|
TIDAK lama lagi Jawa Timur menggelar perhelatan demokrasi, yaitu
pemilihan gubernur dan wakilnya. Siapa pun di antara empat pasangan yang
terpilih nanti, provinsi agromaritim dengan dua pertiga wilayahnya yang terdiri
atas laut seluas 951.250 kilometer persegi ini layak dipimpin pasangan gubernur
yang dituntut memiliki ocean leadership
(kepemimpinan bervisi kelautan).
Posisi geografis Jawa Timur memang strategis. Di antara 38 kabupaten dan kota yang ada, 22 daerah memiliki wilayah pesisir, kaya akan sumber daya hayati laut. Selat Madura, Selat Bali, Laut Jawa, dan Samudra Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Panjang pantai yang mencapai 1.900 kilometer serta bertabur 446 pulau membawa berkah keunggulan geoekonomi.
Walaupun memiliki banyak bandar yang belum berfungsi, provinsi paling timur di ranah Jawa ini memiliki pelabuhan laut yang sangat signifikan. Jumlahnya 46 pelabuhan. Sebanyak 24 di antaranya dikelola swasta. Belum termasuk Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, dan Kalimireng, Gresik, yang sedang dibangun.
Dengan keunggulan infrastruktur pelabuhan tersebut, siapa pun pasangan gubernur yang nanti menjadi nakhoda pilihan rakyat tidak punya alasan untuk tidak mampu melesatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan 38 juta rakyatnya.
Pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi menjadi prioritas untuk dimaksimalkan pemanfaatannya. Harus diakui, karena tidak ada kemauan politik, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi satu-satunya pelabuhan tumpuan perekonomian di Jatim, bahkan untuk Indonesia Timur. Padahal, banyak pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi idle capacity.
Misalnya, Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, dan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, yang sudah memenuhi syarat untuk disandari kapal kargo generasi ketiga. Keduanya dibangun agar mudah dijangkau dari wilayah timur dan diharapkan bisa menekan disparitas pertumbuhan antarderah.
Dua pelabuhan itu seharusnya mampu menjadi alternatif dan pendukung Tanjung Perak yang sudah overkapasitas serta membebani Kota Surabaya dan infrastruktur jalan di sekitarnya. Jika beroperasi maksimal, dua pelabuhan tersebut diyakini akan membawa manfaat yang sangat besar dalam pemerataan ekonomi di wilayah hinterland Jawa Timur.
Pengabaian Potensi
Dalam sidang pertemuan tingkat menteri Developing Eight Countries Organization for Economic Cooperation mengenai ketahanan pangan (food security) yang berlangsung di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, ditegaskan bahwa kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar upaya meningkatkan ketahanan pangan.
Wadah kerja sama delapan anggota negara berkembang, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki, itu menugaskan Indonesia untuk memimpin marine and fisheries issue. Persoalan tersebut menjadi isu strategis seiring berkembangnya industri maritim dan kebutuhan ikan di pasar dunia yang meningkat tajam.
Pada 2020, permintaan ikan untuk konsumsi manusia diperkirakan mencapai 119,6 juta ton per tahun (40 persen). Sisanya (60 persen) dari kebutuhan dunia atau 299 juta ton untuk bahan baku industri farmasi, pakan, dan sebagainya.
Apa relevansinya dengan Jawa Timur? Kebutuhan ikan dunia tersebut merupakan pasar yang bisa direngkuh provinsi yang sejatinya kaya produksi hasil laut dan potensi pesisirnya ini. Konsep pengembangan budi daya laut (keramba jaring apung) dan komoditas budi daya payau (tambak) seharusnya dijadikan lokomotif industrialisasi perikanan, tanpa menafikan pula potensi ikan air tawar seperti gurame, patin, gabus, lele, dan nila.
Peluang terbuka lebar dan pasar ekspornya sementara ini didominasi komoditas udang vanamei dari benua Amerika. Sementara itu, komoditas budi daya lainnya seperti ikan patin, ikan nila, udang windu, kerapu, dan rumput laut masih tertinggal jauh oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, atau Taiwan.
Memanfaatkan perairan dangkal lima mil dari garis pantai ke arah laut, tersedia lahan 427 ribu hektare yang bisa dimanfaatkan untuk budi daya laut (marine culture), untuk pengembangan berbagai komoditas laut. Produksi ikan kakap, kerapu, tiram, kerangdarah, teripang, mutiara, abalone, dan rumput laut dapat mencapai 3-4 juta ton per tahun serta menampung ratusan ribu tenaga kerja industri pengolahan.
Untuk menggantikan produk hasil tangkapan ikan laut yang terpuruk, budi daya tambak polikultur dengan komoditas udang, bandeng, dan rumput laut dalam satu kolam bisa pula dijadikan andalan produk hasil perikanan ramah lingkungan (organik) serta menopang swasembada ikan.
Perlu diketahui, walaupun memiliki laut yang luas, sebagian besar di antara 492 ribu nelayan dan 80 ribu petani tambak (berikut jutaan anggota keluarganya) masih didera kemiskinan. Ikan dan garam masih diimpor untuk memenuhi konsumsi dan industri lokal. Demikian pula tepung ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pakan ternak di Jawa Timur yang harus didatangkan dari Peru, Cile, serta Meksiko hingga 120 ton per bulan.
Nakhoda Jawa Timur terpilih nanti sudah saatnya mengubah visi dan misinya untuk tidak lagi landbase oriented, tetapi mengedepankan keadilan ekonomi serta menjadikan sektor maritim sebagai lokomotif agar daerah pesisir seperti Situbondo, Bangkalan, Sampang, serta Pamekasan tumbuh dan makmur. Tidak lagi menyandang predikat daerah tertinggal versi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal seperti pada 2012. ●
Posisi geografis Jawa Timur memang strategis. Di antara 38 kabupaten dan kota yang ada, 22 daerah memiliki wilayah pesisir, kaya akan sumber daya hayati laut. Selat Madura, Selat Bali, Laut Jawa, dan Samudra Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Panjang pantai yang mencapai 1.900 kilometer serta bertabur 446 pulau membawa berkah keunggulan geoekonomi.
Walaupun memiliki banyak bandar yang belum berfungsi, provinsi paling timur di ranah Jawa ini memiliki pelabuhan laut yang sangat signifikan. Jumlahnya 46 pelabuhan. Sebanyak 24 di antaranya dikelola swasta. Belum termasuk Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, dan Kalimireng, Gresik, yang sedang dibangun.
Dengan keunggulan infrastruktur pelabuhan tersebut, siapa pun pasangan gubernur yang nanti menjadi nakhoda pilihan rakyat tidak punya alasan untuk tidak mampu melesatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan 38 juta rakyatnya.
Pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi menjadi prioritas untuk dimaksimalkan pemanfaatannya. Harus diakui, karena tidak ada kemauan politik, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi satu-satunya pelabuhan tumpuan perekonomian di Jatim, bahkan untuk Indonesia Timur. Padahal, banyak pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi idle capacity.
Misalnya, Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, dan Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, yang sudah memenuhi syarat untuk disandari kapal kargo generasi ketiga. Keduanya dibangun agar mudah dijangkau dari wilayah timur dan diharapkan bisa menekan disparitas pertumbuhan antarderah.
Dua pelabuhan itu seharusnya mampu menjadi alternatif dan pendukung Tanjung Perak yang sudah overkapasitas serta membebani Kota Surabaya dan infrastruktur jalan di sekitarnya. Jika beroperasi maksimal, dua pelabuhan tersebut diyakini akan membawa manfaat yang sangat besar dalam pemerataan ekonomi di wilayah hinterland Jawa Timur.
Pengabaian Potensi
Dalam sidang pertemuan tingkat menteri Developing Eight Countries Organization for Economic Cooperation mengenai ketahanan pangan (food security) yang berlangsung di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, ditegaskan bahwa kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar upaya meningkatkan ketahanan pangan.
Wadah kerja sama delapan anggota negara berkembang, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki, itu menugaskan Indonesia untuk memimpin marine and fisheries issue. Persoalan tersebut menjadi isu strategis seiring berkembangnya industri maritim dan kebutuhan ikan di pasar dunia yang meningkat tajam.
Pada 2020, permintaan ikan untuk konsumsi manusia diperkirakan mencapai 119,6 juta ton per tahun (40 persen). Sisanya (60 persen) dari kebutuhan dunia atau 299 juta ton untuk bahan baku industri farmasi, pakan, dan sebagainya.
Apa relevansinya dengan Jawa Timur? Kebutuhan ikan dunia tersebut merupakan pasar yang bisa direngkuh provinsi yang sejatinya kaya produksi hasil laut dan potensi pesisirnya ini. Konsep pengembangan budi daya laut (keramba jaring apung) dan komoditas budi daya payau (tambak) seharusnya dijadikan lokomotif industrialisasi perikanan, tanpa menafikan pula potensi ikan air tawar seperti gurame, patin, gabus, lele, dan nila.
Peluang terbuka lebar dan pasar ekspornya sementara ini didominasi komoditas udang vanamei dari benua Amerika. Sementara itu, komoditas budi daya lainnya seperti ikan patin, ikan nila, udang windu, kerapu, dan rumput laut masih tertinggal jauh oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, atau Taiwan.
Memanfaatkan perairan dangkal lima mil dari garis pantai ke arah laut, tersedia lahan 427 ribu hektare yang bisa dimanfaatkan untuk budi daya laut (marine culture), untuk pengembangan berbagai komoditas laut. Produksi ikan kakap, kerapu, tiram, kerangdarah, teripang, mutiara, abalone, dan rumput laut dapat mencapai 3-4 juta ton per tahun serta menampung ratusan ribu tenaga kerja industri pengolahan.
Untuk menggantikan produk hasil tangkapan ikan laut yang terpuruk, budi daya tambak polikultur dengan komoditas udang, bandeng, dan rumput laut dalam satu kolam bisa pula dijadikan andalan produk hasil perikanan ramah lingkungan (organik) serta menopang swasembada ikan.
Perlu diketahui, walaupun memiliki laut yang luas, sebagian besar di antara 492 ribu nelayan dan 80 ribu petani tambak (berikut jutaan anggota keluarganya) masih didera kemiskinan. Ikan dan garam masih diimpor untuk memenuhi konsumsi dan industri lokal. Demikian pula tepung ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pakan ternak di Jawa Timur yang harus didatangkan dari Peru, Cile, serta Meksiko hingga 120 ton per bulan.
Nakhoda Jawa Timur terpilih nanti sudah saatnya mengubah visi dan misinya untuk tidak lagi landbase oriented, tetapi mengedepankan keadilan ekonomi serta menjadikan sektor maritim sebagai lokomotif agar daerah pesisir seperti Situbondo, Bangkalan, Sampang, serta Pamekasan tumbuh dan makmur. Tidak lagi menyandang predikat daerah tertinggal versi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal seperti pada 2012. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar