Ekspansi Ekonomi Kecil di Tengah Impitan Ketidakpastian Global

Ekspansi Ekonomi Kecil di Tengah Impitan Ketidakpastian Global A Tony Prasetiantono  ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

                                         MEDIA INDONESIA, 14 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TAHUN 2016 bakal segera berlalu. Tampaknya perekonomian Indonesia bakal tumbuh 5%. Di satu pihak, hal ini tentu tidak memuaskan karena di bawah target yang semula pernah mencapai 5,6%, juga masih di bawah batas psikologis 6%, yakni level tersebut biasanya bisa dicapai dengan tidak terlalu sulit. Namun, pencapaian 5% ini sudah termasuk baik jika dibandingkan dengan negara-negara emerging markets lain. Singapura cuma tumbuh 1,8%, Malaysia (4,3%), dan Thailand (3%). Di Amerika Latin, kinerja Venezuela menjadi yang terburuk, perekonomiannya berkontraksi (tumbuh negatif) hingga minus 14,8%, sedangkan Brasil juga minus 3,2% dan Argentina (-1,5%). Di Asia Tenggara, yang lebih tinggi daripada kita ialah Filipina (6,3%) dan Vietnam (6,4%). Namun, hal ini tidak bisa dibandingkan secara apple to apple karena ukuran (size) perekonomian kedua negara tersebut jauh di bawah Indonesia. India mencapai pertumbuhan tinggi, yakni 7,6%. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok merosot menjadi 6,5%, Amerika Serikat (1,6%), negara-negara OECD (1,6%), dan dunia (2,2%). Lambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2016, secara eksternal disebabkan dua hal. Pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 6,5%, yang merupakan rekor terendah sejak 2001, yakni mereka mulai mengalami pertumbuhan double digit hingga 2008-telah mengurangi permintaan (demand) terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia, terutama energi. Faktor Tiongkok menjadi sangat penting bagi Indonesia. Lemahnya permintaan energi dari Tiongkok menyebabkan harga batu bara terus rendah sepanjang 2016, meski kemudian mulai agak menggeliat pada bulan-bulan terakhir 2016. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Tiongkok 6,5% sudah termasuk baik karena semula sempat dikhawatirkan di bawah 6%. Mengapa perekonomian Tiong­kok melemah? Meningkatkan kesejahteraan penduduknya (pendapatan per kapita US$9.000, bahkan mencapai US$11.000 di Shanghai dan Beijing) menyebabkan daya saing produk-produknya berkurang sehingga mulai menimbulkan relokasi industri (fenomena flying geese) ke Vietnam. Pembangunan infrastruktur juga sudah tidak bisa sekencang lagi seperti periode sebelumnya sehingga mengurangi aggregate demand. Kedua, faktor ketidakpastian yang ditimbulkan Amerika Serikat, terutama soal rencana kenaik­an suku bunga The Fed. Mengulang kejadian 2015, Chairperson The Fed Janet Yellen berkali-kali seakan-akan menjanjikan kenaikan suku bunga The Fed, tetapi selalu batal. Suku bunga The Fed naik dari 0,25% menjadi 0,5% pada akhir 2015, tetapi kemudian stagnan. Janet harus berhitung keras, apakah kenaikan suku bunga tersebut bakal bermanfaat bagi AS atau tidak. Faktor Trump Janet Yellen semula merencanakan kenaikan suku bunga secara bertahap, katakanlah dengan 25 basis poin setiap triwulan. Alasannya, suku bunga 0,5% dan laju inflasi 1,2% bukanlah hal yang normal bagi AS. Inflasi yang terlalu rendah justru tidak memberi stimulus bagi produsen untuk berproduksi. Dalam situasi normal, inflasi di AS mestinya sekitar 2%. Suku bunga AS juga perlu dinaikkan karena setelah episode ‘memompa likuiditas’ ke seluruh dunia melalui program quantitative easing (cetak uang untuk membeli kembali aset surat berharga pemerintah AS), kini perlu memasuki episode baru. Episode tersebut ialah ‘menyedot kembali likuiditas’, agar likuiditas senilai US$4,5 triliun tersebut tidak dipakai untuk berspekulasi. Caranya, dengan menaikkan suku bunga. Ibaratnya, AS kini menjadi vacuum cleaner bagi likuiditas global. Sayang, rencana tersebut tidak mulus. AS terus galau untuk menaikkan suku bunga. Masalahnya, jika itu dilakukan, kurs dolar AS akan terus menguat. Ini juga tidak baik karena bakal mengganggu daya saingnya. Ketidakpastian ini semakin kental setelah Donald Trump memenangi pemilu presiden AS, bukannya Hillary Clinton. Faktor Trump menimbulkan spekulasi AS akan kian protektif dalam hal perdagangan. Trump gemas karena defisit perdagangan AS mencapai hampir US$400 miliar per tahun, terutama terhadap Tiongkok. Trump juga ingin menurunkan tarif pajak (tax rate) sebagai upaya untuk mendorong stimulus ekonomi. Sebagai gantinya, dia akan menaikkan defisit fiskal. Kebijakan ekonomi Trump dinilai Paul Krugman akan meng­ancam era liberalisasi dan globalisasi sehingga bisa membuat perekonomian dunia tercebur ke jurang krisis ekonomi dunia. Joseph Stiglitz juga mengkhawatirkan terjadinya perang dagang (trade war) yang bakal menaikkan harga-harga di seluruh dunia. Pendeknya, baik Krugman maupun Stiglitz sama-sama waswas terhadap prospek ekonomi global. Masih