TVRI Jangan Jadi Tabloid TV

TVRI Jangan Jadi Tabloid TV

S Sinansari Ecip ; Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2003-2010

KOMPAS, 04 Agustus 2012

Tabloid TV (Sparks dan Tulloch, 2000) jangan menjalar ke TVRI. Tayangan jangan mengaburkan fiksi dan nonfiksi, jangan didramatisasi. Jika tabloid TV menjangkiti TVRI, apa beda TVRI dengan tabloid TV di TV swasta dan tabloid cetak?

Pengertian tentang tabloid awalnya hanya pada bentuk media cetak yang mengambil ukuran sekitar 50 persen dari ukuran lebar koran sembilan kolom. Isinya tentang kengerian, kekerasan, dan seks—horror, violence, and sex atau HVS. Itulah yang kemudian menggelinding ke isi tayangan TV. Isinya memang pada umumnya kurang mendidik, ditambah lagi dengan teknik tayangan yang seadanya, menjadi- kan TV seperti hanya untuk mereka yang berselera rendah.

Infotainment dan berita kriminal di TV menjadi sajian yang memakan waktu berlebihan. Sajian kabar yang bernilai berita kecil ditampilkan. Isinya kurang berguna untuk dimanfaatkan pemirsa: bintang sinetron yang baru lulus sekolah dimunculkan dan pencuri ayam divisualkan.

Dukungan DPR

Beberapa anggota Komisi I DPR telah berkunjung ke Cable News Network (CNN) dan British Broadcasting Corporation (BBC). Mereka belajar untuk kepentingan RRI dan TVRI, dua lembaga penyiaran yang bersiaran nasional dan untuk kepentingan publik (Pasal 14 Undang- Undang No 32/2002 tentang Penyiaran). Mungkin biaya APBN untuk itu akan ditambah supaya siaran RRI dan TVRI lebih bagus dan jangkauannya lebih luas.

RRI dan TVRI memang sudah banyak berubah. Itu sengaja dipesankan oleh UU 

Penyiaran. Kedua lembaga penyiaran itu dulu merupakan kepanjangan tangan sekaligus corong pemerintah. Setelah reformasi, keduanya bersiaran untuk kepentingan publik. 

Apakah pemerintah tidak dapat menyalurkan siarannya ke RRI dan TVRI? Siapa yang larang? Syaratnya, isi siaran dan tayangan dari pemerintah tak lagi semata-mata untuk kepentingan pemerintah, tetapi diutamakan untuk kepentingan publik, khalayak. Obrolan santai yang dipimpin Slamet Rahardjo menarik dan mengkritik. Kritik tidak tabu lagi. Program yang baik atau bermutu perlu ditambah.

Biaya dari APBN merupakan masukan dana yang terbesar. Namun, sekitar separuhnya untuk kepentingan membayar gaji. Pada RRI sekitar Rp 400 miliar dari APBN 2012 yang Rp 765 miliar digunakan untuk bayar gaji.

Karena itu, undang-undang memberi kesempatan kepada RRI dan TVRI menjual sebagian waktu siarannya untuk iklan. Durasi iklan yang diberikan kepada keduanya masing-masing adalah 15 persen dari jam siaran, jam tayangannya. Untuk lembaga penyiaran, radio dan TV swasta, waktu iklannya adalah 20 persen dari jam siarannya.

Pemimpin TVRI yang sekarang rupanya berorientasi laba. Beberapa program, seperti Teletilawah dan Teledakwah, dibuang. Untuk Ramadhan ini, ada film tentang nabi-nabi yang jelas melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia halaman 315: larangan visualisasi nabi-nabi. Mungkin TVRI menunggu datangnya reaksi yang keras. Dicemaskan dan dicurigai kalangan internal TVRI, film tersebut disalurkan dari salah satu negara asing dengan memberi dana tertentu. Jika dugaan ini benar, harus ada tindak lanjutnya.

CNN adalah TV berita komersial yang bersiaran berbayar secara internasional. Orang baru bisa menyaksikan CNN melalui TV berlangganan. Tayangannya di dunia internasional dinilai cukup bagus.

BBC adalah lembaga penyiaran publik yang juga bersiaran secara internasional tetapi gratis. Untuk mengakses CNN, pemirsa harus mengeluarkan uang. Sementara untuk mendengar atau menonton BBC, penonton tidak mengeluarkan uang karena BBC televisi publik.

Dalam Perang Irak I, Pemerintah Inggris merupakan sekutu terdekat Pemerintah Amerika Serikat. Keduanya ditambah dengan negara-negara lain menyerang Irak. Namun, BBC dalam siarannya sering bertentangan dengan Pemerintah Inggris.

Contohnya, salah seorang watawan BBC berhasil membuat liputan investigasi bahwa Irak tidak mempunyai senjata pemusnah massal. Temuan ini bertentangan dengan propaganda Inggris-AS yang selalu teriak-teriak bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal karena itu harus diperangi. Aneh dan sedihnya, tidak lama kemudian, wartawan tersebut meninggal, tidak jelas apa sebabnya.

Di Inggris, jika ada peristiwa penting, penonton tidak menyaksikan berita yang disiarkan oleh TV swasta. Mereka lebih memilih siaran atau tayangan BBC karena lebih obyektif dan berimbang. Tingkat kepercayaan khalayak kepada BBC cukup tingggi.

Beberapa radio dan TV swasta Indonesia menyiarkan juga siaran radio dan TV luar negeri, antara lain VOA dan BBC. Dari satu sisi, siaran dari luar negeri itu baik. Namun, di sisi lain, lembaga penyiaran itu tentu membawa kepentingan negerinya.

Sebagian melakukan propaganda dan sebagian yang lain menjalankan kegiatan intelijen. Sedihnya, lembaga penyiaran yang mendapatkan fasilitas sambungan siaran dari luar negeri itu bangga dan menganggap punya nilai lebih dalam berjualan kepada khalayaknya.

Sebelum ini, dengan surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 377/KEP/M.KOMINFO/08/2011, masa kerja Dewan Direksi TVRI diperpanjang. Menurut UU Penyiaran, yang mengangkat dan memilih direksi adalah Dewan Pengawas TVRI. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR.

Konflik Internal

Aturan dilanggar begitu saja oleh pemerintah dan dianjurkan oleh DPR. Salah satu konsideran SK adalah simpulan rapat Komisi I dan pemerintah pada 16 Agustus 2011. Simpulan rapat yang bukan produk hukum dapat mengalahkan UU Penyiaran.

Lalu terjadi ketegangan antara Dewan Pengawas TVRI dan beberapa anggota Komisi I DPR. Beberapa anggota Komisi I DPR minta penggantian direktur utama TVRI dengan mengarahkan kepada seseorang sebagai peng- gantinya. Dewan Pengawas malah memilih orang lain sebagai pengganti dirut TVRI.

Setelah itu, baru ada penggantian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI. Yang terpilih jadi dirut dicurigai pernah dianggap salah mengelola dana lebih dari Rp 700 juta. Dia diberhentikan sebagai direktur umum yang dijabatnya.

Banyak anggota Komisi I DPR minta agar dirut diganti. Salah seorang anggota Dewan Pengawas TVRI malah tidak ikut uji kesesuaian dan kepatutan untuk memilih direksi. Ketua Dewan Pengawas tetap bertahan untuk tidak mengganti dirut karena itu kewenangannya. Anggota DPR tak punya hak lagi berkaitan dengan TVRI sebab tugasnya memilih Dewan Pengawas sudah selesai, kecuali dalam kaitan APBN dan pengawasan kerja.

Kita pembayar pajak di Indonesia tentu ingin menyaksikan tayangan TVRI yang bagus. Bagus suaranya, bagus gambarnya. Features-nya memikat. Beritanya obyektif, berimbang, faktual, dan aktual. Jika ada peristiwa penting, suatu ketika entah kapan, kita berharap hanya menonton tayangan TVRI, tidak melirik ke TV swasta, termasuk TV khusus berita. Idealnya seperti itu yang diharap masyarakat dari TVRI. ●