Menagih Janji Energi Alternatif Hendri Saparini  ;  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia

MEDIA INDONESIA, 15 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SAAT ini harga BBM, terutama premium dan solar, telah ditetapkan dengan mengikuti pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah dunia. Akibatnya harga BBM akan terus mengalami fluktuasi harga sejalan dengan naik turunnya harga minyak dunia dan kurs. Pilihan kebijakan itu memang benar telah mampu menurunkan alokasi APBN untuk subsidi BBM dengan sangat signifikan. Namun, yang terjadi sebatas perpindahan beban. Ongkos yang semula ditang gung APBN akan digantikan sektor usaha dan masyarakat karena kebijakan tersebut menekan daya beli masyarakat. Juga menekan daya saing barang dan jasa karena industri terpaksa membeli energi dengan harga lebih tinggi karena belum dibangun alternatif energi lain yang lebih murah. Bila kita ingat, setiap kali diskusi tentang energi alter natif, subsidi BBM selalu dihujat sebagai penyebab utama tidak berkembangnya berbagai energi alternatif.Selalu dikampanyekan bahwa selama pemerintah masih menyubsidi BBM, energi alternatif tidak akan pernah berkembang. Kalau memang subsidi BBM benar sebagai penyebab uta manya, semestinya saat pemerintah telah mencabut subsidi BBM, per mintaan dan proyek pembangunan energi alternatif akan marak. Namun, ternyata tidak. Untuk energi alternatif bahan bakar na bati (BBN) misalnya, diberitakan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melaporkan adanya penurunan serapan BBN di triwulan I 2015 sebesar 40% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya keputusan pemerin tah tentang mandatory B-15, yakni kebijakan kewajiban bauran 15% BBN dalam 1 liter solar belum dapat berjalan mulus. Memang ada beberapa penyebab penurunan serapan ini. Pertama karena konsumsi energi menurun akibat perlambatan pertumbuhan yang terjadi di berbagai sektor. Kedua karena kebijakan pencabutan subsidi BBM sehingga harga solar beberapa kali mengalami penu runan saat harga minyak mentah turun. Ketiga, karena banyak produsen yang tidak dapat bertahan. Tidak berdiri sendiri Data tersebut menjelaskan bahwa membangun energi alternatif perlu banyak syarat, antara lain harus ada visi yang jelas, political will, dan dukungan kebijakan komprehensif dari pemerintah. Bila pemerintah ingin energi BBN menjadi prioritas, semua kebijakan pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus diarahkan untuk mewujudkan target tersebut. Sayangnya kebijakan komprehensif belum berjalan. Sebagai misal dalam paket enam kebijakan ekonomi Presiden Jokowi-JK Maret lalu. Untuk mengurangi tekanan rupiah lewat pengurangan impor solar, pemerintah hanya mengulang kebijakan kewajiban B-15 yang pernah dikeluarkan di era Pak SBY. Akan tetapi, tidak ada perbaikan kebijakan dengan menyiapkan kebijakan pendukungnya.  Padahal, kegagalan kebijakan itu antara lain disebabkan tidak adanya dukungan kebijakan jaminan pasokan CPO. Akibatnya Pertamina yang mendapat tugas mengalami kesulitan untuk memenuhi target. Semestinya harus disiapkan kebijakan patokan harga CPO sehingga ada insentif dari produsen CPO untuk mendukung kebijakan ini. Bila tidak, proyek itu akan sangat dipengaruhi harga CPO dunia. Tidak ada jaminan pasokan bila harga dunia naik. Kalau memang pembangunan BBN ini prioritas, semestinya pemerintah dalam jangka pendek harus dapat memainkan instrumen pajak atau instrumen harga untuk menjamin pasok CPO ini. Dalam jangka panjang, kalau pembangunan biodiesel akan diprioritaskan, pemerintah juga harus memiliki perencanaan dan strategi implementasi yang jelas. Dalam jangka panjang telah ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk BBN, yakni produksi BBN ditarget 4,3-10 juta kl. Bioetanol sebanyak 0,34-0,93 juta kl. Pendekatan pembangunan dalam mencapai target menjadi sangat menentukan. Pemerintah dapat mendorong lewat investasi dalam dan luar negeri perusahaan-perusahaan besar. Berbagai insentif investasi akan mempercepat pencapaian target. Namun, bila Pak Jokowi ingin mewujudkan janji demokrasi ekonomi dalam kebijakan ekonominya, pembangunan biodiesel dengan mengikutkan petani-petani kecil dapat menjadi salah satu wujud dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Menyerap CPO yang diproduksi para petani akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bila BBN berbasis CPO menjadi prioritas, pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun megaproyek BBN. Syaratnya ada keberlanjutan dari proyek itu dan dukungan kebijakan yang komprehensif. Selain di sisi produksi, perlu juga dukungan kebijakan di sisi pasar. Selama tidak ada keberpihakan dengan kebijakan menciptakan pasar, produk energi alternatif itu akan terus bersaing harga dengan energi lain terutama energi fosil. Bila janji telah diberikan, rencana telah dibuat, tinggal kesungguhan dari Presiden Jokowi untuk segera menggerakkan seluruh kekuatan yang ada untuk segera membangun energi alternatif. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga untuk memperbaiki struktur ekonomi. Tidak hanya basis nabati, tetapi juga basis sumber daya lain, seperti air, matahari, dan angin. ●