|
INSTITUT Pertanian Bogor tahun ini genap 50 tahun. Ketika
berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Kampus IPB (1952), Bung Karno
mewanti-wanti: pangan adalah soal hidup-mati bangsa.
Kini kita mendapati kondisi ketahanan pangan nasional rapuh,
menjurus runtuh. Pendulum politik pertanian berubah drastis: dari sentralistis
ke liberal. Dari prioritas utama dengan dukungan kelembagaan, bantuan teknis,
kucuran kredit murah, dan aneka subsidi, tergeser jadi periferal dan cenderung
berjalan sendiri. Dari kontrol ketat tataniaga ke mekanisme pasar terbuka yang
menabukan hambatan tarif dan nontarif. Kontras ini menunjuk absennya
keberpihakan, kesinambungan, dan koreksi kebijakan. Bukan semata-mata akibat
bekerjanya rezim globalisasi perdagangan. Jejaknya dapat ditelisik mulai dari
revolusi hijau di komoditas beras sejak program Bimas 1969 hingga meluas ke
komoditas palawija, hortikultura, tebu (gula), peternakan, dan perikanan.
Revolusi hijau dengan mantra better farming-business-living-community pada perjalanannya
ternyata tak murni sebagai desain rekayasa sosial dan ekonomi yang menjadikan
petani dan pertanian sebagai subyek: dari mana perubahan, otoaktivitas bermula
dan terus bergulir. Seluruh daya upaya, di mana ahli-ahli IPB intens terlibat
dalam program Bimas, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, pemberdayaan wanita
pedesaan (Pusat Studi Wanita pertama di Indonesia didirikan di IPB 1991 oleh
Prof Pudjiwati Sajogyo), dan inovasi lain, mandek begitu saja.
Sumbangsih UGM lewat BUUD/KUD untuk mendukung kelembagaan
usaha pertanian juga tak berlanjut. Prestasi swasembada beras 1984-1989 dan
pertumbuhan pesat produksi pangan utama lain yang diraih melalui proses panjang
dan mahal gagal dipertahankan.
Identifikasi masalah
Semua berantakan karena politik menumpang program, menjadikan
petani, desa, dan pertanian sebagai objek. Diseminasi program dari atas
dipelihara untuk tujuan politik, tak merangsang kemandirian dan kreativitas
berbasis sumber daya lokal. Saat Orde Baru berlalu, ketergantungan yang
telanjur mengakar langsung berhadapan rezim liberalisasi.
Identifikasi masalah pertanian dalam hubungannya dengan
kedaulatan pangan dan ketahanan nasional menunjuk pada tiga kelemahan
fundamental. Pertama, struktur produksi tak sehat. Input berupa sarana produksi
sampai pengolahan pascapanen berbiaya tinggi. Di luar tenaga kerja dan
pengairan, bahan baku untuk pupuk, pestisida, dan pakan ternak/ikan sebagian
besar impor. Setelah era kredit likuiditas dihapus dan minat lembaga keuangan
untuk pembiayaan pertanian tetap rendah, alokasi APBN di sektor pertanian terus
merosot, terutama untuk subsidi saprodi, tata niaga, dan intervensi harga dasar
komoditas utama. Muara semua ini: rendahnya margin keuntungan yang diperoleh
petani. Ditambah kebijakan mempermudah keran impor, risiko usaha pertanian
meningkat dan kian tak menarik.
Intensifikasi terus-menerus, meluas, dan jangka panjang juga
menimbulkan deteriorisasi lingkungan. Sekitar 75 persen lahan pertanian di Jawa
berkurang kualitas kesuburannya (IPB, 2011). Penggunaan pupuk dan obat-obatan
kimia memusnahkan sumber protein hewani di sungai-sungai, waduk, dan
persawahan. Kini makin sulit mendapatkan lele, wader, belut, kepiting sawah,
katak hijau, dan aneka ikan lokal yang dulu berlimpah.
Kedua, transformasi ekonomi nasional ke ekonomi global tak
dipersiapkan secara terencana dan terukur. Sektor pertanian paling menderita
dampaknya. Bukan ekspor melainkan impor yang memimpin pertumbuhan. Defisit
transaksi berjalan dasawarsa terakhir mengukuhkan fakta ini. Pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang mengharamkan campur tangan negara dalam
perdagangan juga memantik pertanyaan besar soal kesiapan Indonesia.
Ketiga, kita menyia-nyiakan pertanian sebagai lokus
kebudayaan. Ia bukan hanya soal produksi, melainkan entitas peradaban dari mana
agregasi sosial dan ekspresi komunal memiliki hak hidup dan berinteraksi dengan
perubahan. Ia benteng sekaligus saringan terkuat menghadapi penjungkirbalikan
nilai-nilai atas nama politik atau modernitas. Kearifan lokal dalam wujud
gotong royong, rembuk desa, kerapatan adat negeri, nadran, subak, aruh baharin,
maccera tasi, selain unik, liat, sekaligus melecut kesadaran merayakan
Indonesia dan keindonesiaan kita. Semua bersandar pada desa, pantai, dan
pertanian: basis ekonomi dan kultural.
Pengabaian atas hal ini beserta tali- temalinya berimplikasi serius.
Nilai tukar petani terus merosot, pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke
industri dan jasa tak mulus. Prevalensi gizi buruk anak balita serta angka
kematian ibu dan bayi tergolong tertinggi di Asia. Ditambah ledakan tenaga
kerja informal berpendidikan rendah, kualitas bonus demografi 2020-2030,
menjadi tanda tanya besar.
Strategi gerilya
Kita tak bisa lagi terus-menerus menggugat peran negara dan
wakil rakyat yang lalai membela petani, stabilitas harga dan pasokan pangan.
Sebagian kita yang punya kesanggupan dapat mengambil alih inisiatif
memberdayakan petani, desa, sembari merajut kohesi sosial. Best
practices yang dikerjakan Gunung Sutopo (55) di lereng Merapi, Sleman,
dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya lewat Sabila Farm-nya (Kompas, 16/6/2011)
dapat jadi role model mengembangkan
simbiosis mutualisme antara petani, peneliti, dan praktisi. Sutopo, tanpa
sepetak tanah pun, sukses berbagi peran dengan petani membudidayakan aneka
tanaman buah lokal dan substitusi impor. Ia aktif membagi pengalaman,
memelopori dan mempromosikan model usaha taninya di banyak daerah.
Model hampir serupa dilakukan Muhamad Nadjikh (51), pengusaha
asal Gresik, eksportir aneka jenis ikan, udang, dan rajungan yang bermitra
dengan ratusan ribu nelayan dan ribuan pengepul di sepanjang pantai Madura,
Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Berkat visi usahanya,
nelayan bebas dari jerat kemiskinan, tengkulak, dan dapat margin layak. Cerita
sukses dua alumnus IPB yang mengawali kiprahnya puluhan tahun lalu itu memberi
inspirasi keswadayaan berbobot tinggi, tanpa campur tangan dan dukungan
pemerintah. Keduanya mempertautkan kapasitas sebagai man of idea dan man
of action sekaligus untuk meretas belenggu kekacauan kebijakan
pertanian. Mereka memimpin siasat gerilya untuk memaknai republik pertanian
berdaulat. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar