hak kekebalan diplomatik sebagaimana diatur oleh Konvensi Wina tentang perjanjian diplomatik. Yang termasuk kelompok itu adalah PBB, WHO, WTO, dan sebagainya. Jelas FIFA, Komite Olimpiade Internasional, dan sebagainya tidak termasuk yang memiliki hak kekebalan diplomatik serta ekstrateritorialitas. Jadi, sangat aneh jika PSSI tidak mau tunduk kepada pemerintah RI, tapi hanya mau tunduk kepada FIFA. Padahal, FIFA harus patuh dan tunduk kepada hukum Swiss. FIFA saja di Swiss tidak punya hak ekstrateritorial, tetapi PSSI merasa seperti negara dalam negara karena hanya mau diatur oleh FIFA. Di mata masyarakat Swiss, FIFA sudah lama kehilangan respek dan wibawanya. Hal itu dimulai dari Sepp Blatter sendiri. Wartawan koran Blick am Abend pernah menemui Sepp Blatter dan menanyakan alamat KTP-nya. Blatter, yang sehari-hari tinggal di apartemen mewahnya dengan nilai sewa per bulan sekitar CHF 8.000 atau hampir Rp 120 juta per bulan itu ternyata kebingungan. Dia tidak tahu persis alamat KTP-nya. Sampai tiga kali wartawan koran Swiss itu menanyakan, Blatter tetap tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, wartawan tersebut membantu mengingatkan Blatter bahwa alamat KTP-nya di Kota Appenzell yang jauh dari apartemen yang ditinggalinya sehari-hari di Kota Zurich. Blatter memilih menggunakan alamat KTP di Appenzell dan bukan Zurich karena pajak pendapatan yang harus dibayarnya akan jauh lebih murah. Secara teknis, hal itu di Swiss termasuk perbuatan ilegal meski belum tentu bisa dipidanakan. Blatter, meski sudah tua, hampir 79 tahun, ternyata masih senang berpacaran. Menurut Andrew Neill, wartawan Inggris yang membongkar habis korupsi FIFA di bukunya yang berjudul Foul, pacar-pacar Blatter kalau shopping dan traveling masih sering minta dibayari oleh FIFA. Jelas itu merupakan tindakan tidak etis. Sebab, di Swiss seorang pejabat tidak mengajak istri atau kerabatnya, apalagi pacarnya, melakukan perjalanan dinas dengan dibayari kantornya. Tapi, untuk Blatter, hal itu dianggap biasa mengingat jasa-jasanya. Selama 17 tahun berkuasa di FIFA, Blatter sudah kawin cerai tiga kali. Jumlah itu termasuk rekor di Swiss. Blatter mempunyai reputasi yang buruk di mata masyarakat Swiss. Seorang sahabat saya, profesor bidang politik dan mantan wartawan Swiss yang tinggal di Basel, menyebut FIFA sebagai kebobrokan yang sulit diluruskan. Masalahnya, Blatter selalu menggunakan orang lain dalam melakukan berbagai aksinya. Posisi sebagai presiden FIFA sangat bergengsi dan berkuasa. Kecuali di Amerika Serikat dan Kanada, sepak bola punya pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di mana saja. Honduras dan El Salvador pernah terlibat peperangan sengit karena persoalan sepak bola. Di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, bahkan Rusia, Blatter dan pejabat teras FIFA selalu menerima perlakuan VVIP dari pemerintah setempat. Heidi Blake dalam bukunya, The Ugly Game, menyebutkan bahwa Blatter ketika berkunjung ke Qatar menjelang penunjukan negara itu sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendapat fasilitas tidak ubahnya seorang kepala negara. Bahkan, sahabatnya, Bin Hammam, yang saat itu merupakan presiden AFC, dengan senang hati meminjamkan jet pribadinya jika Blatter memerlukan untuk keliling Afrika. Apa yang dilakoni Blatter itu tampaknya sesuai dengan adagium terkenal yang dibuat Lord Acton, ”Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.” Selama 17 tahun kekuasaan, Blatter memang tidak tertandingi. Siapa pun yang mencoba melawannya akan terjungkal, termasuk Bin Hammam, mantan orang dekat Blatter yang memberanikan diri melawan Blatter dalam Kongres Luar Biasa FIFA 2010. Sistem kekuasaan di FIFA itu tampaknya belakangan diikuti oleh PSSI. Kita semua tahu bahwa pada awal sejarahnya, PSSI dibentuk sebagai alat perjuangan dan bersikap sukarela. Bisa dipastikan tidak ada sogok-menyogok untuk menjadi pengurus PSSI di semua tingkat. Membangun klub bola pun hanya berdasar hobi dan kecintaan terhadap permainan itu. Di Surabaya dulu, orang dengan sukarela menyumbang untuk klub kesayangannya, Persebaya. Juga di berbagai daerah lain di Malang untuk klub Persema, di kampung saya Boyolali untuk klub Persebi. Organisasi bola hidup karena adanya rasa sukarela dan setia kawan. Jauh sekali motif profit dan mau menang sendiri. Kerusakan di tubuh PSSI dan organisasi bola atau klub bola mulai terasa ketika bentuk organisasi dari perserikatan berubah menjadi perusahaan dengan alasan demi profesionalitas. Tapi, itu semua hanya kamuflase. PSSI tidak berhasil mengembangkan good corporate governance dan sportivitas dalam sepak bola. Buktinya, meski sudah bertahun-tahun dibentuk dan diselenggarakan ISL atau Ligina atau nama apa pun yang sejenis, PSSI tidak pernah menertibkan akta, kontrak pemain, NPWP, dan berbagai macam tugas yang bertujuan memprofesionalkan sepak bola Indonesia. Namun, para pengurus PSSI lebih sibuk power play dan tidak melakukan tugas organisasi sebagaimana mestinya. Para bos PSSI ingin seperti bos di FIFA yang tanpa kerja kerasnya menjadikan sepak bola the beautiful game. Ekses populernya sepak bola, di banyak negara para gangster mulai memengaruhi klub bola. Baik sebagai pemilik, pengatur skor, atau pelaku tindakan tidak terpuji lainnya. Di Indonesia, memang gangsterisme belum tampak jelas dalam permainan bola. Tetapi, indikasinya sudah mulai mencemaskan, termasuk adanya permainan skor atau sepak bola gajah. Sebelum hal itu berdampak lebih merusak, sebaiknya dibongkar total dengan cara merombak habis pengurus PSSI sampai akar-akarnya. Gangster dan mafia tidak boleh hidup di Indonesia. Tugas pemerintah melalui Kemenpora adalah menumpas habis mereka semua. ●