Survei Membuktikan… Hasil Survei Bisa Menyesatkan

Muhammad Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer

Beberapa waktu lalu Indo Barometer mengumumkan hasil surveinya yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi 13 tahun reformasi dan 18 bulan pemerintahan SBY-Boediono. Kegiatan survei tersebut dilaksanakan mulai 25 April hingga 4 Mei 2011 di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan melibatkan 1200 responden. Salah satu hasil survei yang sangat menarik, dan karenanya mengundang banyak tanggapan, adalah yang menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik (40,9%) daripada kondisi saat ini di masa reformasi (22,8%) dan kondisi saat Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno (3,3%).

Hasil survei lainnya yang juga menarik adalah mengenai presiden yang paling disukai publik dan presiden yang paling berhasil menurut publik.  Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa Soeharto merupakan presiden yang paling disukai publik (36,5%), disusul oleh SBY (20,9), Soekarno (9,8%), Megawati (9,2%), Habibie (4,4%), dan Gus Dur (4,3%).  Selain itu, Soeharto juga dinilai oleh publik sebagai presiden yang paling berhasil (40,5%), kemudian disusul oleh SBY (21,9%), Soekarno (8,9%), Megawati (6,9), Habibie (2,0%), dan Gus Dur (1,8%).

Mereka yang tidak setuju dengan hasil survei tersebut, dan menganggap hasil survei tersebut bisa menyesatkan, sebagian besar mengkritik kelemahan metodologi survei yang tidak membatasi responden yang berusia di atas 50 tahun yang mengalami secara langsung periode Orde Baru dan juga Orde Lama. Bagaimana mungkin responden ditanya tentang kondisi Orde Lama atau Orde Baru kalau mereka sama sekali tidak pernah mengalaminya atau hanya mengalami sebentar saja?  Sebagian dari mereka bahkan secara sinis menuduhnya sebagai survei politik  pesanan yang biasanya baru tumbuh menjamur menjelang saat pemilu.  Apalagi tuduhan tersebut beberapa waktu lalu juga dikuatkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang pada saat berpidato di Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadikan hasil survei tersebut sebagai jualan politik Partai Golkar.

Tulisan ini dirmaksudkan untuk meyakinkan pembaca bahwa hasil survei Indo Barometer tersebut bisa menyesatkan kita.  Apalagi kalau kita tidak pernah melihat sendiri data hasil survei tersebut.  Atau kalau kita telah melihatnya tetapi kita tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk membaca dan menafsirkan hasil survei tersebut dengan baik.  Data hasil survei selengkapnya dapat dilihat pada www.indobarometer.com.

Salah satu hal yang menarik dari hasil survei tersebut adalah banyaknya responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.  Sebagai contoh, pada bagian survei yang menanyakan tentang Orde yang lebih baik di antara pilihan Orde Lama, Orde Baru, atau Orde Reformasi, terdapat 22,1% responden yang menjawab Tidak Tahu/Tidak Menjawab.  Bahkan pada bagian survei yang menanyakan tentang apa yang dimaksud reformasi dan sejak kapan reformasi dimulai, jumlah responden yang menjawab Tidak Tahu/Tidak Menjawab masing-masing secara berturut-turut adalah 29,6% dan 47,8%.

Paling tidak terdapat dua kemungkinan mengapa responden menjawab demikian.   Pertama, responden tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang substansi dari pertanyaan yang diajukan. Kedua, responden menganggap pertanyaan yang diajukan membingungkan sehingga mereka lebih suka memilih Tidak Tahu/Tidak Menjawab. Tetapi apapun alasan responden, yang jelas dalam konteks survei ini, semakin banyak mereka yang menjawab Tidak Tahu/Tidak menjawab atas pertanyaan yang diajukan maka akan semakin berkurang nilai manfaat dari survei tersebut.   

