|
Memanfaatkan
Faktor Obama
Dinna Wisnu ; ”Cofounder” dan Direktur
Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina
|
KOMPAS,
09 November 2012
|
Selamat Presiden Barack
Obama. Dalam 49 hari, Anda harus selesaikan problem defisit fiskal 600 miliar
dollar atau Amerika Serikat akan ambruk lagi dalam resesi”. Demikian tulis
John Schoen dalam NBC News segera setelah pengumuman kemenangan Obama atas Mitt
Romney.
Partai
Komunis China mengirim ucapan selamat, tetapi di sisi lain muncul pernyataan
bahwa siapa pun pemimpin di AS tetap harus tahu bahwa China sudah menentukan
pilihan untuk bergeming atas desakan-desakan AS. Para komentator dari China
menegaskan, suka atau tidak, AS harus bisa menerima kehadiran China sebagai
kekuatan adidaya baru di dunia.
Di
Timur Tengah, para pengamat dari Iran lebih banyak prihatin. Iran bersiap
untuk menghadapi Obama yang lebih tegas, tetapi tidak melihat alasan bagi
Iran untuk duduk dalam meja perundingan dengan AS terkait apa pun.
Reaksi-reaksi
di atas menggambarkan beratnya tugas Presiden Obama. Dengan segala tekanan
yang demikian besar, apa posisi yang akan diajukan Indonesia kepada AS?
Melalui
payung kerja sama bilateral Indonesia-AS, The US-Indonesia Comprehensive
Partnership, sudah tergaris sejumlah program kemitraan. Misalnya, dalam hal
investasi di bidang infrastruktur, AS sudah berjanji mengucurkan dana
maksimal 5 miliar dollar AS, termasuk untuk 13 sektor di Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan
pembangunan empat pabrik etanol kerja sama Pertamina dan Cenalese
Corporation.
Ada
juga 5 juta dollar AS untuk kemitraan di bidang pendidikan, lengkap dengan
rangkaian rencana untuk menyentuh 32 lembaga pendidikan di Indonesia. Juga
pembangunan pusat perubahan iklim dan proyek-proyek pengembangan energi
terbarukan. Tahun lalu dan awal tahun ini, AS sudah mendanai berbagai
kunjungan pejabat Indonesia untuk pengembangan kemitraan perdagangan dan
kewirausahaan. Artinya, jalur kerja sama Indonesia-AS sudah terbangun dan
dibayar uang mukanya.
Pertanyaannya,
apakah semua ini semata proyek di mata pejabat negara kita? Apakah ada nilai
tambah yang bisa diinjeksi sehingga proyek-proyek itu menguntungkan
Indonesia?
Kepentingan
Indonesia dan AS jelas berbeda. Indonesia dalam 5-10 tahun ini punya tugas
membenahi segala sistem aturan, pengawasan dan jejaring kemitraan antara
ragam instansi pemerintah (pusat ataupun daerah) dan lembaga-lembaga pendidikan
serta kemasyarakatan. Tentu bukan sekadar untuk beres-beres, Indonesia
berkepentingan untuk melicinkan jalan menuju pemantapan status negeri ini
sebagai negara besar yang mantap demokrasinya, damai, dan sejahtera
masyarakatnya.
Kalau
kemitraan dengan AS cuma jadi proyek belaka, ini pemborosan peluang. Tidak
sekali dalam 100 tahun muncul peluang kemitraan yang demikian lengkap dan
saling berkaitan. Bayangkan potensinya jika berbarengan dengan kemitraan itu
pemerintah mengucurkan dana dan perhatian juga untuk mengembangkan energi
terbarukan. Juga mengatur koordinasi dengan aktor-aktor di dalam negeri
dengan segala ketegasan dan kejelasan arah.
Tak
hanya problem pembengkakan subsidi BBM bisa diatasi secara bertahap, akan
terjadi pula proses transfer pengetahuan yang melibatkan banyak pihak. Uni
Eropa dan sejumlah negara di Amerika Selatan niscaya akan lebih tertarik
untuk ikut berinvestasi di Indonesia. Mereka sudah menjajakan berbagai
”dagangan” teknologi terbarukan ke Tanah Air, tetapi masih kesulitan merealiasikan
ide-idenya.
Jika
pemerintah membenahi sistem kemitraan tripartit antara asosiasi pengusaha,
serikat pekerja, dan pemerintah sambil memperluas jejaring kerja sama
perdagangan, investasi, dan industrialisasi dengan AS serta negara-negara
lain yang disegani AS, secara bertahap para pekerja dan sektor usaha
Indonesia disiapkan untuk bertransformasi jadi sayap-sayap usaha yang
tangguh.
Jika
pemerintah tidak mengedepankan politik dalam penentuan upah dan produktivitas
buruh serta perusahaan, dan lebih serius menerapkan serta memantau
ukuran-ukuran ekonomi di situ, pupus pula segala kecaman antara Apindo dan
serikat buruh yang selama ini sering dijadikan alasan bagi perusahaan asing
untuk lebih menekan Indonesia. Bukankah Duta Besar AS mengakui bahwa pada
dasarnya pengusaha AS betah beroperasi di Indonesia.
Menjadi
mitra artinya menjadi kawan yang sejajar. Berarti Indonesia tidak boleh cuma
menadahkan tangan dalam kerja sama dengan AS. Jangan lupa, AS sedang
membutuhkan dukungan Indonesia untuk memuluskan agenda-agendanya di Asia.
Kalau Indonesia berkomitmen menegakkan politik luar negeri yang bebas aktif,
ruang pandang Indonesia harus luas dan jauh.
Contohnya
dalam konteks ASEAN. Kalau Indonesia mau dan ini terbukti sudah terlaksana,
perdagangan antarnegara di kawasan ASEAN dapat diintensifkan. Keuntungannya
bisa dirasakan sekarang, Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada surplus
perdagangan dengan China, Jepang, atau AS. Meskipun perekonomian AS dan Uni
Eropa seret, kita masih bisa menggenjot pertumbuhan.
Ke
depan kita harus siap dengan konsekuensi pilihan AS dan negara-negara
tetangga. Misalnya di ASEAN, program lumbung bersama belum menunjukkan
kemajuan berarti, proteksi produk pertanian makin tinggi, padahal perubahan
iklim dan kebijakan pertanian setiap negara jelas mengikis stok pangan dan
menimbulkan inflasi harga pangan. Dalam hal energi fosil, jelas Indonesia
harus berani menegosiasikan ulang dengan cara yang elegan berbagai skema
penjualan gas, batubara, dan minyak bumi karena kebutuhan domestik jelas
harus meningkat untuk revitalisasi industri.
Di
bidang manufaktur, karena Obama akan ”menghukum” perusahaan AS yang
mengekspor pekerjaan ke luar negeri, maka kita harus siap jika terjadi
relokasi dari perusahaan besar, seperti Nike dan Adidas. Soal ketenagakerjaan
kita pun perlu mengantisipasi migrasi pekerja dari negara lain.
Waktu
terus berganti dan pergantian itu bergulir dengan makin cepat. Kita melihat
sendiri bahwa semakin maju demokrasi, makin tinggi pula harapan masyarakat pada
pemimpinnya dan semakin pendek jangka waktu yang diberikan untuk membenahi
kemelut yang dialami masyarakat. Beragam urusan mikro di tataran individu dan
keluarga, seperti upah, potongan pajak, dan punya asuransi kesehatan atau
tidak pun seperti kita saksikan di AS, bisa di-blow-up hingga Obama
menghabiskan dana kampanye 645 juta dollar AS. Ini rekor tertinggi
Jadi,
mari semua menyikapi hari ini sebagai hari baru dengan kecekatan baru pula.
Dengan demikian, ketika besok China, Iran, Suriah, atau negara di belahan
dunia lain mengaduk lagi konstelasi politik ekonomi dunia, kita sudah punya
instrumen yang lebih baik untuk melindungi kepentingan Indonesia. Faktor
Obama akan kedaluwarsa dalam waktu sangat dekat. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar