|
JAWA
POS, 21 Juni 2013
SEBELAS anggota
Kopassus kemarin mulai disidang pidana militer karena membunuh empat tersangka
pembunuhan di Lapas Cebongan. Mengherankan, betapa para oknum itu justru
dielu-elukan, terutama di Jogjakarta. Alat negara yang menyerbu instansi negara
tersebut dinilai berjasa menggentarkan para preman yang mulai melindap di Kota
Gudeg itu.
Gejala mengelu-elukan jalan pintas kekerasan tersebut seiring dengan ''kerinduan'' pada sosok Pak Harto. Tulisan -umumnya disertai gambar Pak Harto- kini banyak dijumpai di bak-bak truk antarkota, ''Masih lebih enak zaman saya, toh?''. Ketika BBM akan dinaikkan, beredar di jejaring sosial gambar ''Pak Harto'' mengajari ''Pak SBY'' di papan bertulisan, ''Jamanku bensin Rp 700, saiki piro, Le?'' (Zaman saya bensin Rp 700, sekarang berapa, Nak?).
Fenomena memuja masa lalu itu muncul seiring demokrasi kita yang tercitra kian memprihatinkan. Banyak elite bangsa yang beretorika palsu dan korup, termasuk kebanyakan penegak hukumnya. Pada saat yang sama, di tengah kemilau pertumbuhan, pemerataan dipertanyakan. Rasio Gini Indonesia -mengukur kesenjangan pendapatan- mencapai 0,42 alias tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.
Di akar rumput mulai tumbuh kerinduan pada zaman ''normal'' di bawah pemerintahan Soeharto. Disebut ''normal'' karena harga BBM dan kebutuhan pokok sangat murah, kerusuhan horizontal di permukaan minim, dan korupsi dianggap tidak merambah hingga ke tingkat bawah (meski, korupsi masif adalah warisan Orde Baru).
Fenomena tersebut berpotensi mengundang dampak negatif berupa munculnya ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan prospek bangkitnya hantu fasisme militer. Dalam sejarah, fasisme justru tumbuh di negara yang angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sedang menanjak tinggi, seperti pengalaman Jerman di bawah Hitler (dengan menumpang pemilu) atau kasus Jepang di bawah Hirohito.
Dalam kesenjangan ekonomi, timbul si miskin dan penganggur yang martabatnya terpuruk karena tidak berharta ketika gaya hidup mewah meraja. Inilah ''massa mengambang'' yang menjadi basis empuk romantika fasisme yang menjanjikan pemulihan harga diri mereka. Pendeknya, fasisme muncul di negara demokratis, tapi tidak mampu memenuhi impian yang dijanjikan demokrasi itu.
Ada baiknya membuka pesan pendiri bangsa, Sjahrir. Dia pernah mewanti-wanti akan bahaya fasisme dalam situasi peralihan menuju demokrasi. Dalam Perjuangan Kita (1945), Sjahrir mengingatkan, watak fasisme tertanam di alam pikir rakyat kita yang tercengkeram feodalisme (waktu itu bercampur dengan tradisi kolonial Belanda dan watak militeristis-fasis Jepang).
Alhasil, ketika tersulut kegagalan demokrasi, perjalinan tiga arus pikir tersebut membuahkan kebimbangan pencarian identitas dalam diri masyarakat. Karena itu, masyarakat menganut mitos Ratu Adil yang mencari identifikasi diri pada figur orang kuat. Nah, ketika figur orang kuat itu muncul -umumnya dari militer-, tinggal menunggu waktu bagi satu masyarakat untuk terperosok ke dalam sistem fasistis.
Sjahrir diamini para tokoh sezamannya, Mohammad Natsir, yang berpidato sebagai ketua Masjumi pada harlah ke-11 partai 7 November 1956. Dalam pidato ''Memulihkan Kepercayaan terhadap Demokrasi'' itu, dia mengatakan demokrasi liberal dan parlementer pada saat itu dipenuhi realitas suram munculnya beberapa gelintir manusia yang hidup mewah di tengah penderitaan rakyat, kegagalan negara melindungi keamanan jiwa rakyatnya, dan berkecambahnya para avonturir politik yang hanya mau memperkaya diri.
Sebelumnya, Sjafruddin Prawiranegara pada 1951 juga getir menyuarakan dalam Indonesia di Persimpangan Jalan bahwa ''Apabila para pemimpin rakyat pada satu saat tidak sanggup lagi bekerja betul-betul untuk kepentingan rakyatnya, apabila kedudukan atau kursi sudah menjadi tujuan bukan lagi menjadi alat, maka yang akan mengancam negara kita ialah bahwa demokrasi akan tenggelam dalam 'koalisi' dan kemudian koalisi dimakan oleh anarchie, dan anarchie diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata.''
Benang merah tiga pendapat tua tapi masih relevan itu, jika para elite pemimpin dalam demokrasi gagal memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan rakyat dan justru sibuk dengan berbagai kompromi politik untuk memperkaya diri dan membagi-bagi kue kekuasaan (koalisi, dalam istilah Sjafruddin), itu sama saja mengundang anarki. Jika anarki terjadi, terbukalah ruang bagi masuknya golongan bersenjata ke dalam politik atas nama kestabilan. Terciptalah satu sistem politik fasistis ala Orde Baru, satu sistem yang sayangnya kembali kita rindukan ketika reformasi baru 14 tahun.
Mencemaskan sekali nubuat ini. Demokrasi sekarang memang banyak ditaburi kabar elite penguasa yang menggemukkan pundi-pundi harta dengan cara loba seperti korupsi, pembentukan dinasti politik, dan abai kepentingan rakyat. Namun, Sjahrir meyakini ''tabiat/watak fasistis hilang sendiri dengan berkembangnya semangat demokrasi dan kemanusiaan''. Atau, lewat pengembangan kehidupan demokratis secara penuh, penciptaan kesejahteraan, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Jangan biarkan sistem demokrasi Indonesia menggali liang lahadnya sendiri! ●
Gejala mengelu-elukan jalan pintas kekerasan tersebut seiring dengan ''kerinduan'' pada sosok Pak Harto. Tulisan -umumnya disertai gambar Pak Harto- kini banyak dijumpai di bak-bak truk antarkota, ''Masih lebih enak zaman saya, toh?''. Ketika BBM akan dinaikkan, beredar di jejaring sosial gambar ''Pak Harto'' mengajari ''Pak SBY'' di papan bertulisan, ''Jamanku bensin Rp 700, saiki piro, Le?'' (Zaman saya bensin Rp 700, sekarang berapa, Nak?).
Fenomena memuja masa lalu itu muncul seiring demokrasi kita yang tercitra kian memprihatinkan. Banyak elite bangsa yang beretorika palsu dan korup, termasuk kebanyakan penegak hukumnya. Pada saat yang sama, di tengah kemilau pertumbuhan, pemerataan dipertanyakan. Rasio Gini Indonesia -mengukur kesenjangan pendapatan- mencapai 0,42 alias tertinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.
Di akar rumput mulai tumbuh kerinduan pada zaman ''normal'' di bawah pemerintahan Soeharto. Disebut ''normal'' karena harga BBM dan kebutuhan pokok sangat murah, kerusuhan horizontal di permukaan minim, dan korupsi dianggap tidak merambah hingga ke tingkat bawah (meski, korupsi masif adalah warisan Orde Baru).
Fenomena tersebut berpotensi mengundang dampak negatif berupa munculnya ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan prospek bangkitnya hantu fasisme militer. Dalam sejarah, fasisme justru tumbuh di negara yang angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya sedang menanjak tinggi, seperti pengalaman Jerman di bawah Hitler (dengan menumpang pemilu) atau kasus Jepang di bawah Hirohito.
Dalam kesenjangan ekonomi, timbul si miskin dan penganggur yang martabatnya terpuruk karena tidak berharta ketika gaya hidup mewah meraja. Inilah ''massa mengambang'' yang menjadi basis empuk romantika fasisme yang menjanjikan pemulihan harga diri mereka. Pendeknya, fasisme muncul di negara demokratis, tapi tidak mampu memenuhi impian yang dijanjikan demokrasi itu.
Ada baiknya membuka pesan pendiri bangsa, Sjahrir. Dia pernah mewanti-wanti akan bahaya fasisme dalam situasi peralihan menuju demokrasi. Dalam Perjuangan Kita (1945), Sjahrir mengingatkan, watak fasisme tertanam di alam pikir rakyat kita yang tercengkeram feodalisme (waktu itu bercampur dengan tradisi kolonial Belanda dan watak militeristis-fasis Jepang).
Alhasil, ketika tersulut kegagalan demokrasi, perjalinan tiga arus pikir tersebut membuahkan kebimbangan pencarian identitas dalam diri masyarakat. Karena itu, masyarakat menganut mitos Ratu Adil yang mencari identifikasi diri pada figur orang kuat. Nah, ketika figur orang kuat itu muncul -umumnya dari militer-, tinggal menunggu waktu bagi satu masyarakat untuk terperosok ke dalam sistem fasistis.
Sjahrir diamini para tokoh sezamannya, Mohammad Natsir, yang berpidato sebagai ketua Masjumi pada harlah ke-11 partai 7 November 1956. Dalam pidato ''Memulihkan Kepercayaan terhadap Demokrasi'' itu, dia mengatakan demokrasi liberal dan parlementer pada saat itu dipenuhi realitas suram munculnya beberapa gelintir manusia yang hidup mewah di tengah penderitaan rakyat, kegagalan negara melindungi keamanan jiwa rakyatnya, dan berkecambahnya para avonturir politik yang hanya mau memperkaya diri.
Sebelumnya, Sjafruddin Prawiranegara pada 1951 juga getir menyuarakan dalam Indonesia di Persimpangan Jalan bahwa ''Apabila para pemimpin rakyat pada satu saat tidak sanggup lagi bekerja betul-betul untuk kepentingan rakyatnya, apabila kedudukan atau kursi sudah menjadi tujuan bukan lagi menjadi alat, maka yang akan mengancam negara kita ialah bahwa demokrasi akan tenggelam dalam 'koalisi' dan kemudian koalisi dimakan oleh anarchie, dan anarchie diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata.''
Benang merah tiga pendapat tua tapi masih relevan itu, jika para elite pemimpin dalam demokrasi gagal memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan rakyat dan justru sibuk dengan berbagai kompromi politik untuk memperkaya diri dan membagi-bagi kue kekuasaan (koalisi, dalam istilah Sjafruddin), itu sama saja mengundang anarki. Jika anarki terjadi, terbukalah ruang bagi masuknya golongan bersenjata ke dalam politik atas nama kestabilan. Terciptalah satu sistem politik fasistis ala Orde Baru, satu sistem yang sayangnya kembali kita rindukan ketika reformasi baru 14 tahun.
Mencemaskan sekali nubuat ini. Demokrasi sekarang memang banyak ditaburi kabar elite penguasa yang menggemukkan pundi-pundi harta dengan cara loba seperti korupsi, pembentukan dinasti politik, dan abai kepentingan rakyat. Namun, Sjahrir meyakini ''tabiat/watak fasistis hilang sendiri dengan berkembangnya semangat demokrasi dan kemanusiaan''. Atau, lewat pengembangan kehidupan demokratis secara penuh, penciptaan kesejahteraan, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Jangan biarkan sistem demokrasi Indonesia menggali liang lahadnya sendiri! ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar