BBM dan Pesan Bercabang Politik Kelas

BBM dan Pesan Bercabang Politik Kelas Fachry Ali ;   Salah Satu Pendiri Lspeu Indonesia

KOMPAS, 21 Juni 2013

Merekonstruksi sejarah pembentukan kekayaan di Eropa, sejarawan Perancis Fernand Braudel berucap, ”Tak henti-hentinya uang telah mengejutkan manusia.” Dalam konteks riuh politik tentang BBM bersubsidi beberapa pekan ini, ungkapan Braudel itu bisa kita adaptasi: ”Tak henti-hentinya BBM telah mengejutkan manusia.”

Dengan seluruh perbedaannya, uang dan BBM mirip. Braudel mencatat uang telah merevolusi hubungan sosial ketika penggunaannya menyebabkan struktur kuno kehilangan keseimbangan dan wujud baru pertukaran mengganggu tatanan lama. Karena itu, uang adalah darah dalam badan sosial dan, seperti dinyatakan William Petty pada 1655, telah menjadi minyak dalam tubuh politik.

Sementara itu, BBM, kita tahu, adalah penggerak dunia mesin, instalasi, dan transportasi. Dalam fase sejarah, ketika denyut hidup hampir sepenuhnya bergantung pada mesin dan teknologi, BBM juga berfungsi sebagai darah tubuh ekonomi. Karena posisi uang strategis, Braudel melihat negara sebagai pemberi terbesar sekaligus muara sirkulasi uang itu. Mirip dengan itu, negara berperan dalam pengadaan BBM (menggali atau impor) dan sirkulasinya via pengaturan harga melalui kebijakan subsidi.

Braudel mencatat, dalam sejarah, penggunaan uang lebih menguntungkan beberapa pihak (pemungut pajak, rumah gadai, tuan tanah, pedagang besar, dan financiers). Subsidi BBM juga lebih menguntungkan kelas menengah ke atas. Ringkasnya, dari perspektif sosiologi politik dan politik-ekonomi, kebijakan moneter dan energi mengandung politik kelas. 

Politik kelas ini terdeteksi dalam pertarungan politik energi di DPR ataupun parlemen jalanan. Rapat Paripurna DPR atas APBN Perubahan berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM (Senin, 17/6), mendapatkan dukungan pialang saham (bagian dari kelas pemilik modal) di pasar modal. Pada penutupan sesi I, Indeks Harga Saham Gabungan (teks berjalan Metro TV pukul 13.25) menguat 0,35 poin dan pada sesi penutupan (pukul 16.45) naik 13,76 poin.

Berbagi kepentingan 

Di sini kelas pemilik modal berbagi kepentingan dengan negara. Optimisme para pialang saham didasarkan pada tesis pengurangan subsidi BBM menyehatkan perekonomian karena beban APBN terkurangi. Karena itu, postur ekonomi akan terjaga di mata investor global. Salah satu faktor gelombang pelarian modal, kemerosotan IHSG, dan depresiasi rupiah beberapa pekan sebelumnya ditafsirkan sebagai wujud kekhawatiran investor global atas produktivitas APBN. Pengusaha Sofjan Wanandi sejak dini mengusulkan pengurangan subsidi BBM. 

Namun, kelas pekerja sejak dua tahun ini telah merapatkan barisan menentang kebijakan ini. Tesis mereka: kenaikan harga BBM akan memi- cu inflasi, dan karena itu akan menurunkan daya beli rakyat kecil, di mana mereka termasuk di dalamnya. Dalam kata lain, kenaikan harga BBM identik dengan penyengsaraan rakyat. Dengan dukungan mahasiswa, ”kaum muda idealis”, kaum pekerja mengungkapkan penolakan dengan menggunakan parlemen jalanan. Pengurangan subsidi BBM merupakan momentum kelas pekerja kian mengonsolidasikan diri. 

Namun, gejala politik kelas ini tetap terasa ganjil. Di bawah rezim reformasi, negara tak berhak mengklaim kelas pemilik modal sebagai hasil reproduksinya seba- gaimana dulu didalilkan Richard Robison di masa Orde Baru. Sebagian besar kelas pemilik modal hari ini adalah kelanjutan masa lalu plus peluang ekonomi dan ”profesionalisme” yang tersodorkan globalisme. Karena itu, negara di bawah SBY, terutama sejak 2009, tidak serta-merta melihat mereka sebagai mitra strategis. Motif kecenderungan ini belum ada dalam rumusan resmi. Yang terlihat adalah migrasi kelas ini ke dalam dunia politik di bawah frasa ”dwifungsi saudagar” Jusuf Kalla. Apakah kelas pemilik modal diam-diam telah menjadi pesaing negara? 

Karena itu, ada gejala negara merapat ke kelas pekerja. Damainya ”pesta buruh” 1 Mei lalu menjadi indikator. SBY bertemu pemimpin kelas pekerja di Jakarta dan pada 1 Mei di Surabaya. Sejak awal 2013, pemihakan negara atas tuntutan perbaikan upah kelas pekerja mulai terlihat nyata. Ini bukan saja mendorong konsolidasi kelas pemilik modal, melainkan juga menempatkan mereka berhadapan dengan negara. Usul pengunduran realisasi kenaikan upah kelas ini kepada pemerintah adalah bukti nyata. Melalui dukungan negara, kelas pekerja tampak berkesempatan mengonsolidasikan diri. 

Politik energi beberapa pekan ini memperlihatkan pesan bercabang tentang politik kelas di Indonesia ketika pemilik modal mendukung kebijakan negara yang ditentang kelas pekerja. Namun, tampaknya, hingga akhir 2014, dengan alasan politik pemilu, negara lebih condong bermitra dengan kelas pekerja daripada kelas pemodal. ●