Pemilu Berkualitas Lahirkan Pemimpin Berintegritas M Arief Rosyid Hasan   ;    Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2013-2015

KORAN SINDO,  25 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Pemilu sudah di ujung telunjuk waktu. Sebuah pintu masuk bagi proses perubahan dan kemajuan. Disebut demikian sebab melalui pemilu wakil rakyat akan dipilih ulang oleh rakyat.  Siapa yang berprestasi dengan berhasil mengambil hati rakyat niscaya bisa kembali merengkuh amanah. Pemilu 2014 sebagai bagian penting suksesi kepemimpinan diharapkan tak hanya melahirkan sosok pemimpin atau wakil rakyat yang baru, tapi juga keberadaannya sebagai mandataris rakyat dapat menelurkan kebijakan yang mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran.  Harapan yang terus dihidupkan, di tengah aroma suksesi politik yang menyerempet keculasan, kecurangan, intrikintrik politik, black campaign, money politic, daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, curi start kampanye, penggunaan fasilitas negara terutama bagi incumbent, hingga wacana pelaksanaan pileg dan pilpres secara bersamaan yang mulai santer dibincangkan.  Optimisme harus tetap dikibarkan meski party id menunjukkan identitas antara pemilih dan partai politik makin melorot. Sebagaimana hasil survei Poltracking Institute, pada Oktober 2013, party id hanya 19%. Dalam Survei Charta Politika Indonesia pada Desember 2013, party id bahkan hanya 13,5%. Atmosfer ketidakpercayaan terhadap parpol makin memuncak. Padahal pada sisi lain, peranan parpol dalam menentukan kebijakan makin mencengkeram.  Pintu Perubahan  Namun, tak ada pilihan lain Pemilu 2014 harus mampu melahirkan perubahan yang signifikan bagi kemajuan. Dalam konteks itulah, membangun kerangka politik yang kuat melalui pemilu jujur dan adil menjadi keniscayaan bersama. Penguatan tersebut dilakukan dengan membangun hardware politik melalui peraturan perundangan sebagai aturan main.  Lebih-lebih konsistensi dalam penerapan aturan main serta pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik ataupun peserta pemilu. Penataan terhadap sistem juga harus dikembangkan dengan lebih menguatkan sistem presidensial. Penguatan sistem presidensial ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi gonjang-ganjing politik akibat manuver-manuver akrobatik politikus memperjuangkan kepentingan golongannya.  Apalagi kini pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia masih beraroma parlementer. Salah satu contohnya dalam penentuan duta besar, presiden harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Penguatan infrastruktur demokrasi juga perlu dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai politik melalui skema parliamentary threshold.  Penyederhanaan jumlah partai sangat terkait pembenahan, penguatan, dan efektivitas serta peran parpoldalamupayamembangun sistem yang modern. Apalagi secara teoritik sistem presidensial sangat tidak cocok dengan skema multipartai. Kecenderungan koalisi yang dibangun terlalu rumit, banyak, dan terpolar. Sangat menyulitkan dan butuh energi besar untuk bisa melangkah bersama.  Menjaga Pemilu  Dalam konteks inilah, pertama, seluruh elemen nasional harus fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masingmasing sehingga segera mengatasi persoalan tahapan pemilu yang terjadi hari ini. Langkah kedua, penyelenggara dan para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik beserta caleg, harus mampu membuat pakta integritas untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.  Pemilu yang dilaksanakan mengacu pada aturan main. Karena itu, seluruh peserta pemilu baik partai politik, caleg, capres, maupun cawapres harus mengedepankan politik moral dan kebangsaan. Politik yang mendewasakan dan mendidik rakyat untuk kebaikan bersama. Maka ketika nanti duduk di kursi kekuasaan, harus berkomitmen atas janji politiknya. Pakta integritas ini perlu juga dititikberatkan kepada para penyelenggara pemilu untuk bisa menciptakan pemilu yang tertib, aman, terkendali, kompetitif, serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  Jauh dari kecurangan, diskriminasi, maupun kekhawatiran akan ada suara hilang begitu suara masuk ke KPU. Terkait dengan tahapan pemilu, proses sosialisasi serta kepastian pelaksanaan pemilu harus disampaikan kepada publik dengan tegas. Selanjutnya, ketiga, TNI dan Polri perlu menjaga netralitasnya sebagai pengaman pemilu. Dua institusi tersebut jangan sampai tersandera menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.  Keempat, menuju proses Pemilu 2014 yang berkualitas, kita semua elemen bangsa perlu secara bersama-sama untuk menyuarakan, mengawal, dan menjaga proses pemilu berjalan demokratis dan berkualitas. Energi ekstra diperlukan agar pemilu bisa berlangsung dalam suasana penuh harapan karena inilah sarana yang paling penting untuk melakukan perubahan. Kelima, politik uang harus dilawan bersama-sama. Praktikpraktik inilah yang sebetulnya membuat biaya politik menjadi mahal.  Cara instan membuat politik makin negatif di mata rakyat. Proses itu menjadi embrio koruptor. Maka itu, partisipasi aktif KPK, BPK, dan PPATK dalam memantau sumber, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye partai politik, caleg, capres, dan cawapres diperlukan. Termasuk ketegasan KPU untuk mencoret peserta pemilu yang tidak melaporkan biaya politik Keenam, pemilu berkualitas juga sangat bergantung pada partisipasi pemilih.  Partisipasi pemilih makin menurun dari tahun-tahun pemilu menunjukkan integritas pemilu dipertanyakan. Sejak Pemilu 1999 angka golput sudah mencapai di kisaran 10,21%, Pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Untuk itu, agar angka golput dalam pemilu ke depan tidak makin naik, sosialisasi dan pelibatan pemilih muda (mereka yang baru memilih atau memilih sekali) harus ditingkatkan.  Sesuai data BPS, tak kurang dari 30% atau 60 juta pemilih pada Pemilu 2014 berusia 17-29 tahun. Di antara itu, 20 juta pemilih merupakan pemilih pemula. Penyelenggara pemilu juga penting untuk melibatkan seluruh elemen pemuda dan mahasiswa dalam mengawal proses Pemilu 2014.  Pemimpin Berintegritas  Langkah-langkah ini kesatuan tekad kelompok organisasi Cipayung Plus (HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, dan KMHDI). Ikhtiar untuk terpilihnya pemimpin berintegritas. Pemimpin demokratis yang terpilih berdasarkan pemilu yang jujur dan adil. Pemimpin negarawan yang memiliki cita-cita untuk kesejahteraan. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan kelompok sendiri, golongan, dan keluarganya.  Pada 2014 ada fase krusial yang membutuhkan sosok pemimpinan yang berani. Berani berkorban, berani sengsara, dan berani menderita untuk kemaslahatan bangsa. Kita tak lagi butuh sosok pemimpin yang hanya visioner, tetapi lemah dalam eksekusi. Pemimpin yang berani mengambil kebijakan dengan tegas, bukan peragu. Tidak pula yang suka menyenangkan semua orang.  Yang utama adalah sosok pemimpin yang berani mengambil risiko, cermat dalam perhitungan dan mendarmabaktikan pilihan hidupnya untuk rakyat. Risiko adalah konsekuensi dari pengambilan keputusan. ●