mendatar Bagaimana prospek perekonomian Indonesia pada 2017? Ada harapan membaik meski saya belum melihat bakal ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi kita masih mendatar atau sedikit naik, misalnya menjadi 5,2%. Apa dasarnya? Pertama, Indonesia berhasil menjalankan program tax amnesty-suatu hal yang tidak terduga sebelumnya. Terungkapnya (deklarasi) aset lebih dari Rp3.600 triliun hingga akhir September 2016 merupakan tambahan basis pajak baru yang bisa mendorong perbaikan struktur penerimaan pajak pada APBN 2017. Perolehan tebusan (penalty fees) sekitar Rp100 triliun pada 2016 juga memberi ‘energi baru’ sehingga defisit APBN 2016 dapat ditekan pada level yang sustainable, yakni 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, Brasil mengalami defisit APBN yang parah, di atas 10% terhadap PDB. Inilah faktor krusial yang menyebabkan Presiden Brasil Dilma Rousseff jatuh. Kedua, sukses lainnya ialah repatriasi. Hingga akhir September 2016 terdapat repatriasi (kembalinya dana WNI dari luar negeri, terutama Singapura) senilai Rp137 triliun, atau setara dengan lebih dari US$10 miliar. Meski angka ini masih jauh di bawah target pemerintah Rp1.000 triliun, tetapi tetap impresif. Ini pencapaian yang lebih tinggi daripada negara-negara lain yang pernah menjalankan program serupa, termasuk India di bawah PM Narendra Modi. Dana repatriasi diperkirakan masih akan terus bertambah. Dengan asumsi moderat repatriasi bisa menghasilkan capital inflow US$25 miliar, hal itu akan menambah cadangan devisa kita menjadi US$130 miliar. Angka ini melampaui rekor tertinggi US$124,7 miliar pada Juli 2011. Implikasinya, rupiah bakal menguat di bawah Rp13.000/US$. Ketiga, harga komoditas (commodity prices) yang dipimpin oleh harga minyak tampaknya mulai menemukan ekuilibriumnya. Harga minyak sekitar US$50/barel saya rasa merupakan ekuilibrium yang bisa diterima konsumen dan produsen. Tidak ekstrem tinggi (US$147 per barel pada Juli 2007) maupun ekstrem rendah (US$ 28 per barel pada Februari 2016). Dengan harga komoditas yang lebih baik dan sustainable (terutama batu bara dan kelapa sawit), bakal mendo­rong peningkatan demand secara berarti. Harga batu bara belakangan ini bahkan menembus US$100 per ton. Meski diragukan harganya akan terus bertahan seperti ini, tetapi setidaknya harga, katakanlah US$70 per ton, sudah dapat memberi gairah berproduksi daripada periode sebelumnya. Faktor kepemimpinan Sementara itu, serangkaian deregulasi yang sudah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya direspons dunia usaha. Bukan berarti kebijakan tersebut mubazir, tetapi situasi ekonomi saat ini memang belum kondusif. Misalnya, penurunan dwelling time (waktu antrean kontainer sebelum dikapalkan) di Tanjung Priok dari 6,5 hari menjadi 3 hari atau kurang, tidaklah kemudian menyebabkan ekspor dapat dinaikkan secara otomatis. Masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan. Pemberian bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia, misalnya, juga tidak serta-merta membuat jumlah turis asing yang datang ke Indonesia lalu melonjak di atas 10 juta. Masih ada sejumlah faktor kunci lain yang berpengaruh, misalnya bandara yang bagus, penerbangan langsung ke Indonesia dari kantong-kantong turis di Tiongkok, dan banyak lagi. Target turis asing sebanyak 20 juta pada 2019 tidaklah mudah, tetapi inisiatif menuju ke sana patut dihargai. Pendek kata, deregulasi yang sudah dilakukan memang bakal menjadi insentif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi hal itu masih memerlukan waktu untuk mencapai efektivitasnya. Presiden Jokowi sudah benar untuk terus mengawal implementasi paket-paket kebijakan deregulasi tersebut. Jangan lekas berharap bahwa dampaknya bakal instan. Semuanya berproses dan memakan waktu. Dengan bermodalkan kombinasi antara; 1) fiskal yang lebih baik; 2) rupiah yang lebih kuat dan stabil yang dibantu keberhasilan tax amnesty (dengan rentang Rp13.000-Rp13.500 per US$); serta 3) harga komoditas yang lebih baik, patut diduga perekonomian Indonesia bakal menjadi lebih berenergi untuk tumbuh sedikit lebih tinggi. Selain variabel-variabel ekonomi makro yang sifatnya terukur tersebut, masih ada satu faktor penting yang sifatnya kualitatif. Investor asing yang didukung media internasional pada umumnya cukup terkesan dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, yang sering dibandingkan dengan PM India Narendra Modi. Sukses program tax amnesty juga disebut-sebut merupakan buah dari kepemimpinan yang kuat (strong leadership). Ini harus terus dijaga keberlanjutannya, untuk menjaga kepercayaan para pelaku ekonomi (investor dan konsumen). Jadi, pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2017 ialah angka yang realistis untuk dicapai (achievable). Tentu saja dengan syarat, bahwa kita (sektor swasta dan pemerintah) harus bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. ●