Urgensi
Diplomasi Selatan
A
Bakir Ihsan ; Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta;
Penerima
Eka Tjipta Foundation Fellowship untuk Program Doktor;
Anggota
Indonesia Working Committee di G-20, Meksiko 2012
SINDO, 04 Juli 2012
Ada
sinergi misi dalam rangkaian kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
di luar negeri, mulai dari G-20 di Los Cabos, Meksiko; KTT Bumi di Rio de
Janeiro, Brasil; dan diplomasi bilateral di Quito, Ekuador.
Upaya
memperkuat relasi negara-negara berkembang (selatan) mendapatkan apresiasi dari
beberapa pemimpin dunia, khususnya dari ketiga negara tersebut. Bukan sekadar
karena ketiga negara yang dikunjunginya memiliki visi politik yang mirip, kalau
bukan sama, melainkan juga visi yang dibawa SBY sejak sebelum menginjak ketiga
negara tersebut sudah terbaca jelas. Dalam beberapa kesempatan, Presiden SBY
menjelaskan posisi Indonesia di tengah menguatnya neoliberalisme di satu sisi
dan krisis yang melanda negara-negara maju di sisi lain.
Sejak awal Indonesia telah memosisikan dirinya sebagai “jalan tengah” di antara ragam dan tarik-menarik kepentingan. Indonesia secara tegas menuntut kepedulian dan perhatian negara maju untuk mendukung keberhasilan negara berkembang. Negara maju tidak bisa hanya meminta negara berkembang melestarikan lingkungan, tanpa memberi peluang bagi negara berkembang untuk mengeksplorasi diri mencapai kemajuannya.
Sebaliknya, negara berkembang harus berjuang keras untuk mencapai kemajuannya khususnya mewujudkan green economy dan blue economy. Ketika di Meksiko, Presiden SBY memperkuat komitmen dalam bidang financial inclusion yang memberi ruang eksplorasi bagi usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan perekonomiannya melalui kebijakan yang berpihak.
Di Brasil, Presiden menekankan pentingnya keadilan global yang ditunjukkan oleh keseriusan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang memajukan perekonomian, sembari negara-negara berkembang merawat hutan dan lautnya sebagai jantung kehidupan. Sementara di Ekuador, Presiden mempererat kerja sama dalam bidang investasi di tengah krisis yang melanda Eropa.
Kerja sama antarnegara selatan atau berkembang menjadi momentum untuk membuktikan pada dunia bahwa tak ada lagi superioritas negara-negara maju (utara) terhadap negara-negara selatan. Sudah waktunya negara-negara selatan menoleh ke samping dan ke selatan setelah sekian lama terpesona dengan negaranegara utara. Utara bukan segalanya, bahkan sebagian harus bertarung menghidupi dirinya kini.
Ketiga negara tersebut kebetulan merupakan negaranegara selatan yang memiliki kekuatan penting di daratan Amerika Latin. Sementara Indonesia sebagai negara terbesar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling baik di kawasan ASEAN menjadi kunci untuk membentuk kaukus Trans-Pasifik dengan Amerika Latin yang belakangan menjadi ikon perlawanan berhadapan dengan hegemoni global.
Tak Sekadar Uang
Selama ini relasi antarnegara lebih banyak digerakkan oleh kepentingan ekonomi sehingga yang menjadi fokus dari relasi tersebut adalah memaksimalkan mengambil keuntungan ekonomis daripada aspek lainnya. Dalam kondisi krisis ekonomi global saat ini seharusnya orientasi tersebut bergeser dan direkonstruksi bagi kepentingan yang lebih besar. Harus ada visi global yang menempatkan kepentingan dunia sebagai titik pijak yang setara.
Investasi bisnis hanya bagian dari sinergi visi yang bisa termanifestasikan dalam beragam bentuk. Apalah arti investasi tinggi bila yang terjadi adalah relasi eksploitatif yang menguntungkan salah satu pihak. Karena itu,yang mendesak dilakukan untuk memastikan relasi yang tidak melulu ekonomi adalah membangun kesamaan visi tentang kehidupan yang lebih baik. Langkah konkret yang seharusnya diwujudkan adalah mendorong pencapaian target MDGs yang sampai saat ini lebih separuh negara-negara di dunia masih menunggaknya.
Dari delapan target MDGs hampir semuanya masih jauh panggang dari api. Baik dalam pengurangan angka kemiskinan, penyediaan pendidikan, kesetaraan gender, maupun masalah lingkungan hidup. Krisis yang terjadi saat ini justru karena agenda MDGs itu lebih ditarik pada kepentingan ekonomi an sich. Krisis lingkungan hidup misalnya terjadi karena ada kepentingan untuk mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi alam.
Pendidikan menjadi semakin tak terjangkau karena aspek bisnis lebih diutamakan daripada substansi pembebasan dari kebodohan.Begitu juga kemiskinan dan agenda-agenda kemanusiaan lainnya. Konsekuensinya, di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, sedikitbanyak ikut memperlambat pencapaian target MDGs pada 2015.
Karena itu, target MDGs tak bisa diharapkan terjawab pada 2015 sebagai batas akhir program tersebut. MDGs harus terus dilanjutkan dalam bentuk SDGs (Sustainable Development Goals) untuk memastikan pencapaiannya dengan reorientasi pada aspek substansi yang holistik, bukan pada ekonomi semata.
Langkah Komprehensif
Salah satu penekanan menarik yang dilontarkan Presiden SBY dalam Konferensi Rio+20 adalah komprehensivitas dalam upaya menjawab problem ancaman lingkungan alam melalui blue economy. Konsep ini sebenarnya pelengkap dari green economy yang lebih menitiktekankan pada ekosistem darat. Alam tidak bisa dilihat hanya satu aspek (darat), tapi juga secara keseluruhan, termasuk ekosistem laut, yang akan menentukan nasib bumi.
Gagasan ini menarik untuk memastikan langkah komprehensif dalam penyelesaian problem global yang selama ini fokus pada persoalan tertentu, khususnya aspek ekonomi,dan lupa pada persoalan lain yang sejatinya memberi andil terhadap kebaikan alam. Karena itu, evaluasi sinergis harus dilakukan secara holistik baik secara internal dalam konteks kehidupan nasional maupun secara eksternal dalam konteks relasi antarnegara.
Karena problem pencapaian target MDGs di setiap daerah dan di masing-masing negara berbeda-beda, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, pertama, memilah target-target yang belum tercapai. Kedua, mencari faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum tercapainya target tersebut. Ketiga,mencari strategi bersama untuk mengatasi kegagalan tersebut. Ketiga langkah ini menuntut keseriusan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok lemah, minoritas, dan yang terpinggirkan.
Dalam konteks internasional, harus ada kebijakan global yang berpihak pada negara berkembang, miskin, dan gagal. Inilah evaluasi sinergis baik pada level nasional maupun global yang akan semakin mempererat hubungan antarnegara karena ada kepentingan kolektif bagi berdaulatnya hak-hak kemanusiaan dan bumi pada tingkat global, dan tegaknya kedaulatan nasional berkat kemajuan dalam beragam aspek yang dicapainya.
Bila langkah komprehensif ini dimaksimalkan, melalui soliditas negara-negara selatan yang kuat, posisi tawar dalam kehidupan global akan berlangsung secara equal karena berpijak pada kedaulatan (kemajuan) nasional yang kuat. Semoga. ●
Sejak awal Indonesia telah memosisikan dirinya sebagai “jalan tengah” di antara ragam dan tarik-menarik kepentingan. Indonesia secara tegas menuntut kepedulian dan perhatian negara maju untuk mendukung keberhasilan negara berkembang. Negara maju tidak bisa hanya meminta negara berkembang melestarikan lingkungan, tanpa memberi peluang bagi negara berkembang untuk mengeksplorasi diri mencapai kemajuannya.
Sebaliknya, negara berkembang harus berjuang keras untuk mencapai kemajuannya khususnya mewujudkan green economy dan blue economy. Ketika di Meksiko, Presiden SBY memperkuat komitmen dalam bidang financial inclusion yang memberi ruang eksplorasi bagi usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan perekonomiannya melalui kebijakan yang berpihak.
Di Brasil, Presiden menekankan pentingnya keadilan global yang ditunjukkan oleh keseriusan negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang memajukan perekonomian, sembari negara-negara berkembang merawat hutan dan lautnya sebagai jantung kehidupan. Sementara di Ekuador, Presiden mempererat kerja sama dalam bidang investasi di tengah krisis yang melanda Eropa.
Kerja sama antarnegara selatan atau berkembang menjadi momentum untuk membuktikan pada dunia bahwa tak ada lagi superioritas negara-negara maju (utara) terhadap negara-negara selatan. Sudah waktunya negara-negara selatan menoleh ke samping dan ke selatan setelah sekian lama terpesona dengan negaranegara utara. Utara bukan segalanya, bahkan sebagian harus bertarung menghidupi dirinya kini.
Ketiga negara tersebut kebetulan merupakan negaranegara selatan yang memiliki kekuatan penting di daratan Amerika Latin. Sementara Indonesia sebagai negara terbesar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling baik di kawasan ASEAN menjadi kunci untuk membentuk kaukus Trans-Pasifik dengan Amerika Latin yang belakangan menjadi ikon perlawanan berhadapan dengan hegemoni global.
Tak Sekadar Uang
Selama ini relasi antarnegara lebih banyak digerakkan oleh kepentingan ekonomi sehingga yang menjadi fokus dari relasi tersebut adalah memaksimalkan mengambil keuntungan ekonomis daripada aspek lainnya. Dalam kondisi krisis ekonomi global saat ini seharusnya orientasi tersebut bergeser dan direkonstruksi bagi kepentingan yang lebih besar. Harus ada visi global yang menempatkan kepentingan dunia sebagai titik pijak yang setara.
Investasi bisnis hanya bagian dari sinergi visi yang bisa termanifestasikan dalam beragam bentuk. Apalah arti investasi tinggi bila yang terjadi adalah relasi eksploitatif yang menguntungkan salah satu pihak. Karena itu,yang mendesak dilakukan untuk memastikan relasi yang tidak melulu ekonomi adalah membangun kesamaan visi tentang kehidupan yang lebih baik. Langkah konkret yang seharusnya diwujudkan adalah mendorong pencapaian target MDGs yang sampai saat ini lebih separuh negara-negara di dunia masih menunggaknya.
Dari delapan target MDGs hampir semuanya masih jauh panggang dari api. Baik dalam pengurangan angka kemiskinan, penyediaan pendidikan, kesetaraan gender, maupun masalah lingkungan hidup. Krisis yang terjadi saat ini justru karena agenda MDGs itu lebih ditarik pada kepentingan ekonomi an sich. Krisis lingkungan hidup misalnya terjadi karena ada kepentingan untuk mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi alam.
Pendidikan menjadi semakin tak terjangkau karena aspek bisnis lebih diutamakan daripada substansi pembebasan dari kebodohan.Begitu juga kemiskinan dan agenda-agenda kemanusiaan lainnya. Konsekuensinya, di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, sedikitbanyak ikut memperlambat pencapaian target MDGs pada 2015.
Karena itu, target MDGs tak bisa diharapkan terjawab pada 2015 sebagai batas akhir program tersebut. MDGs harus terus dilanjutkan dalam bentuk SDGs (Sustainable Development Goals) untuk memastikan pencapaiannya dengan reorientasi pada aspek substansi yang holistik, bukan pada ekonomi semata.
Langkah Komprehensif
Salah satu penekanan menarik yang dilontarkan Presiden SBY dalam Konferensi Rio+20 adalah komprehensivitas dalam upaya menjawab problem ancaman lingkungan alam melalui blue economy. Konsep ini sebenarnya pelengkap dari green economy yang lebih menitiktekankan pada ekosistem darat. Alam tidak bisa dilihat hanya satu aspek (darat), tapi juga secara keseluruhan, termasuk ekosistem laut, yang akan menentukan nasib bumi.
Gagasan ini menarik untuk memastikan langkah komprehensif dalam penyelesaian problem global yang selama ini fokus pada persoalan tertentu, khususnya aspek ekonomi,dan lupa pada persoalan lain yang sejatinya memberi andil terhadap kebaikan alam. Karena itu, evaluasi sinergis harus dilakukan secara holistik baik secara internal dalam konteks kehidupan nasional maupun secara eksternal dalam konteks relasi antarnegara.
Karena problem pencapaian target MDGs di setiap daerah dan di masing-masing negara berbeda-beda, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, pertama, memilah target-target yang belum tercapai. Kedua, mencari faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum tercapainya target tersebut. Ketiga,mencari strategi bersama untuk mengatasi kegagalan tersebut. Ketiga langkah ini menuntut keseriusan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok lemah, minoritas, dan yang terpinggirkan.
Dalam konteks internasional, harus ada kebijakan global yang berpihak pada negara berkembang, miskin, dan gagal. Inilah evaluasi sinergis baik pada level nasional maupun global yang akan semakin mempererat hubungan antarnegara karena ada kepentingan kolektif bagi berdaulatnya hak-hak kemanusiaan dan bumi pada tingkat global, dan tegaknya kedaulatan nasional berkat kemajuan dalam beragam aspek yang dicapainya.
Bila langkah komprehensif ini dimaksimalkan, melalui soliditas negara-negara selatan yang kuat, posisi tawar dalam kehidupan global akan berlangsung secara equal karena berpijak pada kedaulatan (kemajuan) nasional yang kuat. Semoga. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar