Euforia China: Dinamisasi Asia Timur

Euforia China: Dinamisasi Asia Timur Pamungkas Ayudhaning Dewanto ;  Mahasiswa Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto

KOMPAS, 19 November 2012

Pada pertengahan Oktober 2012, Dana Moneter Internasional (IMF) melangsungkan sidang tahunannya di Tokyo, Jepang. Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF, berulang-ulang mengingatkan pentingnya kerja sama Asia untuk merespons pelambatan ekonomi yang diprediksi akan melanda. Asia sendiri diprediksi akan menjadi satu-satunya kawasan yang tumbuh kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Tentu saja hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi China yang belum tertandingi. Di tengah stagnasi Eropa, China justru kembali mengalami surplus perdagangan hingga 9 persen pada Oktober. Di Jepang, sektor perbankan mengalami peningkatan kepemilikan surat berharga, namun di sisi lain, bank-bank daerah mengalami penipisan modal dan pelambatan pendapatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh ancaman serius depopulasi (ageing population). Bagaimana dengan Asia Tenggara? Stabilitas ekonomi di kawasan ini cukup terkendali. Situasi ini sangat mendukung bagi penciptaan kerja sama ekonomi Asia yang lebih mapan dan komprehensif. Hanya saja, perkembangan menarik patut dicermati terkait gelombang instabilitas yang melibatkan China di kawasan. Tindakan Membabi-Buta Pertama, sengketa di Kepulauan Spratly antara China dengan beberapa negara semakin menambah ketegangan di kawasan. Dengan adanya sengketa ini, hubungan China-ASEAN menjadi terpecah. Persepsi ASEAN dalam diplomasinya dengan China ke depan akan diwarnai perbedaan pendapat yang serius terkait isu ini. Kedua, agresivitas China yang menyulut ketegangan dengan Jepang di Pulau Diaoyu/Senkaku. Sengketa ini cukup berlarut, dimulai dengan pendudukan pulau yang dilakukan oleh beberapa aktivis China, hingga menjamurnya protes anti-Jepang di berbagai penjuru China. Akibat dari sengketa ini, China bahkan menolak mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri pertemuan tahunan IMF yang diselenggarakan di Tokyo bulan ini. Ketiga, peluncuran kapal induk Liaoning yang dilakukan di tengah sengketa beberapa pulau di Asia Timur menyulut tensi krisis di kawasan. Saat ini, media China tengah gencar menyiarkan dan mempromosikan kapal induk ini kepada setiap warganya. Hal ini dimungkinkan bisa menyulut sentimen nasionalisme masyarakat China, termasuk gelombang aksi anti-Jepang yang terus bermunculan. Kondisi ini tentu sangat memengaruhi kinerja perdagangan China-Jepang. Dalam sembilan bulan terakhir, nilai perdagangan di antara kedua negara ini terus mengalami kemerosotan. Krisis di Diaoyu/Senkaku menyulut sentimen warga untuk memboikot barang-barang Jepang yang masuk ke China. Penjualan mobil Jepang di China, misalnya, anjlok 35-50 persen dari tren penjualan normal. Bahk Jae-wan, Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan, masih berharap besar agar pertemuan Pakta Perdagangan Trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan China pada November ini dapat berjalan dengan lancar meski ketegangan sedang memanas di antara dua negara itu (WSJ Asia, 9/10/2012). Pakta kerja sama ini menjadi salah satu alat yang diandalkan meningkatkan kerja sama untuk menopang pertumbuhan di Asia. ASEAN sendiri belakangan belum mampu membuktikan bahwa institusi ini dapat melakukan konsolidasi politik internal dengan baik. Hubungan antarnegara anggota ASEAN mengalami keretakan pasca-Pertemuan Tingkat Menteri (AMM) ke-45 di Kamboja, Juli lalu. Untuk pertama kalinya ASEAN gagal merumuskan sebuah pernyataan sikap bersama (joint communiqué) atas sengketa di Laut China Selatan. Dari berbagai laporan media, muncul dugaan bahwa Kamboja mendapatkan masukan dari China untuk menolak rumusan pernyataan sikap bersama yang dalam pertemuan pendahulu (preliminary meeting) sebenarnya sudah berhasil dicapai kesepakatan di antara semua anggota, terkecuali Kamboja. Alasan Kamboja dianggap tidak cukup adaptif dengan tidak menyetujui elemen-elemen bilateral yang muncul dalam klausul pernyataan bersama itu. Tiga Skenario Peristiwa ini setidaknya memunculkan tiga skenario dalam percaturan politik di Asia Tenggara. Skenario pertama, jika benar China secara sengaja memecah kesepahaman negara-negara yang tergabung di ASEAN, semangat integrasi ASEAN yang rencananya mencapai tahapan integrasi lebih lanjut pada 2015 terancam jadi mimpi belaka. Kedua, jika benar Kamboja telah berkiblat ke China, dengan sendirinya membuka pintu bagi Filipina dan Vietnam untuk bersekutu dengan negara yang dianggap mampu mengimbangi China dan memiliki kepentingan sama di Laut China Selatan, yakni Amerika Serikat. Keadaan ini akan menciptakan polarisasi dan memastikan pelemahan modal sosial negara anggota ASEAN. Ketiga, jika tensi politik internal China terus memanas, diikuti dengan munculnya sentimen nasionalisme publik, tentu meningkatkan ancaman pada kinerja ekonomi dan keuangan atas gelombang nasionalisasi yang bisa muncul kapan saja. Tentu saja ini kabar buruk bagi para pebisnis yang sudah mapan di China. Gencarnya Pemerintah China menutup kantong-kantong aspirasi yang tak sejalan dengan pemerintah juga menandakan bahwa gerakan radikal untuk menentang rezim Partai Komunis China (PKC) tengah berkembang secara sporadik. Ancaman destabilisasi internal inilah yang jadi momok paling menakutkan bagi Pemerintah China, begitu pula kinerja ekonomi negara. Pada saat China tersihir dengan euforianya, tentu saat yang tepat bagi para investor untuk mempersiapkan alternatif pasar yang dapat memfasilitasi dan menyerap modal. Ini jugalah saat yang tepat bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang dianggap sebagai salah satu pasar terkuat di kawasan, untuk berkonsolidasi mempersiapkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang ramah investasi. Pemerintah perlu merapatkan barisan untuk mengevaluasi segala kebijakan yang merugikan iklim bisnis dan penciptaan kesejahteraan sesegera mungkin. Konflik lintas institusi penegak hukum yang tidak diikuti dengan berkurangnya korupsi, distribusi anggaran yang tidak berpihak pada peningkatan pendidikan dan kemudahan berusaha, harus segera dipecahkan untuk menyambut kemungkinan instabilitas internal China. ●