|
Di tengah melambungnya harga
kebutuhan pokok dan maraknya kekerasan, pihak Istana melemparkan isu
kudeta. Bagi saya, isu ini memperkuat indikasi bahwa pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono terasing dari jantung kehidupan rakyat.
Yang dikeluhkan SBY kian tidak
relevan dengan masalah yang dihadapi rakyat. SBY tidak menyadari,
sejatinya yang dikudeta adalah kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan
Presiden. Betapa tidak. Sebagai negara demokratis, secara normatif
kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara diselenggarakan
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Kepentingan rakyat berada pada
posisi sentral. Namun, yang terjadi, rakyat sudah digulingkan dari
kekuasaan tertingginya dan kini jatuh terjerembap di dasar piramida
penderitaan.
Derita Rakyat
Indikator ekonomi makro dinilai
positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi, arus investasi, dan peringkat
sebagai negara layak utang. Namun, itu semua dicapai dengan cara-cara
yang menyakiti dan menambah penderitaan rakyat. Indikasinya, pertama,
parahnya ketidakadilan sosial. Indeks gini meningkat dari 0,38 di tahun
2010 menjadi 0,41 (2011). Artinya, ada 1 persen warga yang menguasai 41
persen total kekayaan Indonesia. Menurut Forbes, 25 orang terkaya
Indonesia menguasai Rp 530 triliun atau setengah dari total APBN
2012. Sementara pendapatan 29 juta warga miskin dan 70 juta warga hampir
miskin kian tergerus inflasi.
Credit Suisse Research Institute mencatat Indonesia sebagai
salah satu negara dengan laju pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia.
Sekitar 112.000 orang kaya di Indonesia memiliki aset minimal 1 juta
dollar AS. Sayang, Indonesia sangat lambat menurunkan tingkat kemiskinan
(hanya 6 persen dalam kurun 2002-2012). Padahal, dalam kurun sama,
Vietnam berhasil menurunkan kemiskinan hingga 18,5 persen.
Di saat jumlah orang kaya
melambung, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat.
Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,88 (Maret 2012) menjadi 1,90
(September 2012). Indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,47 menjadi 0,48
pada periode yang sama. Pengeluaran warga miskin kian menjauhi garis
kemiskinan. Menjadi kaya tentulah hak setiap orang. Namun, meningkatnya
jumlah orang terkaya di saat jutaan orang miskin kian miskin memberi
isyarat; ada hak-hak orang miskin yang dihilangkan.
Kedua, pertumbuhan ekonomi
bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (SDA). Hal itu terlihat dari
meningkatnya ekspor berbasis SDA dari 41 persen (2011) ke 65 persen
(2012). Dalam pengelolaan SDA, pemerintah memberi peran berlebihan kepada
korporasi sekaligus melepas tanggung jawab melindungi warga dari
pelanggaran HAM oleh korporasi. Akibatnya, hak rakyat atas tanah, air,
dan keberlangsungan hidup dirampas dengan kekerasan.
Perkumpulan untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis mencatat, konflik SDA dan agraria
kian eskalatif. Pada tahun 2012 terjadi 232 konflik yang disertai
kekerasan dan pelanggaran HAM di 98 kabupaten/kota di 22 provinsi. Dari
jumlah itu, 69 persen melibatkan korporasi perkebunan, kehutanan, dan
pertambangan.
Ketiga, pelayanan publik semakin
meninggalkan rakyat miskin. Ini terlihat, misalnya, dari rencana PT KAI
menghapus kereta ekonomi dan menggantinya dengan kereta AC bertarif tak
terjangkau rakyat miskin. Frekuensi kereta ekonomi dikurangi, rakyat
miskin dipaksa berjubel mempertaruhkan keselamatannya. Sebelumnya, PT KAI
mensterilkan stasiun dari pedagang kecil yang banyak berjualan di peron
dan lahan milik stasiun. Ironisnya, pedagang bermodal besar justru dapat
tempat istimewa di area stasiun.
Warga miskin kian sulit
mengakses layanan kesehatan. Komnas Perlindungan Anak mencatat,
setidaknya delapan bayi miskin meninggal setelah ditolak rumah sakit dan
ratusan pasien miskin ditolak rumah sakit. Indonesia Corruption Watch pada 2010 menemukan, dari 986
pasien miskin pemegang Jamkesmas, Jamkesda, Gakin, dan SKTM di 19 rumah
sakit di Jabodetabek, 70 persen mengalami kesulitan mengakses layanan
kesehatan.
Di daerah, kondisinya lebih
mengenaskan. Tempat pelayanan ada, tetapi tenaga medis dan obat tak ada.
Kematian yang tak perlu terlalu sering terjadi. Kabar terbaru, 95 warga
Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, meninggal karena busung lapar. Bahkan,
seorang guru di Maybrat, Papua Barat, terpaksa membiarkan anaknya
menderita gizi buruk. Untuk berobat, ia harus menempuh 12 jam perjalanan
darat. Sementara tujuh bulan gajinya belum dibayar.
Bila layanan transportasi dan
kesehatan saja sulit didapat, apalagi layanan tempat tinggal. Warga
miskin mayoritas bekerja di sektor informal dan sulit mengakses layanan
kredit pemilikan rumah. Bahkan di Depok, pemerintahnya membuat aturan
yang mewajibkan pengembang membangun rumah dengan luas minimal yang hanya
bisa diakses golongan kaya. Artinya, orang miskin dilarang tinggal di
Depok.
Keempat, meningkatnya kekerasan
terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk perdagangan bayi. Tekanan
ekonomi dan menyempitnya ruang hidup rakyat miskin lebih banyak diderita
perempuan dan anak.
Politik Penjarahan
Setiap pemilu, rakyat
seolah-olah menunjukkan kedaulatannya, memilih pemimpin dan para
wakilnya. Namun, itu semua ritual belaka sebab de facto sistem politik RI
adalah politik penjarahan yang tak mengenal kepentingan rakyat dan hanya
menjadikan rakyat figuran. Disebut politik penjarahan karena partai berebut
posisi bukan untuk kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup rakyat,
tetapi untuk memperbesar peluang menjarah kekayaan negara.
Hasilnya, sepertiga dari
gubernur dan seperempat dari hampir 500 kepala daerah terseret kasus
korupsi. Hal serupa terjadi pada pejabat publik dan pengurus partai.
Sementara sumpah SBY menjadi yang terdepan dalam pemberantasan korupsi
belum terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya, SBY terbelenggu korupsi
yang membelit partainya sendiri.
Akhir kata, judul tulisan ini
rasanya kurang pas. Pada kenyataannya, rakyat dan SBY sudah dikudeta.
Rakyat dikudeta dari kedaulatannya; SBY mengudeta kekuasaannya sendiri.
Posisi SBY tetap presiden, tetapi ia banyak diam terhadap banyak kasus
kekerasan dan penyelewengan kekuasaan oleh aparat negara dan korporasi
yang meruntuhkan wibawa negara. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar