Oma Irama, SARA, dan Gubernur DKI

Oma Irama, SARA, dan Gubernur DKI

Tom Saptaatmaja ; Kolumnis;  Alumnus STFT Widya Sasana Malang dan Seminari St Vincent De Paul

SINAR HARAPAN, 16 Agustus 2012

Seratus tiga puluh lima juta

Penduduk Indonesia

Terdiri dari banyak suku-bangsa

Itulah Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika

Lambang negara kita Indonesia

Walaupun bermacam-macam aliran

Tetapi satu tujuan.

Itulah sepenggal lirik lagu berjudul ”135 Juta” yang dinyanyikan Oma Irama. Lagu ini terkenal pada dekade 1970-an. Bila semasa sebelum menjadi pendakwah, Bang Haji sudah menyanyikan lagu seperti di atas, beliau pasti sungguh menyadari bahwa karakter Indonesia sejak sedari awal memang beragam atau majemuk.

Kemajemukan bangsa kita ini di satu sisi adalah sebuah karunia Sang Pencipta yang luar biasa. Namun, dari perspektif sosiologi, kemajemukan yang ditandai dengan idiom SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) merupakan sesuatu yang gampang menimbulkan konflik relasi.

Sejak diproklamasikan Bung Karno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, berbagai konflik bernuansa SARA sudah sering kali terjadi.

Pada era Orde Lama, ada banyak konflik besar bermotif SARA seperti Pemberontakan DI-TII dan RMS. Pada era Orde Baru, isu SARA malah dipakai oleh penguasa untuk menekan beberapa etnis. Etnis Tionghoa, misalnya, begitu dipinggirkan karena semua hal terkait etnis ini dilarang ditampilkan di ruang publik, entah itu bahasa Mandarin atau perayaan Imlek.

SARA menjadi sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan atau didiskusikan di ruang publik, seperti media massa. Di akhir rezim Orde Baru, kita juga melihat Tragedi 13–15 Mei 1998 di Jakarta yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran.

Era Reformasi 1998, yang bertujuan membangun kehidupan demokrasi di negeri ini, juga tak sepenuhnya bebas dari konflik berbau SARA, seperti yang terjadi di Ambon atau Maluku sekitar 2000-an silam.

Pemilu (entah pileg, pilpres, atau pilkada), yang menjadi pesta demokrasi, karena menjadi sarana mencari pemimpin, juga kerap terjebak dalam sentiman berbau SARA. Selalu saja setiap hendak pilpres atau pilgub misalnya, isu SARA dipakai sebagai senjata.

Tidak terkecuali di Pilgub DKI, yang putaran keduanya akan digelar September mendatang. Yang jadi sasaran kampanye model ini adalah pasangan Jokowi-Ahok, yang menang dalam putaran pertama. Kita tahu Ahok beragama Kristen dan beretnis Tionghoa.

Nah, salah satu tertuduh yang dianggap menyebarkan kampanye SARA adalah Oma Irama. Dalam sebuah ceramah keagamaan di sebuah tempat ibadah, ia mengkhotbahkan agar tidak memilih pemimpin nonmuslim, sebagaimana bisa dilihat dari videonya yang beredar luas di internet.

Namun, pada Minggu (12/8), Panwaslu membebaskannya dari tuduhan menyebarkan kampanye SARA. Pembebasan ini menuai protes keras di media-media sosial. 

Sejarahlah yang akan menjadi hakim yang adil atas kasus ini.

Masih dipakainya sentimen SARA dalam pilgub Jakarta, jelas kurang baik untuk Jakarta yang begitu majemuk. Gubernur yang memimpin Ibu kota, jelas seorang yang harus berjiwa kenegarawanan.

Artinya, kepentingan negara (dalam hal ini DKI) harus dinomorsatukan, bukan hanya sekadar memprioritaskan kepentingan golongan tertentu, taruhlah kelompok mayoritas, sehingga kelompok minoritas diabaikan atau ditiadakan.

NU dan Pemimpin Nonmuslim

Sebenarnya, dalam kaidah demokrasi atau Indonesia yang majemuk ini, dikotomi mayoritas-minoritas seharusnya tidak perlu lagi dikedepankan. Seberapa pun kecilnya suatu kelompok suku, ras, agama atau golongan di negeri ini, semua sebenarnya punya kontribusi.

Untuk itu, memang perlu komitmen setiap anak bangsa untuk menjaga dan merawat Indonesia. Artinya, janganlah kita doyan menebarkan kampanye hitam dengan memojokkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan alasan etnis atau agamanya.

Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama adalah sosok yang paling sering dikambinghitamkan karena agama dan etnisnya terkait Pilgub Jakarta. Padahal, ketika menjadi bupati Bangka Belitung, Ahok terbukti berhasil.

Ahok berhasil karena kepemimpinannya memang melayani rakyat yang terdiri dari beragam suku, ras, agama dan golongan. Ahok tidak menunjukkan keberpihakannya pada agama Kristen atau etnisnya, karena komitmennya adalah rakyat dan Indonesia yang majemuk.

Ahok sungguh punya jiwa kenegarawanan, baik semasa jadi bupati Babel atau anggota DPR. Dia juga punya integritas, artinya tidak korupsi. Bukankah rakyat sudah muak dengan pemimpin yang korup, meski dia tampak suka memakai simbol-simbol agama? Rakyat yang cerdas tak akan memilih pemimpin yang korup, yang hanya akan membusukkan bangsa dan membangkrutkan keuangan negara.

Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlathul Ulama (NU), menyatakan, tidak ada masalah seorang nonmuslim menjadi gubernur DKI Jakarta. "Keadilan bersama pemimpin nonmuslim jauh lebih baik daripada kezaliman bersama pemimpin muslim sendiri," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj yang mengutip Ibnu Tamiyah dalam kitab Fiqh Khusyatah di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, (11/8).

Lagi pula, sudah bukan waktunya Jakarta yang metropolitan dan multikultural mengedepankan calon pemimpin dengan aksentuasi pertimbangan SARA. Itu hanya cocok di daerah-daerah yang masih belum maju dan monokultur. Warga DKI dalam putaran kedua pasti sudah cerdas mau memilih gubernur macam apa yang paling cocok sesuai kondisi sekarang hingga lima tahun ke depan.

Apalagi dalam sejarah DKI, juga pernah tercatat gubernur nonmuslim yang cukup berhasil memimpin DKI, yakni Henk Ngantung, yang menjabat dari 27 Agustus 1964 hingga 15 Juli 1965.

Pancasila

Baik Ahok atau Henk terbukti mampu merangkul semua golongan, karena untuk kemajemukan Jakarta atau bangsa ini, kita sudah punya Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan Pancasila dan mukadimah UUD, yang menjadi landasan dasar bagi relasi sesama anak bangsa dalam satu atap NKRI. Bagi seorang pemimpin, seperti gubernur Jakarta, Pancasila dan UUD 1945 harus jadi pedomannya. Tak boleh gubernur DKI memipin berdasarkan kepentingan yang berbau SARA.

Untuk itu, kita tak boleh melupakan Pancasila atau UUD 1945, yang merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa. Sayangnya, di era otonomi daerah, justru banyak perda atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan mukadimah UUD 1945.

Gesekan berbau SARA gampang meledak karena regulasi yang ada justru menomorsatukan kepentingan kelompok tertentu dan meminggirkan kelompok lainnya. 

Kita tentu ingat berbagai perda yang berbau kepentingan agama tertentu, entah di pemda-pemda yang mayoritas warganya beragama Islam seperti di Indonesia bagian barat atau di pemda-pemda yang mayoritas warganya Kristen di Indonesia Timur.

Dengan demikian, pemimpin, seperti gubernur DKI, harus dan wajib mengayomi semua golongan. Setiap warga negara, entah beragama apa pun, dari etnis apa pun, harus diperlakukan sama.

Ajaran-ajaran mulia yang ada pada semua agama harus dibuktikan dalam kehidupan nyata, sehingga Jakarta kian maju tetapi masih tetap berwajah manusiawi serta menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi para warganya yang begitu beragam. ●