Oposisi juga Seksi Iding Rosyidin  ;   Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta, Deputi Direktur the Political Literacy Institute

KORAN SINDO, 27 Agustus 2014

                                                

Kini pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah resmi sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang dilayangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Upaya-upaya hukum yang ditempuh penggugat, dengan demikian, telah berakhir karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Terkait masalah ini, banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana masa depan Koalisi Merah Putih yang beranggotakan partai-partai politik pendukung pasangan nomor urut dua tersebut. Apakah mereka akan tetap berkoalisi setidaknya sampai lima tahun ke depan sehingga memilih berada di luar kekuasaan ataukah akan bubar di tengah jalan karena sebagian anggotanya tergiur masuk ke dalam kekuasaan? Kekuasaan yang Menggoda Bukan tidak mungkin sebagian anggota Koalisi Merah Putih akan berpindah haluan untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Seperti diwacanakan belakangan ini bahwa Demokrat dan PAN tengah didekati PDIP agar bergabung ke dalam gerbongnya. Meski Demokrat sudah mengeluarkan pernyataan resmi untuk bersikap netral, sejumlah elite partai ini banyak yang melakukan pendekatan dengan partai pemenang pemilu. Sementara para elite partai-partai anggota Koalisi Merah Putih lain mulai melakukan manuver. Golkar misalnya bahkan telah cukup lama diramaikan dengan wacana penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) pada Oktober 2014, dipercepat dari yang seharusnya pada 2015 sebagaimana kesepakatan Munas VIII di Riau. Calon kuat ketua umum partai beringin yang muncul, Agung Laksono, tegas-tegas menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Jika ini terjadi, Golkar jelas akan keluar dari Koalisi Merah Putih. Hal yang sama juga tengah menimpa PPP. Ada keinginan elite-elite partai politik pendukung koalisi untuk berubah haluan kian menahbiskan bahwa kekuasaan memiliki daya penggoda yang luar biasa. Ironisnya, di republik ini partai-partai politik dalam banyak hal kerap menggantungkan hidupnya pada ketiak kekuasaan. Karena itu, ketika dihadapkan pada pilihan untuk berada di luar, mereka seolah-olah merasa tidak akan mampu berbuat banyak. Ini diperparah dengan kecenderungan pragmatisme partai- partai politik tersebut di mana kursi atau kekuasaan merupakan segala-galanya dalam berpolitik. Politik semata-mata dimaknai seperti yang dikatakan Harold D. Lasswell sebagai siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when and how). Akibat itu, mereka lebih memilih untuk berada di dalam kekuasaan yang dianggapnya sebagai zona nyaman ketimbang mengambil risiko untuk berada di luar kekuasaan. Oposisi, Mengapa Tidak? Padahal sesungguhnya politik yang sehat memerlukan keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan tanpa penyeimbang akan mudah terjatuh pada otoritarianisme dan bentuk-bentuk kesewenangan lain. Tesis Lord Acton yang sangat terkenal, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut cenderung korup secara mutlak (power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely), tampaknya sulit dibantah. Berbagai praktik kekuasaan tanpa kekuatan penyeimbang dengan mudah ditemukan di negaranegara otoriter, termasuk di negeri ini pada masa Orba. Kekuatan penyeimbang tidak dapat disangkal lagi merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi tegaknya demokrasi di negeri ini. Karena itu, partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih, kalaupun tidak semuanya, seyogianya ada yang tetap memainkan peran penyeimbang atau oposisi untuk lima tahun ke depan. Mereka tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan dirinya sebagai partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi-JK. Hemat penulis, peran sebagai oposisi bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi partai-partai politik. Jika peran oposisi yang dimainkannya berjalan secara benar, besar kemungkinan oposisi akan menjadi investasi politik pada masa-masa yang akan datang. Artinya, mereka akan dapat memanen dividen investasi politik itu pada waktunya nanti. Demikianlah kita misalnya menyaksikan silih bergantinya partai yang berkuasa di AS. Yang menjadi oposisi bisa menarik hati publik sehingga kemudian mampu berkuasa pada periode berikutnya. Karena itu, publik sangat berharap anggota Koalisi Merah Putih seperti Gerindra, PKS, dan PBB, syukur-syukur juga anggota-anggota Koalisi Merah Putih lainnya, konsisten memainkan peran oposisi paling tidak selama lima tahun ke depan. Peran oposisi yang baik, menurut hemat penulis, harus diorientasikan pada ihwal berikut. Pertama , oposisi seyogianya didasarkan pada niat untuk melakukan politik keseimbangan terhadap kekuasaan. Mereka sadar sepenuhnya bahwa dalam kultur demokrasi kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, tapi harus ada yang mengimbanginya. Jangan sampai oposisi dipengaruhi oleh motif balas dendam atas kekalahan yang diderita partai-partai oposisi saat pemilu. Kalau motif ini yang mengemuka, bisa dipastikan peran oposisi yang dimainkannya tidak akan berjalan dengan baik. Kedua , peran oposisi harus dilakukan secara cerdas, jangan asal-asalan. Dengan kata lain, partai-partai oposisi harus bisa menempatkan dirinya kapan untuk bersikap kritis atas kebijakan pemerintah dan kapan saatnya memberikan dukungan. Asal kritis saja atau lebih parah asal berbeda dengan pemerintah, alih-alih akan mendatangkan simpati justru akan menimbulkan antipati publik. Ini malah membahayakan bagi partai-partai itu. Ketiga , oposisi seyogianya dimaknai sebagai bentuk merawat tradisi politik yang baik di republik ini. Sebagaimana diketahui, budaya politik Indonesia hampir tidak mengenal tradisi oposisi apalagi selama kendali kekuasaan dipegang rezim Orba. Jangankan oposisi, potensipotensi perbedaan sikap dan pandangan dengan pemerintah saja ketika itu segera disapu bersih oleh penguasa bahkan dengan menggunakan kekerasan. Baru setelah memasuki reformasi oposisi mulai muncul meski belum menjadi tradisi politik yang melembaga. Pada dua periode pemerintahan kemarin misalnya PDIP telah memainkan peran oposisi dengan cukup baik dan kini dapat menunai hasilnya. Maka itu, sangat tepat kalau Gerindra, PKS, dan partai anggota Koalisi Merah Putih lain juga ikut merawat tradisi politik yang baik ini dengan menempuh jalur oposisi. Pada masa-masa yang akan datang bukan tidak mungkin kita dapat menyaksikan silih berganti kekuasaan di Indonesia antara penguasa dan oposisi. Dengan demikian, oposisi tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap tabu di negeri ini. Sebaliknya, ia justru isu seksi yang mesti dimanfaatkan partaipartai politik yang mengalami kekalahan dalam pemilu. Sekali lagi, tidak perlu ragu untuk menempuh jalur oposisi. ●