Yang kita khawatirkan jika responden yang tidak tahu substansi dari pertanyaan, atau pertanyaan yang diajukan dianggap membingungkan, tapi memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang mengkritik Indo Barometer karena telah membiarkan responden berusia muda yang tidak mengalami Orde Lama dan hanya sebentar mengalami Orde Baru turut serta menyampaikan pendapatnya tentang kondisi kedua Orde tersebut.  Sebenarnya tidak ada masalah, bahkan ada baiknya untuk keperluan analisis, responden berusia muda juga diminta menyampaikan pendapatnya tentang hal yang tidak mereka alami.  Yang menurut saya sangat aneh dalam hal ini adalah Indo Barometer ternyata tidak menyajikan data pilihan Orde berdasarkan Usia.  Padahal mereka bisa menyajikan data berdasarkan jenis kelamin, pendidikan,  pendapatan, dan lain-lainnya.  Dan saya kira lebih aneh lagi kalau Indo Barometer ternyata lupa tidak meminta responden untuk mengisi data usia.        

Ada lagi hal lain yang menarik dari survei tersebut, yakni terkait dengan pertanyaan tentang kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan kondisi 13 tahun lalu, di tahun 1998. Menurut survei, responden yang menjawab Jauh Lebih Baik 2,1%, Lebih Baik 28,9%, Sama Saja 27,2%, Lebih Buruk 24,8%, Jauh Lebih Buruk 3,4%, dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 13,6%. Berdasarkan data tersebut, dengan asumsi bahwa pendapat yang menyatakan Sama Saja tidak diperhitungkan, dapat disimpulkan bahwa menurut publik kondisi saat ini masih lebih baik (31%) dibandingkan dengan kondisi 13 tahun lalu (28,2%). 

Namun sebenarnya selisih angka yang hanya terpaut tipis tersebut, termasuk pendapat yang menyatakan Sama Saja (27,2%), masih bisa diuji sejauhmana kebenarannya. Mereka yang mengalami sepenuhnya masa Orde Baru tentu tahu persis bahwa tahun 1998 adalah titik nadir terendah bagi pemerintahan Soeharto dimana kejayaan ekonomi yang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu macan Asia tiba-tiba seperti istana pasir di pantai yang hanyut tersapu oleh gelombang ombak yang datang dari tengah lautan.  Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1998 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sangat tajam hingga -13% dan nilai mata uang rupiah turun drastis dari Rp 2.700 pada bulan Juni 1997 menjadi Rp 14.000 pada awal 1998.  Pada saat itu kita juga menyaksian antrian panjang sembako dan kerusuhan sosial terjadi di berbagai daerah.

Lalu, bagaimana mungkin kondisi saat ini dinyatakan dalam survei tersebut sebagai tidak jauh berbeda dari kondisi pada tahun 1998?  Bahkan ada sebagian responden yang mengatakan kondisi saat ini jauh lebih buruk dari kondisi pada tahun 1998.

Saya kira penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat kita adalah karena hasil survei tersebut bukanlah kebenaran fakta di lapangan melainkan persepsi kelompok masyarakat yang disurvei. Persepsi publik bisa saja keliru, tidak sesuai dengan fakta atau kejadian sebenarnya.  Sebagian besar pro-kontra mengenai hasil survei terjadi karena kita mencampuradukkan antara fakta atau kondisi obyektif di lapangan dengan persepsi publik.     

Di satu sisi, berbagai kegiatan survei memang seringkali menghasilkan temuan-temuan menarik yang bermanfaat bagi kehidupan kita.  Tetapi di sisi lain kita juga sering menemukan survei-survei yang hasilnya membingungkan dan bahkan dapat menyesatkan kita. Secara empiris kita bisa dengan mudah menemukan survei-survei politik menjelang pemilu yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik.  Kita juga menyaksikan hasil survei yang membingungkan pada tahun lalu, karena hasilnya saling bertolak-belakang, ketika terjadi polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta. 

Dan sekarangpun saya dapat mempengaruhi persepsi publik (menyesatkan pembaca) jika berdasarkan hasil survei Indo Barometer tersebut saya simpulkan bahwa “Pendapat yang menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini (2011) lebih baik dibandingkan dengan kondisi 13 tahun lalu (1998) ternyata hanya minoritas (31%).  Mayoritas publik (69%) tidak setuju bahwa kondisi saat ini lebih baik dari kondisi 13 tahun lalu.”