Menggagas
Sumpah Pemuda 2012
Thariq Mahmud ; Ketua Umum Gerakan Pemuda Antikorupsi,
Inisiator Sumpah Pemuda 2012
|
MEDIA
INDONSIA, 27 Oktober 2012
PERJALANAN sejarah
bangsa Indonesia mencatat tinta emas yang salah satunya ialah perjuangan
pemuda Indonesia pada 1928. Dengan berbagai latar belakang baik suku, agama,
maupun bahasa, mereka bersatu untuk mengikuti Kongres Pemuda yang kemudian
menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah para pemuda itu menjadi
tonggak sejarah pen ting bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Efek lanjut
Sumpah Pemuda 1928 itu kemudian semakin menguatkan kehendak rakyat Indonesia
untuk merdeka. Tujuh belas tahun kemudian, Indonesia benar-benar menjadi
negara yang merdeka melalui Proklamasi 17 Agustus 1945.
Sumpah Pemuda 1928 lahir karena kesadaran
kebangsaan yang kuat di antara pemuda In donesia pada saat itu untuk
menanggalkan identitas kelompok, bersatu menyatakan si kap yang sama untuk
Indonesia. Kondisi objektif Indonesia pada saat itu menjadi faktor penting
1928. Bagaimana sikap pemuda melihat kondisi objektif Indonesia hari ini?
Dalam UUD 1945 disebutkan, ‘Bumi air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Realitasnya, hampir seluruh sektor
ekonomi nasional dikuasai asing. Asing menguasai sektor ekonomi kita antara
50,6% dan 75%, dari perbankan hingga perminyakan dan gas. Walhasil, bangsa
ini seakan menjadi babu di negerinya sendiri atau bahkan seperti pepatah
‘tikus mati di lumbung padi’. Cita-cita besar founding father bangsa ini
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pelan-pelan ditutup karang
besar kepentingan asing.
Praktik korupsi juga makin mengerikan. Jika
merujuk pada temuan lembaga resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya,
kita dikejutkan dengan data korupsi yang mereka miliki. Apalagi jika merujuk
pada lembaga antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) atau
Transparency International. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang
disampaikan pada Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu, sejak 2003 hingga
semester I 2011 terjadi 305 dugaan kasus tindak pidana korupsi. Total
kerugian negara dalam 305 kasus tersebut mencapai lebih dari Rp33 triliun.
Survei Transparency International yang disebarkan kembali Transparency
International Indonesia, Kamis (1/12/2011), mengukur tingkat korupsi dari 183
negara dengan rentang indeks mulai 0 sampai dengan 10, dengan 0 berarti
sangat korup dan 10 sangat bersih dari korupsi. Pada 2011 skor Indonesia
dalam CPI ialah 3,0. Skor yang menggambarkan tingginya tingkat korupsi di
Indonesia.
Baru-baru ini BPK juga menemukan penyelewengan
anggaran perjalanan dinas sebesar 30%-40% dari biaya perjalanan dinas senilai
Rp18 triliun selama setahun. Itu merupakan indikasi perampokan uang rakyat
(data 15 Mei 2012). BPK juga menemukan kerugian negara Rp13,25 triliun di
sektor pertambangan (Managementdaily.co.id, 3 April 2012). Temuan BPK
mengindikasikan perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi
pemerintah. Termasuk kolaborasi instansi pemerintah dengan swasta.
Di sisi lain, pengangguran juga makin memprihatinkan,
sebagaimana diberitakan media berpengaruh bahwa rata-rata pengangguran kaum
muda Indonesia 22,22%. Jumlah itu lebih besar ketimbang Asia Tenggara dan
Pasifik yang 13,9% dan tingkat dunia yang 12,8% (data 15 Mei 2012).
Pengangguran yang banyak juga implikasi dari salah kelola penyelenggaraan
negara.
Rakyat Bertahan Miskin
Dari segi data kemiskinan,
ternyata angka kemiskinan pada rentang 2004-2012 tidak mengalami perubahan.
Jumlah penduduk miskin Indonesia di 2003, setahun sebelum Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) menjadi presiden, ialah
12,47%. Setelah delapan
tahun di bawah pemerintahan SBY, angka kemiskinan tetap berada di angka
12,5%. Di 2009, angka kemiskinan Indonesia justru sempat melonjak ke angka 14,8% (BPS, 2009).
Lebih ironis lagi, negeri ini seperti ada
dalam ketiadaan. Ia ada, tetapi keberadaannya tidak dirasakan rakyat jelata.
