|
Kapankah seorang kandidat Presiden Indonesia harus
mendeklarasikan dirinya kepada publik? Inilah kontroversi politik yang
terus bermunculan setiap kali menjelang pemilihan umum. Karenanya, tak
heran ketika Partai Golkar jauh-jauh hari sudah memutuskan bahwa ketua
umumnya, Abu Rizal Bakrie (ARB) sebagai bakal Calon Presiden dalam Pemilu
2014 mendatang juga mengundang pro-kontra, tidak saja di publik tetapi juga
di internal partai Golkar sendiri.Setiap kali pencalonan selalu saja
mengundang kontroversi.
Namun, bagi demokrasi pemilu modern maka langkah yang
diambil ARB dan Golkar patut mendapat apresiasi. Langkah mendeklarasikan
calon presiden lebih dini akan mempunyai nilai plus dan menguntungkan
publik karena publik berkesempatan mengenal lebih dalam tentang kandidat
politik yang bakal ikut kontestasi. Bagaimana pun, salah satu prasyarat
penting bagi sebuah pemilu modern adalah, masyarakat pemilih perlu
memperoleh kecukupan informasi tentang para kandidat politik yang bakal
ikut dalam kontestasi.
Dengan demikian, langkah ARB dan Partai Golkar yang
lebih dini mendeklarasikan calon presidennya patut ditiru oleh kandidat dan
partai pengusung kandidat lainnya. Dengan demikian kompetisi politik bisa
lebih bermakna karena publik juga berkesempatan mengevaluasi berbagai
argumen dari para kandidatnya. Dengan demikian terbangun dialektika pemikiran
kritis. Munculnya dialog kritis di tengah masyarakat ini memang diperlukan
bagi kualitas pemilu. Bagaimanapun, demokrasi yang kompetitif akan
mendorong terjadinya debat dan adu argumen di tengah-tengah publik. Bisa
jadi, ketika satu pihak menampilkan diri di depan publik dengan sejumlah
klaim, justifikasi maupun pemikiran, pada saat bersamaan akan diselidiki
oleh lawan politiknya yang mencoba meyakinkan publik tentang kekurangan
pandangan tersebut serta menyodorkan pandangan lain yang lebih baik. Bahkan
mungkin saja, rekam jejak nya akan "dikuliti" oleh lawan-lawan
politik. Ketika adu argumentasi berjalan baik, maka publik akan diuntungkan
karena memperoleh banyak informasi yang kemudian bisa memilah-milah,
menyeleksi dan mengevaluasi untuk kemudian dijadikan sebagai dasar
menentukan pilihannya.
Dengan demikian, rakyat dapat menentukan pilihan atas
dasar rasionalitas, bukan sekedar pertimbangan emosional apalagi hanya atas
dasar saweran atau karena diberi sejumlah uang. Bagaimana pun pemilu
presiden semestinya dimaknai tidak semata-mata sebagai sebuah kontestasi
politik melainkan juga sebagai instrumen untuk menemukan anak bangsa
terbaik yang memang memiliki kompetensi untuk memegang jabatan publik yang
dikontestasikan. Inilah pentingnya mengapa para kandidat presiden perlu
jauh-jauh hari diketahui oleh masyarakat.
Memang secara formal pengajuan nama calon presiden/
wakil presiden harus disampaikan setelah pemilu legislatif oleh partai
politik atau gabungan partai politik (baca Pasal 6-a ayat 2 UUD 1945 hasil
amandemen). Bahkan, dalam undang-undang tentang pemilihan presiden-wakil
presiden, masih ditambahkan ketentuan partai atau gabungan partai yang bisa
mengajukan pasangan capres-cawapres adalah partai atau gabungan partai yang
memperoleh suara atau kursi di DPR dengan jumlah tertentu (presidential threshold).
Karenanya, pemikiran konservatif acapkali menilai,
pencalonan sebelum pemilu legislatif dianggap "nggege mongso"
(mendahului ketentuan). Padahal, dalam konteks pemilu modern, publik harus
jauh-jauh hari mengetahui siapa saja bakal calon pemimpinnya sehingga dapat
melakukan evaluasi dan penialaian terhadap sang kandidat.
Selain itu, partai politik yang dari jauh-jauh hari
sudah menetapkan siapa bakal calon presidennya juga akan membuat kerja
politik dari partai yang bersangkutan lebih fokus sehingga soliditas partai
lebih terjaga. Deklarasi calon yang lebih awal juga menunjukkan keseriusan
dan komitmen dari kandidat untuk memimpin negeri ini di samping akan
memiliki waktu lebih banyak untuk kampanye diri. Bagaimana pun kampanye
yang ideal adalah kampanye yang bersifat permanen, berkesinambungan dan
total.
Mengampanyekan gagasan, pemikiran maupun komitmen tentulah tidak
bisa hanya sesaat dan bersifat artifisial.
Di tengah gencarnya arus informasi sebagai akibat
kebebasan pers, menuntut kerja politik yang sungguh-sungguh dari siapa pun
yang ingin menduduki jabatan-jabatan yang dikontestasikan melalui pemilu.
Kampanye atau pencitraan harus dilakukan dengan
orientasi pada apa yang sejatinya diperlukan oleh masyarakatnya sehingga
pencitraan yang dilakukan bukan sekedar praktek komunikasi tanpa substansi.
Bukan sekedar komunikasi yang mempertontonkan berbagai
kepalsuan, artifisialitas dan superfisialitas politik. Jika ini yang
dilakukan, maka akan kontra produktif karena kini publik sangat mudah
mengakeses berbagai informasi.
ARB telah memelopori tradisi baru, jauh-jauh hari sudah
mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Langkah ini sangat bermakna
bagi pengembangan demokrasi di negeri ini. Masyarakat pemilih berkesempatan
memperoleh kecukupan informasi tentang gagasan, pemikiran, semangat,
komitmen, kapasitas, integritas dan rekam jejak ARB.
Ini penting sehingga masyarakat pemilih bisa
mempelajari, mengevaluasi dan kemudian menjatuhkan pilihannya. Dengan
demikian, pilihan didasarkan atas rasionalitas. Inilah salah satu ciri
pemilu modern. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar