Bawaslu, ‘Pemburu Kampanye Hitam’ Feri Amsari  ;   Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas; Peneliti Tamu di William and Mary Law School, Virginia

KORAN TEMPO,  07 Juli 2014

                                                

Di tengah maraknya kampanye hitam terhadap kedua calon presiden, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lelap tertidur. Padahal lembaga itu adalah "pemburu hantu" (ghost buster) segala bentuk pelanggaran Pemilu. Termasuk menyingkirkan "hantu-hantu pelaku kampanye hitam". Pembiaran kampanye hitam hanya membuka pintu bagi keributan, sebagaimana terjadi di sebuah televisi swasta. Sebelum terulang atau lebih besar, "panasnya pemilihan presiden" harus diredam dengan menghentikan huru-hara kampanye hitam. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi bentuk dan materi kampanye, hingga dana kampanye. Temuan Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye dapat ditindaklanjuti lembaga lain yang berwenang, misalnya kepolisian. Namun kepolisian hanya dapat bergerak jika Bawaslu menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana berupa kampanye hitam. Sayangnya, Bawaslu seakan membiarkan pelaku kampanye hitam dan siapa yang memberi pendanaan. Pembiaraan itu mengakibatkan meledaknya kampanye hitam di pelbagai media. Terutama media Internet. Seandainya Bawaslu punya niat baik membenahi kualitas pemilu, membuat jera pelaku kampanye hitam adalah kewajiban. Setidaknya tindakan Bawaslu akan mengakhiri berita "busuk" tak mendidik dan membuat publik lebih memperbincangkan kualitas track record berupa pengalaman dan visi dan misi capres. Lalu rumitkah bagi Bawaslu menelusuri jejak-jejak hantu kampanye hitam? Kampanye hitam pada pemilihan presiden (pilpres) adalah fakta sejarah yang terus berulang. Itu sebabnya, Daniel Hays Lowenstein meyakini langkah-langkah licik tidak akan hilang dalam proses kampanye (2012; hlm. 540). Dalam pemilihan presiden Amerika, misalnya, hantu kampanye hitam bergentayangan sejak perebutan kursi Gedung Putih antara John Adams dan Thomas Jefferson. Tingkat keterpilihan (elektabilitas) Adams dianggap tidak sepadan dengan Jefferson yang menjadi "idaman publik". Agar elektabilitas pesaing menurun, Jefferson dicitrakan sebagai "perampok" dana bantuan para janda dan anak yatim-piatu. Lebih mengerikan, Jefferson disebut memiliki banyak anak dari budak-budak kulit hitamnya. Dua isu itu merupakan hal sensitif bagi kulit putih yang memiliki hak pilih satu-satunya ketika itu. Nasib serupa dialami capres Joko Widodo, yang dituduh berdarah Cina turunan Singapura dan beragama Kristen. Lebih jauh, penyebaran transkrip percakapan palsu Jaksa Agung tentang upaya penundaan kasus korupsi bus Transjakarta adalah kampanye terskema rapi. Menggunakan isu agama dan korupsi tentu akan membuat para pemilih mayoritas "ketakutan". Kampanye hitam itu jelas bertujuan meruntuhkan elektabilitas Joko Widodo yang terlalu tinggi. Jika permasalahan itu disigi, Bawaslu tentu dengan mudah menemukan "pemain inti" kampanye hitam. Setidaknya tiga langkah penting dapat dilakukan. Pertama, Bawaslu dapat menelusuri pelaku dengan menggunakan tenaga ahli di bidang cyber crime karena kampanye hitam paling marak berada di ruang cyber (Internet). Tenaga ahli Bawaslu dapat menelusuri internet protocol (IP) address pelaku yang akan membongkar "dalang kampanye hitam". Kedua, Bawaslu dapat meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi keuangan tim capres dapat ditelusuri untuk menemukan pelaku kampanye hitam dan penyandang dananya. Ketiga, Bawaslu dapat mempersempit ruang penyidikan dengan "membaca" pihak mana yang paling diuntungkan dari maraknya kampanye hitam. Dalam kasus Jefferson, pelaku dapat dipastikan adalah kubu Adams karena elektabilitas Jefferson menurun selama berlangsungnya kampanye hitam. Dalam konteks "pertarungan" antara Prabowo dan Joko Widodo, Bawaslu dapat membaca dengan melihat elektabilitas capres mana yang menurun tajam setelah kampanye hitam terjadi. Saya yakin penelusuran pelaku kampanye hitam adalah perihal mudah bagi Bawaslu. Apalagi anggota Bawaslu adalah figur yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan (Pasal 85 UU Penyelenggara Pemilu). Lalu apa yang membuat Bawaslu tidak mampu menjadi pemburu hantu pelanggaran penyelenggaraan pemilu? Dugaan bahwa anggota Bawaslu terlibat pembiaran kampanye hitam karena mendukung salah satu kandidat tentu saja agak berlebihan. Namun, dalam banyak proses penyelenggaraan pemilu, Bawaslu seperti "duri dalam daging" dalam melindungi demokrasi pemilu. Semestinya kinerja Bawaslu yang lamban dievaluasi. Publik dapat melaporkan lambannya kinerja Bawaslu sebagai tindakan yang menjatuhkan etika penyelenggara Pemilu, khususnya dalam bidang pengawasan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat mengeluarkan pernyataan terbuka untuk siap menerima laporan dari masyarakat dan tim kampanye salah satu capres terkait dengan kampanye hitam. Hal itu penting agar DKPP dapat "membangunkan" Bawaslu untuk menjalankan tugasnya menjadi "pemburu kampanye hitam". Sebelum anak negeri terbelah lebih dalam, Bawaslu mesti segera berburu pelaku kampanye hitam. ●