Pamor Islam Politik di Mesir Mohamad Guntur Romli   ;    Penulis

TEMPO.CO,  24 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Hasil referendum yang digelar di Mesir pada 14-15 Januari lalu menunjukkan bahwa pamor kubu Islam Politik di Mesir semakin pudar. Ada yang bernasib sangat tragis, terlempar dari pusat-pusat kekuasaan: dari gedung parlemen dan istana negara ke penjara. Ada juga yang menjadi "pengemis" bersikap oportunis dengan mengikuti arus kekuasaan.  Islam Politik adalah istilah yang merujuk pada politisasi Islam untuk tujuan kekuasaan. Di Mesir, muncul dua kekuatan besar: pertama, Al-Ikhwan al-Muslimun (IM) melalui sayap politiknya, Partai Keadilan dan Kebebasan (PKK); dan kedua, golongan salafi-wahabi dengan sayap politiknya, Partai An-Nur.  Puncak keberhasilan kubu Islam Politik dengan terpilihnya Muhammad Mursi, dari kubu IM, sebagai presiden Mesir pada pemilu 2012. Meskipun dua kubu ini (IM dan An-Nur) terlibat persaingan sengit dalam politik, opini mereka terhadap politisasi Islam tidak terlalu berbeda.  Namun Mursi dan kubu Islam Politik dianggap tidak mampu mengelola momentum dan tidak cakap bekerja. Khususnya Mursi, yang dituduh bersikap otoriter dan meremehkan kekuatan oposisi. Ia juga dituding lebih loyal kepada pemimpin spiritual IM daripada konstitusi Mesir. Hakikatnya, kubu Islam Politik kehilangan dukungan rakyat Mesir sudah tampak melalui hasil Referendum 2012, di mana Mursi mengajukan amendemen konstitusi baru yang disebut oleh kubu oposisi sebagai usaha memberikan mandat kekuasaan yang luar biasa pada presiden sekaligus stempel legitimasi terhadap kekuasaannya di tengah gempuran aksi-aksi penolakan terhadapnya. Konstitusi itu membisu tentang isu-isu perempuan dan hak kaum minoritas, tapi sangat kental politisasi syariah Islam yang disokong secara penuh baik oleh kelompok IM dan An-Nur.  Tapi hasil referendum itu justru menunjukkan Mursi dan kubu Islam Politik kehilangan dukungan rakyat Mesir. Mereka hanya disetujui 10 juta suara dengan partisipasi hanya 32,8 persen dari total 52 juta yang berhak memilih. Bandingkan dengan hasil pemilu legislatif 2011, apabila perolehan IM dan An-Nur Salafi dikumpulkan: hampir 18 juta rakyat Mesir memilih kubu ini dengan persentase 63 persen. Dan yang lebih tragis melalui Pemilu Presiden 2012, Mursi terpilih dengan persentase 51,7 persen. Hasil referendum itu memukul dan memecah kubu Islam Politik. Aksi penggusuran Mursi dari jabatan presiden yang disebut oleh pendukung Mursi dari IM sebagai "kudeta militer" justru didukung oleh Partai An-Nur Salafi, yang selama ini menjadi kawan IM dalam kekuasaan dan politisasi Islam. Dan melalui Referendum Konstitusi 2014, hampir 20 juta rakyat Mesir (98,1 persen) memilih setuju dengan referendum yang diboikot oleh kelompok IM. Referendum ini pun tidak hanya dimaknai sebagai dukungan publik Mesir terhadap konstitusi baru, tapi juga dukungan terhadap proses pemakzulan Mursi dari kursi kepresidenan. Dengan hasil refendum ini, pesona Islam Politik semakin buram. Jalan politik IM kembali ke jalanan: melakukan demonstrasi yang sering menggunakan cara-cara kekerasan dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan kubu salafi, Partai An-Nur, memilih strategi oportunis: mengikuti arus ke­kuasaan. ●