Rakyat jelata bisa bertahan karena kerja kerasnya bertahan hidup, bukan
karena ada pemerintah. Ada pemimpin, tetapi seperti ketua sebuah gerombolan.
Bukan kepemimpinan bangsa yang berjalan, melainkan pengorganisasian
gerombolan-gerombolan. Agaknya literatur lama tentang hukum besi oligarki (The Iron Law Oligarchi, Robert Michels,
1911) jauh lebih terlihat ketimbang pemerintahan yang demokratis untuk
kepentingan rakyat. Oligarki kekuasaan di Indonesia adalah ironi lain dari
negeri yang oleh Jimmy Carter disebut sebagai negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia ini. Ironi demokrasi Indonesia hari ini yang menyuburkan
korupsi juga melengkapi indikator sebagai kondisi objektif yang makin
memprihatinkan negeri ini.
Dalam perspektif teori identitas (Sheldon
Stryker, 1980), persoalan itu dapat dibaca sebagai realitas praksis struktur
politik dan sosial yang sedang berlangsung di negeri ini. Secara perlahan
tapi pasti, itu mengikis identitas kolektif bangsa karena ada hubungan saling
memengaruhi antara individu dan struktur sosial serta struktur politik yang
lebih besar (masyarakat dan negara atau pemerintah) atau sebaliknya.
Kebijakan dan arah bangsa yang keliru akan berdampak luas bagi identitas
individu dan identitas kolektif sebuah bangsa.
Sumpah Pemuda Baru
Kepada siapa kita berharap adanya perubahan
Indonesia saat ini? Hanya kepada kaum muda yang meyakini sumpahnya,
sebagaimana pemuda Indonesia meyakini sumpahnya pada Oktober 1928, hingga
bangsa ini mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Panggilan kesejarahan
bangsa, panggilan nurani, panggilan jiwa-jiwa rakyat yang kelaparan, dan
panggilan kejujuran intelektual pemuda meniscayakan pemuda Indonesia hari ini
semestinya tampil memimpin perubahan.
Pembiaran terhadap rezim yang korup,
praktik politik yang liar akibat amendemen UUD `45 dan akibat elite yang
tidak memiliki integritas, hingga praktik ekonomi yang menguras habis
kekayaan alam sesungguhnya mencederai ideologi Pancasila.
Tentu kita tidak antiasing, tetapi harus
sejajar dengan mereka. Negeri yang sumber daya alamnya kaya ini merupakan
milik kita dan bukan punya mereka.
Gagasan kembalinya pemuda Indonesia bersatu,
menyatakan sikap untuk melakukan koreksi total terhadap pemerintahan saat ini
dengan sebuah gerakan sosial dan gerakan moral Sumpah Pemuda 2012, menjadi
sebuah tanggung jawab moral dan keharusan sejarah menuju Indonesia adi daya
di masa depan.
Pemuda Indonesia dari beragam latar belakang
bersatu dan bersumpah untuk 1) Bertanah air satu tanah air Indonesia, 2) Ber
bangsa satu bangsa Indonesia, 3) Menjunjung bahasa persatuan, bahasa
Indonesia, 4) Berideologi satu ideologi Pancasila, dan 5) Bertekad
mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 teks yang asli.
Naskah Sumpah Pemuda 2012 mengandung makna
melanjutkan militansi semangat pemuda 1928 dan menyatukan diri untuk
Indonesia masa depan yang maju berdaulat secara politik, secara ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan, dengan menegaskan bahwa ideologi Pancasila
adalah ideologi Indonesia dan UUD 1945 yang asli adalah konstitusi Indonesia
yang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, sebagai modal dasar
strategis bangsa.
Kembali ke UUD 1945 teks yang asli dimaksudkan
un tuk mengembalikan bangsa ini pada treknya baik secara sistem ekonomi maupun
sistem politik. Saat ini praktik politik justru menumbuhsuburkan poli tik
uang, korupsi, konflik horizontal, konflik elite, dan tidak menghasilkan
pemimpin yang berkualitas. Hasil pemilu kada hanya menghasil hanya menghasil
kan 60% kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi bahkan sebagian sudah
mendekam dalam penjara. Oleh karena itu, pemuda siap menjadi pelopor
kebangkitan Indonesia. Ketua Umum Gerakan Pemuda Antikorupsi dan inisiator
Sumpah Pemuda 2012. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar