Bola Panas Anas Radhar Panca Dahana  ;   Budayawan

MEDIA INDONESIA,  13 Januari 2014

                                                                                                                        

“Beberapa kalimat Anas setelah diinterogasi KPK ialah sebuah ekspresi yang menggambarkan bagaimana sebenarnya kasus yang membelit dia bukanlah perkara hukum yang innocent, melainkan juga political game.” TIDAK lama setelah ia terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, saya duduk satu panel dengan mantan Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) itu dalam sebuah talk show. Hampir semua panelis, bahkan moderator, saat itu melihat Anas Urbaningrum sebagai representasi dari pemerintah karena posisinya tersebut. Termasuk saya. Tentu saja pandangan itu keliru karena anak muda yang kalem itu tidak berkaitan sama sekali dengan pemerintahan dan semua kebijakan yang diproduksinya. Namun, tak ayal, saya melayangkan banyak kritik--yang tajam bahkan-pada berbagai kebijakan kabinet, seolah pemuda kelahiran Ngaglik, Srengat, Blitar, Jawa Timur, itu ialah juga bagian dari kabinet. Apa yang menarik, begitu saya dalam hati menyadari kekeliruan saya, anak muda yang menjadi ketua fraksi termuda sebuah partai politik (parpol) besar itu, belum 40 tahun, hanya tersenyum. Rileks dan santai. Tak ada saraf atau otot yang tertarik di luar lumrahnya. Dalam menghadapi kritik yang keras dan pedas itu, ia seperti bergumam, “Saya sejujurnya sudah lama mengagumi dan membaca buku-buku dan tulisan Mas Radhar.“ Kalimat lembut dan ringan itu menjadi semacam godam dari sebuah sikap rendah hati dan kematangan lelaki tergolong muda itu. “Dia politikus sesungguhnya,“ keluh saya dalam hati, mengingat sebuah cerita tentang komentar Prabowo Subianto setelah kalah dalam konvensi Golkar beberapa tahun sebelumnya, “Sebagai tentara saya harus mengakui, menjadi politikus itu membutuhkan otot kawat balung wesi.“  Sebuah ungkapan jujur seorang jenderal terhadap keuletan luar biasa yang ditunjukkan seorang politikus, Akbar Tandjung, dalam kasus konvensi itu. Akbar dan Anas mungkin berbeda partai, tetapi kita sama mengerti keduanya tampak memiliki karakter, style, filosofi, juga kedekatan psikologis yang sama. Gaya berpolitik yang tidak meledak ledak, penuh perhitungan, tajam, cerdas, dan sarat taktik sebagaimana ditunjukkan `suhu' dari golongan politikus semacam ini; Soeharto. Saya kira, SBY, presiden petahana, juga termasuk yang mewarisinya. Namun, tentu saja, style atau kultur politik yang sama tidak harus tidak berseberangan. Setelah membaca latarnya yang kuat dalam kehidupan yang religius, Islam, termasuk di sekolah formal hingga pergaulan pesantren hingga organisasinya, secara naif saya sejak mula memiliki harapan baik untuk tokoh muda bernama Anas Urbaningrum itu. Bahkan dalam sebuah pertemuan lain, saat ditraktir makan enak di sebuah hotel mewah, secara pribadi saya memberikan dukungan kepadanya yang kala itu berkompetisi merebut posisi ketua umum di partainya. Saya menitipkan sedikit pesan, agar jika ia menang--yang saat itu saya coba meyakini dia bahwa kemenangan itu bakal diraihnya--ia dapat menempatkan kebudayaan sebagai fondasi dari segala program atau tujuan (partai) politik yang diperjuangkannya. Kembali dengan lembut, sambil menatap mata saya, ia mengangguk. Kami bersalaman dan kembali ke meja masing-masing. Saya makan steak yang wuenak dan mahal, sementara di sudut lain Anas terlihat berbincang serius dengan beberapa temannya. “Politik,“ gumam saya, ialah steak terenak buat mereka. Sepotong tenderloin dengan saus jamur lada hitam kudorong dengan garpu ke rongga mulutku. Inilah makanan barbar gaya kontinental. “Seperti politik,“ kataku kepada kawanku, teman lama yang kini pebisnis, sambil tertawa bersama. Politik yang memasung Bila beberapa lama kemudian saya mendengar, membaca, dan melihat bagaimana anak muda dengan empat putra-putri itu terlibat dalam skandal korupsi yang juga melibatkan banyak pihak/tokoh, yang notabene teman-temannya juga, saya merasa aneh karena saya tidak merasa heran dan bingung. Tentu saja bukan karena saya sudah membaca sejak awal, bahwa teman saya itu memiliki potensi koruptif dan manipulatif yang besar dalam diri atau karakternya. Tidak. Karena bila ya, saya tidak akan menaruh harapan kepadanya. Saya ialah jenis manusia yang senantiasa percaya bahwa seorang manusia pada mulanya ialah sebuah kebaikan. Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan kejahatan sebagai bahan atau niat dasarnya. Karena itu, saya percaya, siapa pun pemimpin yang dipercaya secara nasional oleh publiknya tentu memiliki kebaikan, baik niat maupun perjuangannya. Betapa pun akhir dari riwayat sang pemimpin bisa jadi ialah sebuah tragedi, atau komedi. Bila akhir itu mengenaskan, buruk atau negatif, saya kira setidaknya, untuk kasus di negeri ini, ada dua penyebab. Pertama, manusia atau pemimpin itu ternyata tidak kuat batin menahan serbuan gangguan dan godaan yang muncul begitu saja dan luar biasa kuantitas dan kualitasnya dari sebuah kekuasaan. Ia menjadi temaha (tamak), hingga tak hanya ia lupa, ia pun jadi curiga, dan mengharap lebih dari rezeki yang semestinya ia syukuri. Ia pun berlaku secara negatif, bahkan destruktif, untuk mempertahankan--menambah jika perlu--kekuasaan itu. Kedua, manusia atau pemimpin itu tidak berhasil atau tidak cukup kuat menghindar dari lingkungan (sistem dan birokrasi, misalnya) yang memang sudah involutif dan koruptif, yang mungkin sudah ia ketahui sebelumnya dan ia merasa mampu mengubahnya. Hingga kemudian ia menjadi korban. Situasi itu saya kira banyak terjadi pada pemimpin-pemimpin yang banyak orang kenali sebagai tokoh dengan rekam jejak yang baik dan bersih. Kita ketahui beberapa nama dari mereka, tanpa perlu kertas ini menyebutkannya. Di golongan manakah Anas? Anda bebas untuk menentukannya. Yang jelas, sudah menjadi pengetahuan umum, ketika seseorang memasuki dunia politik, ada beberapa prakondisi yang sekurangnya harus ia pahami dan bahkan--mau tak mau--jalani. Di antaranya ialah istilah peyoratif yang kita sebut sebagai `gizi', alias uang. Prakondisi yang meminta siapa pun pihak harus menyiapkan sejumlah uang untuk dapat meraih posisi-posisi penting dalam struktur kekuasaan politik. Money politics dalam kehidupan di Indonesia bukan lagi sebuah ejekan atau sindiran, melainkan sebuah conditio yang seolah tidak terelakkan (inevitable). Seperti dalam birokrasi berbagai lembaga negara, sudah menjadi kemafhuman publik, tak ada pangkat atau jabatan yang didapat dengan gratis. Bahkan kini, dalam pemilihan ketua RT (rukun tetangga), skop terkecil dalam organisasi pemerintahan kita, uang sudah memainkan peran yang menentukan. Terlebih untuk pemilihan lurah, wali kota, bupati, apalagi presiden, apalagi jabatan seperti ketua umum, sebuah parpol misalnya. Realitas (politik) itu tak perlulah lagi menjadi debat kusir, terutama bagi pecundang dan kaum hipokrit. Fakta, bukti, hingga sinyalemen dan statement bahkan bukti pengadilan tersedia untuk mementahkan semua bantahan. Sebuah realitas yang sesungguhnya sudah memasung sejak mula kemungkinan munculmunculnya tokoh-tokoh muda dan berkualitas untuk menjadi pemimpin karena invaliditasnya di soal `gizi' itu. Karena itu, bila Anda merasa berkualitas, mau dan mampu, untuk menjadi pemimpin, bahkan mungkin Anda diakui dan didukung banyak pihak (konstituen/publik), tetap saja Anda harus menyiap kan `gizi' yang semakin tinggi `kurs'-nya setara dengan tingginya posisi yang hendak Anda raih. Anda tidak boleh sekadar kaya, apalagi setengah kaya, dan haram miskin, untuk berkompetisi di ruang realitas semacam itu. Tak pelak, bila nominal `gizi' yang dibutuhkan tak dapat dipenuhi kekayaan Anda yang dimiliki, Anda akan dikondisikan, terkondisikan, atau bahkan mengondisikan diri agar men cari atau mendap kan sumber-sumber baru untuk menimbun `gizi' itu. Banyak jalan. Anda bisa kompromi untuk mendapatkan utang atau kredit, Anda bisa bernegosiasi dengan pemodal/pengusaha yang meminta imbalan setelah Anda berkuasa, Anda bisa jadi merampok toko atau menipu banyak orang, atau mungkin mencuri uang negara. Itulah kemudian yang terjadi. Sebuah realitas yang membuat semua orang di dalamnya, para pelaku, akan segera menjadi pecundang dari sistem atau `kultur' yang terbangun secara involutif itu. Adakah seorang pemimpin puncak, seorang ketua umum misalnya, yang bisa membuat klaim ia terhindar dari realitas itu? Biarpun tokoh itu ialah pendiri tunggal sebuah organisasi atau partai, ia tetap membutuhkan `gizi' untuk membangun jaringannya, mengongkosi sendiri pertemuan-pertemuan besar, mengongkosi program-program, bahkan membiayai pengeluaran untuk mempertahankan posisi kepemimpinannya. Politik yang kalah sendiri Apakah uraian tersebut sebenarnya hanya ingin mengatakan Anas ialah korban atau pecundang realitas sistemik yang involutif itu? Saya harus berani menjawabnya, ya. Jauh dari alasan yang apologetis, jawaban ini sekadar sebuah afirmasi dari sebuah kegetiran karena kita telah membangun semacam `budaya' politik yang membusuk secara perlahan ke dalam. Menciptakan bom waktu dalam kehidupan politik kita, kehidupan bernegara dan berbangsa kita pada akhirnya. Sebuah realitas `kultural' dalam kehidupan politik kita yang, karena ulah oligarkis dan konspiratif beberapa kepentingan, telah membuat negeri dan bangsa ini mengalami kelangkaan dalam soal kepemimpinan yang berkualitas. Lebih jauh lagi, kian sempit bahkan mustahilnya peluang untuk muncul pemimpin-pemimpin baru yang cerdas, bernas, kuat, berani, serta visioner. Kita akan menjadi bangsa yang segera kalah, bahkan menyerah, bahkan sebelum perang dinyatakan. Ironisnya, kita menyerah dan kalah oleh diri kita sendiri. Kita mafhum benar, beberapa kalimat Anas setelah diinterogasi KPK ialah sebuah ekspresi yang menggambarkan bagaimana sebenarnya kasus yang membelit dia bukanlah perkara hukum yang innocent, melainkan juga political game yang penuh non-sense. Kalimat yang diucapkannya bukanlah sebuah serangan kepada (dunia/pelaku) hukum, melainkan jelas ke (dunia/pelaku) politik. Seperti bola panas ia akan menyerang siapa pun yang bermain api dengan politik. Bola yang seolah mengatakan kita tidak bisa begitu naif, bahwa di balik semua perkara hukum, apalagi yang besar/nasional, terbelit juga politik di dalamnya. Anas ialah sebuah pelajaran dan sebaiknya menjadi hikmah baik bagi para pendukung maupun lawan politiknya. Tidak peduli dia masuk kategori pertama atau kedua, atau mungkin keduanya dari uraian tersebut, kita mesti peduli pada riwayat politik yang akan kita wariskan kepada generasi nanti. Riwayat yang tak perlu dirawat, tapi sebaliknya harus diruwat. Diubah dan diperbaiki secara radikal, bukan hanya sistem atau `kultur'-nya, melainkan juga dasar paradigmatik dan filosofisnya.  Dasar yang harus memberi ruang dan peluang bagi lahirnya pemimpin yang kita harapkan bersama. Pemimpin yang tak harus bersembunyi dalam kamar-kamar sumpek bernama `kesatria piningit, imam mahdi, ratu adil, notonegoro', dan sebagainya. Namun, pemimpin yang berdiri di mimbar, suaranya keras bingar, prinsipnya tegar, idenya segar, dan hidupnya benar. Di situlah Indonesia, Merah Putih, akan berkibar. Mari kita bersama, bekerja keras, menyiapkan itu mimbar, dengan sabar.  ●