Mengoptimalkan Hajatan Politik  Achmad Maulani  ;   Kandidat Doktor Universitas Indonesia

KORAN JAKARTA,  14 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Tahun ini segera digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden untuk menentukan masa depan bangsa. Masyarakat harus mengawal momentum ini untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Salah satu isu menarik terkait seleksi calon presiden (capres). Posisi pemimpin nasional penting sekali karena berlangsung di tengah impitan kondisi dunia yang belum pulih dari krisis keuangan global. Bangsa ini harus mampu memanfaatkan momentum untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan.  Mckinsey (2012) meramal bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan. RI akan menjadi ekonomi nomor tujuh di dunia. Namun, di sisi lain, sesungguhnya banyak masalah yang harus dituntaskan seperti kekurangan lapangan kerja, kesenjangan kaya-miskin, ketimpangan pembangunan antarwilayah, kemiskinan, keterbelakangan, korupsi, hingga kelemahan penegakan hukum. Karena itu, pemimpin harus mampu melahirkan terobosan untuk menggerakkan roda transformasi yang sangat menentukan perjalanan bangsa. Meski pemilu bukan obat mujarab yang dapat mengobati “semua” penyakit bangsa, tapi bisa menjadi tonggak untuk merajut dan menata kembali sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.  Terwujudnya kesejahteraan sebagai tujuan utama perubahan struktur politik melalui pemilu dan pilpres adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Demokrasi akan punya makna dan manfaat manakala mampu menghasilkan kesejahteraan. Masa depan demokrasi dengan demikian sangat bergantung pada besar-kecilnya kesejahteraan yang dihasilkan. Di Indonesia yang terlihat adalah sebuah potret hubungan demokrasi dan kesejahteraan yang njomplang, berat sebelah, serta sarat ketimpangan. Hanya sebagian kecil wilayah buah demokrasi berupa kesejahteraan bisa dirasakan. Tetapi, di belahan wilayah lain yang lebih besar buah demokratisasi masih masam. Bahkan, beberapa di antaranya menunjukkan wajah yang bopeng dan kusam. Karena itu, wajar jika kemudian muncul frustrasi-frustrasi sosial di beberapa daerah dan meragukan jalan demokrasi sebagai pilihan.  Seleksi tahun 2014 harus mampu menghasilkan pemimpin atau presiden yang benar-benar memahami berbagai tantangan Indonesia di masa depan. Seorang pemimpin dengan strategi dan perencanaan jelas guna menyelesaikan segudang masalah dalam negeri dan global. Setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa menjadi pekerjaan rumah terbesar presiden mendatang, di antaranya pemberantasan korupsi, kemiskinan, kelesuan ekonomi, ketimpangan, dan kesenjangan pembangunan. Peraih Nobel Ekonomi Joseph, E Stiglitz (2012), mengatakan pembenahan berbagai persoalan yang dihadapi sebuah negara mutlak membutuhkan kebijakan yang tepat dan sinergi antarlembaga. Korupsi misalnya, benar-benar telah beroperasi dalam skala yang sangat masif dan merobek tatanan demokrasi. Korupsi mengkhianati cita-cita luhur bangsa. Penanganannya jelas membutuhkan reformasi kelembagaan yang terpadu agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan demi kepentingan kelompok.  Pemimpin harus sejalan antara ucapan dan tindakan. Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah tangga terberat dan mendesak menyangkut kemiskinan dan ketimpangan pembanguan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah jangan terlena dengan berbagai ramalan yang menyebut Indonesia akan menjadi salah satu raksasa ekonomi. Prediksi tersebut justru untuk memacu kerja agar benar-benar menjadi kenyataan. Jika pemerintah berhenti pada pujian berupa prediksi tersebut, semua akan tinggal angan-angan. Prediksi tinggal ramalan, tak pernah mewujud. Di berbagai pelosok daerah terdapat disparitas dan ketimpangan yang begitu mencolok. Ini menjadi paradoks yang selalu menyertai pembangunan dengan lebih mengedepankan pertumbuhan daripada kualitas ekonomi. Hasil pembangunan belum berlaku umum. Masih terbatas penikmatnya. Itu pula yang membuat kemiskinan tak kunjung berkurang. Malah dalam arti tertentu jumlah orang miskn makin bertambah.  Indeks Parahnya, tren ketimpangan kian memburuk, terutama sejak krisis ekonomi 1998. Indeks Gini menggambarkan tingkat ketimbangan naik dari 0,33 tahun 2002 menjadi 0,37 tahun 2009. Angka ini naik lagi menjadi 0,4 pada 2011. Ketimpangan terjadi secara multidimensional, antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok pendapatan. Seharusnya, dari hari ke hari, jurang dapat didekatkan, jangan malah semakin melebar. Peningkatan ketimpangan ini aneh karena pertumbuhan ekonomi diklaim semakin meningkat. Ketimpangan spasial muncul akibat pemusatan pembangunan 20-30 tahun lalu yang hingga sekarang tak banyak perubahan. Di luar itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga tak dibarengi penurunan secara signifikan angka kemiskinan dan pengangguran karena kue pembangunan terkonsentrasi pada kelompok 20 persen kaum terkaya. Jadi, tak terjadi efek tetesan ke bawah (trickle down effect). Data berikut menunjukkan hal itu. Pangsa kelompok 20 persen terkaya terus naik dari 41,24 persen (1999) menjadi 46,45 persen (2011), kemudian 48,94 persen pada 2012.  Sementara perolehan 40 persen penduduk termiskin turun dari 21,22 persen (1999) menjadi 17,6 persen (2012). Pada tahun 2012 malah hanya 16,88 persen. Bangsa ini gagal mengatasi ketimpangan karena kebijakan pembangunan dibajak dan dibelokkan demi kepentingan sesaat baik demi politik maupun kartel usaha. Memang telah banyak langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi semua itu, tapi kebijakan yang diambil lebih bersifat parsial dan tambal sulam. Bangsa ini memerlukan garis-garis besar yang dapat menuntun atau memberi arah pembangunan. Sejauh ini tidak tampak tujuan yang akan dicapai. Pemerintah tidak menetapkan arah dan akhir pembangunan. Kadang-kadang pejabat hanya sibuk mengurus kepentingan partai politik.  Maklum banyak pemimpin negara yang juga menjadi petinggi partai. Dengan begitu, konsentrasinya terpecah. Ke depan, menteri dan petinggi negara lainnya, tidak boleh “berganda”. Maka, pemimpin atau presiden yang dihasilkan pada hajatan demokrasi yang sebentar lagi harus berkomitmen kuat memberantas korupsi. Dia juga harus memiliki formula, pendekatan, inovasi, serta terobosan dalam mengatasi kemiskinan. Seluruh bangsa harus memanfaatkan secara optimal pesta demokrasi untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas secara moral dan kapabilitas. ●